Home Blog Page 6429

Pemko Medan Tekor Rp5 M

TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Kenderaan berjalan melewati fly over simpang pos di jalan Djamin Ginting Padang Bulan Medan.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Kenderaan berjalan melewati fly over simpang pos di jalan Djamin Ginting Padang Bulan Medan.

SUMUTPOS.CO – Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2017, terkuak anggaran penerangan jalan umum (PJU) menyedot hingga Rp23 miliar. Biaya yang dikeluarkan tersebut membuat Pemko Medan tekor Rp5 miliar.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, Muhammad Husni mengatakan, PJU di Kota Medan tersebar pada 9.300 titik. Pajak yang harus ditanggung untuk membayar sebesar Rp23 miliar setiap tahun kepada PT PLN.”PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak penerangan lampu jalan itu hanya mencapai Rp18 miliar. Sedangkan, kewajiban yang harus dibayarkan Rp23 miliar. Jadi, setiap tahunnya Pemko Medan tekor Rp5 miliar,” kata Husni yang dihubungi, kemarin.

Husni menyebutkan, meski merugi, untungnya anggaran yang dialokasikan untuk PJU sebesar Rp26 miliar. Namun begitu, anggaran Rp26 miliar ini belum memadai untuk menjadikan Medan terang benderang. “Berdasarkan kajian kami, menjadikan Medan terang benderang hingga ke pelosok diperlukan anggaran Rp600 miliar. Jika itu diharapkan dari APBD, maka bertahun-tahun bisa terwujud,” kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Husni, untuk mengatasi persoalan ini, sedang dilakukan kajian untuk memperbaiki PJU. Salah satunya, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema tersebut, merupakan solusi terkini untuk mengakselerasi pertumbuhan pembangunan dengan melibatkan sektor swasta. Artinya, dibuat seperti investasi. Apalagi, PJU tersebut pengaruhnya luas dan dampaknya signifikan bagi masyarakat.

“Kami sedang melakukan kajian skema KPBU tersebut ke Bappenas dan Kementerian ESDM, mudah-mudahan bisa terwujud. Saat ini kita sedang buat analisis berapa nilai kebutuhan listrik pengganti dari konvensional menjadi LED. Dengan begitu, nantinya tidak akan tekor lagi karena pembayarannya bisa dicicil lantaran pola pinjaman,” bebernya.

Pasar Peringgan Tak Terawat, Usang Hingga Atap Jebol

Foto: M Idris/Sumut Pos PKL Pasar Peringgan menggelar dagangannya. Saat ini kondisi gedung Pasar Peringgan memprihatinkan.
Foto: M Idris/Sumut Pos
PKL Pasar Peringgan menggelar dagangannya. Saat ini kondisi gedung Pasar Peringgan memprihatinkan.

SUMUTPOS.CO – Pasar Peringgan, satu dari 54 pasar tradisional di Kota Medan ini terletak di Jalan DI Panjaitan. Kini, pasar tersebut sedang terjadi persoalan yang perlu dicari solusinya. Sebab, para pedagang yang berjualan menolak dikelola oleh swasta.

Terlepas dari itu, kondisi bangunan pasar tersebut sepertinya luput dari perhatian. Pasalnya, saat ini kondisinya seperti tak terawat lantaran mulai usang hingga atap jebol.

Berdasarkan amatan langsung Sumut Pos Rabu (18/4), Pasar Peringgan terdiri dari tiga bangunan, basement, lantai 1 dan 2. Kemudian, terdapat area parkir, fasilitas kamar mandi dan lain sebagainya.

Namun sayang, bangunan basement, lantai 1 dan 2 tidak dimanfaatkan maksimal. Contohnya, di basement kondisnya sangat memperihatinkan. Sebab, tidak digunakan maksimal dan dibiarkan kosong hingga tergenang air. Padahal, bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir atau tempat berjualan pedagang.

Beranjak ke lantai 1, digunakan sebagai tempat berjualan pedagang ikan, daging, ayam, sayuran, pakaian, perkakas atau perlengkapan rumah tangga dan lainnya. Sedangkan lantai 2 merupakan toko emas dan penjahit. Akan tetapi, di lantai 1 dan 2 masih banyak kios yang kosong atau tak ditempati. Paling banyak di lantai 2.

Sementara, di sekeliling pasar tersebut atau pinggir jalan, dijadikan lapak para pedagang kaki lima untuk berjualan. Ada yang berjualan sayur, buah, makanan dan lainnya. Terdapat juga tempat pembuangan sampah.

Salah seorang pedagang, Kamsi Boru Sihotang menuturkan, sebelumnya kondisi bangunan pasar ini masih bagus. Namun, semenjak dikelola pihak swasta ( PT Triwira Roka Jaya) mulai tak terawat.”Saya tidak ingat kapan pastinya mulai dikelola swasta, tapi setahu saya mereka sudah sekitar 20 tahun mengelola. Dari situ mulai tak diperhatikan kondisi tempat jualan pedagang, banyak atap gedung yang bocor,” ujar Kamsi yang sudah 30 tahunan berjualan ayam.

Ia menuturkan, kalau pihak swasta yang mengelola hanya mencari keuntungan semata. Lain halnya dengan PD Pasar, masih memikirkan atau memperhatikan kondisi lapak pedagang.

Disdukcapil Sudah Tindaklanjuti Penerbitan Suket Kolektif

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS ANTREAN PEMBUATAN e-KTP_Warga mengatre saat mengurus pembuatan e-KTP di kantor Disdukcapil Medan, Senin (30/10) November disdukcapil kota medan akan medapatkan 30.000 lembar blanko E-KTP.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
ANTREAN PEMBUATAN e-KTP_Warga mengantre saat mengurus pembuatan e-KTP di kantor Disdukcapil Medan, beberapa waktu lalu.  Bawaslu Sumut kemarin mengusulkan penerbitan surat keterangan secara kolektif agar penduduk tidak kehilangan hak pilih pada 27 Juni 2018.

SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut kemarin mengusulkan penerbitan surat keterangan secara kolektif. Ini mencegah penduduk yang memenuhi syarat kehilangan hak pilih pada 27 Juni 2018. Syukurnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumut mengaku sudah menindaklanjuti surat edaran Dirjen Kependudukan Kemendagri soal akomodasi surat keterangan (suket) dalam Pilkada Serentak 2018 ke seluruh kabupaten/kota.

Surat ini terkait ratusan ribu penduduk Sumut sebagai pemilih terancam dicoret (tidak masuk) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan ditetapkan 19 April 2018. Sebab, sampai saat ini Disdukcapil belum selesai memproses perekaman identitas e-KTP.

Pelaksana Tugas Kadisdukcapil Sumut Ahmad Zaki mengatakan, begitu mengetahui ada edaran resmi dari Kemendagri sekaitan hal ini, pihaknya telah meneruskan kepada Disdukcapil se Sumut.”Sebenarnya kami sudah sampaikan surat tersebut pada Disdukcapil kabupaten/kota. Tugas kami tinggal mengingatkan saja,” katanya kepada Sumut Pos, Rabu (18/4), menyikapi usul suket kolektif di Pilkada Serentak 2018 dari KPU dan Bawaslu.

Pihaknya, kata dia, dalam konteks ini berada pada posisi koordinator dan fasilitator. Untuk pelaksanaannya ada pada Disdukcapil kabupaten/kota. “Suratnya baru itu dikeluarkan. Di April ini juga. Tapi saya gak ingat itu nomor suratnya berapa. Intinya tentang kolektif suket itu yang disampaikan,” sebutnya.

Menurut Zaki, peran krusial ada di Disdukcapil kabupaten/kota untuk menindaklanjuti surat edaran dimaksud. Dan sejauh ini pihaknya mengaku belum mendapat laporan terbaru soal tindak lanjut tersebut dari kabupaten/kota.”Sebab kabupaten/kota yang punya wilayah dan kewenangan. Kita cuma koordinator. Seperti pencetakan blanko e-KTP, itukan wewenang pemko dan pemkab,” katanya.

Ia menekankan, sesuai edaran Kemendagri tersebut, dalam Pilkada Serentak 2018 diperbolehkan Disdukcapil untuk mengeluarkan suket secara kolektif agar pelaksanaan pemilu dapat mengakomodir seluruh hak pilih masyarakat. “Aturan itu berlaku untuk semua wilayah yang menggelar pilkada di Indonesia 2018,” pungkasnya.

Diketahui, ratusan ribu penduduk Sumut sebagai pemilih terancam dicoret (tidak masuk) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan ditetapkan 19 April 2018. Sebab, sampai saat ini Disdukcapil belum selesai memproses perekaman identitas e-KTP.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut mengusulkan penerbitan surat keterangan secara kolektif. Mencegah penduduk yang memenuhi syarat kehilangan hak pilih pada 27 Juni 2018.

“Kita tidak mau karena kesalahan teknis dan sistem menghilangkan hak pilih masyarakat. Kita usukan agar Disdukcapil menerbitkan surat keterangan kolektif, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur Undang-Undang tentang administrasi kependudukan,” kata Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut Aulia Andri, Rabu (17/4).

Usulan itu sudah disampaikan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan KPU Sumut, Selasa (16/4), yang dihadiri Disdukcapil Sumut, Kantor Wailayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lembaga lainnya. “Pertama, kita harus selamatkan dulu masuk penduduk dalam DPT dengan surat keterangan kolektif. Sedangkan proses perekaman tetap berlangsung, hingga Penduduk memenuhi syarat memilih mendapatkan Surat Keterangan sebagai syarat memilih pada hari pemungutan suara,” katanya.

Facebook Tak Bisa Pastikan Audit Selesai 1 Bulan

Foto: (Denita/detikcom) Perwakilan Facebook Indonesia Ruben Hattari.
Foto: (Denita/detikcom)
Perwakilan Facebook Indonesia Ruben Hattari.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selesai memeriksa pihak Facebook soal kebocoran data. Diperiksa lebih-kurang 5 jam, perwakilan Facebook tidak bisa memastikan bisa menyelesaikan masalah kebocoran data itu dalam satu bulan.

Berdasarkan pantauan, pihak Facebook yang diwakili oleh Ruben Hattari selaku kepala kebijakan publik dan Jeff Eu selaku Head of Public Policy for South East Asia serta beberapa tim kuasa hukum Facebook diperiksa sejak pukul 13.00 WIB di Bareskrim Polri, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018). Pukul 18.30 WIB pihak Facebook pun selesai diperiksa Bareskrim.

“Mengenai audit itu pasti akan ada transparansi nanti. Kalau bisa, nanti auditnya selesai, tapi seperti yang saya sampaikan kemarin, Komisi I dan Bareskrim untuk tanggal pastinya saya nggak bisa menjanjikan,” kata Ruben kepada wartawan.

Kepada Bareskrim, Ruben mengaku dimintai keterangan soal konsultan politik Cambridge Analytica. Ruben juga menjelaskan pihaknya masih melakukan penelusuran lebih lanjut soal kebocoran data user.

“Kami datang hari ini untuk menindaklanjuti apa pertanyaan-pertanyaan dari pemerintah Indonesia kemarin. Saya sudah datang ke Komisi I. Hari ini saya datang ke Bareskrim intinya untuk sharing informasi yang kami tahu untuk saat ini mengenai Cambridge Analytica,” ucap Ruben.

“Jadi tadi ada beberapa pertanyaan mengenai yang kurang-lebih pertanyaannya sama dengan kemarin. Jadi yang sekarang ini yang sama mau tekankan kami masih dalam proses pencarian data. Yang lebih lanjut dan kami akan terus bekerja sama dengan Komisi I, Kominfo, dan sekaligus dengan Bareskrim untuk memberikan fakta-fakta yang lebih rinci dan detil ke depannya,” sambung Ruben.

Namun Ruben enggan menanggapi pertanyaan soal Facebook yang dijadikan sarana penyebar konten radikal. Ruben pun langsung menghindari wartawan menaiki mobilnya.

Dalam pertemuan pihak Facebook dengan Komisi I DPR, Rabu (18/4), Komisi I DPR mendesak Facebook menyelesaikan hal itu dalam satu bulan ke depan, terhitung dari pertemuan kedua pihak kemarin. Hal ini dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban Facebook.

“Harusnya sesegera mungkin untuk meyakinkan, terutama rasa aman, karena orang sekarang tetap pakai Facebook. Tetapi mereka perlu rasa aman saat menggunakan Facebook,” ujar anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid di gedung Nusantara 2 DPR, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Seperti diketahui, Facebook mengalami kebocoran data hingga 87 juta pengguna. Di Indonesia sendiri, ada kebocoran data pengguna yang mencapai 1.096.666. Data itu diduga digunakan oleh konsultan politik Cambridge Analytica.  (rvk/dtc)

Pengamat: Amien Rais Pemimpin Haters

Foto: JPC/Net Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
Foto: JPC/Net
Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Peneliti politik dari Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menyatakan, tidak heran atas pernyataan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mendikotomikan adanya partai Allah dan Partai Setan, sehingga menimbulkan kontroversi. Menurut Karyono, Amien sejak dulu memang didesain untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan yang sah.

“Jadi, Amien Rais itu memang sengaja didesain, diposisikan oleh kelompok oposisi terhadap pemerintahan Jokowi sebagai haters, embahnya haters. Jadi dia pemimpin haters, sehingga sampai kapanpun dia akan mengeluarkan statement yang kontroversial,” kata Karyono di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/4).

Menurut Karyono, pernyataan Amien soal pendikotomian partai politik mengenai partai setan dan partai Allah adalah salah satu strategi untuk membuat jurang ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Sebelumnya, kata Karyono, Amien juga kerap menyampaikan ketidakpercayaan itu dengan mengangkat tema sertifikat tanah.

“Prediksi saya, dia akan terus menjadi haters. Dia akan terus membuat satu pernyataan kontroversial yang diarahkan kepada Jokowi, pemerintah hari ini sampai pilpres,” ujar Karyono.

Kendati demikian, Karyono menilai Amien kurang ‘jantan’ dengan tidak menyebut partai-partai politik yang bergabung dalam partai setan. Amien, kata Karyono, hanya berani menyebutkan partai Allah hanya berisikan Gerindra, PKS dan PAN.

“Ini kan nanggung, Kalau mau jadi haters, mestinya dia sebut sekalian siapa partai setan itu. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau bikin kontrasting. Nah, dari segi secara komunikasi politik dia ingin membelah, ini namanya kontrasting, dia ingin membedakan memengaruhi masyarakat agar jangan pilih partai setan,” tukasnya.

Menanggapi hal ini, Sekertaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai apa yang diucapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais hanyalah sebuah majas perumpamaan yang tidak ada kaitannya dengan politik.

“Apa yang disampaikan Pak Amien adalah tausyiah kuliah Subuh, bukan dalam konteks politik apalagi forum politik. Semua ada sandarannya dalam Al-Quran,” kata Eddy saat dikonfirmasi, Rabu (18/4).

Oleh karena itu, Eddy menilai tidak tepat jika Amien disebut menjadi haters dan kontra terhadap pemerintah.

“Dalam beberapa hari ini pun kita melihat besarnya dukungan dan tanggapan masyarakat yang heran atas pengaduan fihak Cyber Indonesia. Besarnya simpati masyarakat karena Pak Amien bukan hanya milik PAN tapi juga milik umat,” tegasnya. (rdw/JPC)

Mendikbud: Soal Matematika UN Sulit? Ya Wajar..

Mendikbud Muhadjir Effendy.
Mendikbud Muhadjir Effendy.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mendikbud Muhadjir Effendy menepis dugaan adanya malpraktik pengaplikasian soal-soal Ujian Nasional (UN) Matematika jenjang SMA. Dia juga menilai wajar bila banyak siswa yang mengeluhkan sulitnya soal Matematika.

“Kalau siswa rasa sulit soal matematikanya ya wajar. Dalam sebuah ujian pasti ada yang mengeluhkan sulit. Yang pasti enggak ada (malpraktik), soal yang sulit itu ya pasti, namanya juga soal. Dan tidak ada yang rugi (dirugikan),” kata Menteri Muhadjir, Rabu (18/4).

Dia menambahkan, UN yang dirancang dengan soal tipe Higher Order Thinking Skills (HOTS) memang dimaksudkan agar siswa sebagai generasi milenia memiliki karakter kuat. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang sampaikan Presiden Joko Widodo.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, ya generasi milenia harus mampu memasuki arena persaingan tingkat tinggi,” tegas Muhadjir.

Menanggapi banyaknya keluhan, komentar dan luapan kekecewaan siswa SMA terkait pelaksanaan UN di media sosial, Muhadjir pun mengapresiasi sikap siswa-siswi. Dia mengatakan, siswa-siswi sebagai generasi milenia sudah mengamalkan etika bermedia sosial yang baik.

“Saya justru respect dengan mereka. Saya suka umpan baliknya yang cerdas dan jenaka, tidak menggunakan ungkapan kasar,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai ada dugaan malpraktik evaluasi karena sejumlah soal terindikasi sulit dipahami oleh siswa karena materinya belum pernah diajarkan di kelas.

Artinya validitas soal bermasalah. Menguji siswa dengan materi yang tidak pernah dipelajari dinilai merupakan ketidakadilan. (esy/jpnn)

Catat! Taruna Akpol ‘Titipan’ akan Dipermalukan

Asisten Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Kapolri, Irjen Arief Sulistyanto.
Asisten Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Kapolri, Irjen Arief Sulistyanto.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Seleksi calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dijamin lebih transparan. Tak ada lagi, calon taruna ‘titipan’ yang bisa melenggang mudah tanpa mengikuti ujian serta aturan yang berlaku.

Asisten Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Kapolri, Irjen Arief Sulistyanto buka-bukaan kepada detikcom terkait itu. Apabila ada calon taruna yang berani-beraninya membawa surat rekomendasi dengan harapan akan lulus, Arief memastikan akan membaca langsung surat itu di depan peserta lainnya sebagai bentuk mempermalukan calon taruna itu.

“Iya, kita permalukan. Iya (dibacakan di depan calon taruna lainnya),” ujar Arief seperti dikutip dari detikcom di kantornya, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Menurut Arief, hal itu sudah diterapkannya sejak lama. Arief mengatakan upaya bersih-bersih calon taruna titipan itu dilakukannya semata-mata untuk menegakkan aturan.

“Alhamdulillah sekarang nggak ada titip-titipan. Kapolri, Wakapolri bisa tidur nyenyak. Karo Psikologi juga enak. Itu tadi sebenarnya untuk membangkitkan semangat kompetisi secara sehat. Kalau dulu-dulu kan orang tidak ada persiapan, pikirnya bisa minta tolong,” kata Arief.

Modus lainnya yang dibongkar Arief yaitu dengan cara menjadi sekretaris pribadi (spri) kapolda. Arief pun menegaskan hal-hal semacam itu sudah pasti dibersihkannya.

“Jadi biasanya kelakuan anggota itu kalau udah nggak lulus, nanti gimana caranya jadi spri kapolda, gitu kan, spri kapolda biar lulus, nggak ada, sekarang spri kapolda banyak yang nggak lulus,” kata Arief.

“Saya nggak mau mengecewakan orang, nggak mau membuat orang konflik. Hal seperti ini bukan hal yang baru, aturannya sudah ada, tinggal kita lakukan,” imbuh Arief.  (dhn/rvk/dtc)

Masjid dan Rumah Hancur, Puluhan Warga Luka

Foto: Uje Hartono/dtc Masjid di Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara rata dengan tanah.
Foto: Uje Hartono/dtc
Masjid di Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara rata dengan tanah.

BANJARNEGARA, SUMUTPOS.CO  – Gempa berkekuatan 4,4 SR mengguncang Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (18/4) siang. Tak sedikit rumah warga dan terdapat masjid yang ambruk rata dengan tanah. Data terakhir tadi malam, dua warga tewas dan 29 warga mengalami luka,

Pantauan di Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Rabu (18/4/2018), tampak sebuah masjid ambruk rata dengan tanah. Belum diketahui apakah ada orang di dalam bangunan masjid dengan kerangka bangunan warna hijau itu.

Pemandangan lebih parah ada di Dusun Bakalan, Desa Kertosari yang berada di kecamatan yang sama. Sejumlah rumah warga juga tak tersisa.

Seluruh warga di Dusun Bakalan diungsikan. Sejumlah petugas SAR telah terjun ke lokasi itu. Sebagian di antara mereka tampak memeriksa puing-puing bangunan.

Sekretaris Desa Kasinoman, Sodikin mengatakan bahwa terdapat satu warganya yang tewas akibat tertimpa tembok roboh. Korban yaitu Asep, siswa kelas 5 SD. Asep sempat dilarikan ke Puskesmas Kalibening tapi nyawanya tak tertolong.  “Meninggal di sana (di Puskesmas Kalibening),” kata Sodikin.

Korban luka akibat gempa 4,4 SR di Banjarnegara bertambah jadi 29 orang. Dari jumlah tersebut, 26 orang di antaranya mengalami luka berat.

“Jumlah korban berdasarkan data di Puskesmas Kalibening ada 26 (orang) luka berat, 3 luka ringan,” kata Dandim 0704 Banjarnegara Letkol Inf Bagas Gunanto kepada wartawan di Koramil Kalibening, Rabu (18/4).

Selain itu, Bagas menyampaikan data sementara ada 102 rumah rusak berat di Desa Kasinoman. Dan 46 rumah rusak berat di Desa Kertosari.  “Ini masih data sementara karena tadi pas assessment sudah keburu malam. Tetapi semoga tidak tambah lagi,” lanjutnya.

Hingga saat ini ada dua orang meninggal dunia akibat tertimpa bangunan roboh. Mereka adalah Asep, siswa kelas 5 SD dan Kasrih (100). Asep meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Kalibening, sedangkan Kasrih meninggal dunia saat dalam perjalanan dirujuk ke RSUD Banjarnegara.

Gempa ini terjadi pada pukul 13.28 WIB. Kedalaman gempa ini 4 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.  (sip/dtc)

Mata Novel Baswedan Membaik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penyidik senior KPK Novel Baswedan bertolak kembali ke Singapura pada Senin (16/4/2018) lalu. Dia menjalani kontrol lanjutan pascaoperasi pemasangan artificial cornea.

Menurut istri Novel, Rina Emilda (Emil), kontrol itu dijadwalkan pada hari ini dan besok. Novel menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mengecek perkembangan penglihatan mata kirinya yang dipasangi alat bantu melihat tersebut.

“(Kontrolnya) pemeriksaan retina, pemulihan, dan perkembangan penglihatan pascaoperasi, dan pemeriksaan glaukoma (besok),” tutur ucap Emil, Rabu (18/4).

Setelah diperiksa, mata kiri Novel yang baru akhir bulan lalu dioperasi menunjukkan kondisi lebih baik. Sedangkan mata kanan Novel, disebut Emil, masih harus ditetesi obat mata untuk menjaga kondisinya sementara waktu.

“Alhamdulillah hasilnya (penglihatan mata kiri) bagus, sudah semakin bersih lensa dan membacanya sudah lebih bagus (dengan alat bantu),” kata Emil lagi.

Emil sendiri turut mendampingi Novel di Singapura. Menurutnya, Kamis (19/4) besok mereka sudah kembali ke Indonesia. “Kamis malam insyaallah sudah balik,” ujarnya.

Novel mengalami teror air keras pada 11 April 2017 setelah menjalankan salat subuh di masjid dekat rumahnya. Mata kiri Novel mengalami kerusakan 95 persen, sedangkan mata kanannya 60 persen.

Sebagai konsekuensi, Novel harus bolak-balik Singapura untuk menjalani serangkaian operasi guna memulihkan kondisi matanya. Terakhir, mata kiri Novel dipasangi artificial cornea pada Jumat (23/3) lalu.

Hingga lebih dari setahun berlalu, polisi yang menyelidiki kasus itu belum juga menemui titik terang. Novel sendiri sudah hilang kepercayaan kasus ini akan diungkap.  (nif/dhn/dtc)

Megawati Copot Ketua DPC PDIP Deliserdang

Hotlan Butarbutar

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO -Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Deliserdang, Hotlan Butarbutar dicopot dari jabatannya oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

Informasi yang dikumpulkan Surat Keputusan (SK) pendepakan itu dikeluarkan pada 9 April 2018. Untuk penggantinya ditunjuk Sekretaris DPD PDIP Sumut, Soetarto sebagai Pelaksana Harian Ketua DPC PDIP Deliserdang.

Sekretaris DPC PDIP Deliserdang, Timur Sitepu yang dikonfirmasi melalui ponsel, Rabu (18/4) membenarkan adanya tindakan pencopotan Ketua DPC PDIP Deliserdang itu. Disebutkan Timor SK pencopotan Hotlan, dibacakan pengurus DPP di kantor pada Selasa, (17/4).

“Iya benar (sudah dicopot). Pak Soetarto ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Ketua DPC saat ini. Langsung ibu Mega yang tandatangani, kalau PDIP memang seperti itu kalau dicopot, Ketua Umum langsung yang menandatangani bukan DPD,” kata Timur Sitepu.

Timur menyebut, saat SK itu dibacakan di kantor DPD, dirinya bersama Hotlan Butarbutar datang. Namun secara pasti Timor tidak mengetahui apa dasar pencopotan Hotlan. Terkait pencopotan jawaban Hotlan itu, akan segera disampaikan ke seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Deliserdang dalam waktu dekat.

“Kami juga tidak tau mengapa bisa seperti itu (dicopot). Kalau sudah partai yang memerintah, ya tidak bisa kita melawan. Dibilang pak Mangapul Purba (pengurus DPD PDIP Sumut) kalau saudara merasa tidak senang (diucapkan kepada Hotlan) protes ke DPP. Mereka katanya hanya membacakan saja,” kata Timur Sitepu mencontohkan saat pembacaan SK di DPP.

Pencopotan Hotlan menjadi perbincangan banyak orang khususnya di lingkungan kantor DPRD Deliserdang. Meski dirinya bukan merupakan anggota dewan,  namun banyak orang merasa penasaran mengapa dirinya dicopot oleh Megawati.

Meski belum ada penjelasan secara resmi apa yang menjadi penyebab mengapa Hotlan dicopot, namun banyak orang yang saat ini mengkait-kaitkan pencopotan dirinya ada hubungannya dengan kurang loyalitas dirinya untuk memenangkan pasangan Calon Gubernur Sumut, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss). Selain itu, ada juga yang mengkaitkan kalau hubungannya dengan beberapa pengurus DPC kurang baik.

Pasca dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, Hotlan Butarbutar tidak mau memberikan komentar apapun. Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Hotlan tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan. Bahkan saat itu, ia merasa kurang senang dikonfirmasi.”Alah, tanya sama yang lain sajalah,” ujar Hotlan. (btr/han)

 

1...6,4286,4296,430...15,922Page 6,429 of 15,922