29 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 698

122 Ribu Lebih CJH Lunasi Ongkos Haji

KETERANGAN: Juri Bicara Kemenag Anna Hasbie saat memberikan keterangan terkait pelunasan , jumlah jamaah yang sudah melunasi ongkos haji sebanyak 122 ribu lebih.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Memasuki hari ke-17 masa pelunasan biaya haji tahap pertama, jumlah pelunasan semakin banyak. Data sampai dengan kemarin (1/2) sore, jumlah jamaah yang sudah melunasi ongkos haji sebanyak 122 ribu lebih. Pelunasan biaya haji tahap pertama dibuka sampai 12 Februari nanti.

Data yang dihimpun Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menyebutkan, sepanjang hari kemarin ada 9.740 orang CJH yang melunasi biaya haji. Sehingga total pelunasan haji sampai hari ke-17 adalah 113.243 orang.

Perinciannya adalah pelunasan dari kelompok jemaah berhak lunas sebanyak 99.702 orang. Jumlah ini setara dengan 52,23 persen jamaah berhak lunas tahun ini. Kemudian dari kelompok lanjut usia (lansia) prioritas sebanyak 1.943 orang. Lalu dari kelompok kuota cadangan sebanyak 11.598 orang.

Di tingkat provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan pelunasan paling banyak yaitu sebesar 20.675 orang. Disusul kemudian provinsi Jawa Timur sebanyak 17.900 orang. Lalu provinsi Jawa Tengah sebanyak 15.848 orang. Sementara itu Kalimantan Utara dan NTT menjadi provinsi dengan pelunasan paling kecil, masing-masing sebanyak 259 orang.

Juri Bicara Kemenag Anna Hasbie mengatakan, secara day to day jumlah pelunasan biaya haji terus mengalami peningkatan. Ini seiring dengan semakin banyaknya jumlah CJH porsi pemberangkatan tahun ini, yang sudah lakukan cek kesehatan. Data Kemenag mengatakan tidak kurang dari 168 ribu CJH sudah lakukan pemeriksaan kesehatan.

“Mulai tahun ini, memenuhi syarat Istitha’ah Kesehatan menjadi salah satu persyaratan bagi jamaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan untuk melunasi Bipih,” jelasnya.

Dari data tersebut, memang belum 100 persen CJH berhak lunas melakukan tes kesehatan. Bagi yang belum melakukan tes kesehatan, diimbau untuk segera melakukan tes kesehatan. Apalagi batas akhir pelunasan tahap pertama semakin dekat. Kemenag menetapkan batasan pelunasan Bipih tahap pertama adalah 12 Februari.

Anna mengingatkan bagi jemaah yang sudah melakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat istitha’ah kesehatan, dapat melakukan pelunasan Bipih. Dia menerangkan keputusan Dirjen PHU mengatur mekanisme pelunasan bagi jamaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun ini.

Diantara ketentuannya adalah, CJH membayar pelunasan Bipih pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti. Kemudian pembayaran Bipih jemaah haji adalah sebesar besaran Bipih per embarkasi dikurangi setoran awal Bipih dan virtual account dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Seperti diketahui besarnya biaya haji berbeda-beda setiap embarkasi. Misalnya embarkasi Surabaya (SUB) ditetapkan Rp60,6 jutaan/orang. Kemudian Embarkasi Solo (SOC) dipatok Rp58,5 jutaan. Serta Embarkasi Jakarta sebesar Rp58,4 jutaan. Semakin ke timur, biaya haji makin tinggi. Karena pertimbangan bahan bakar penerbangan.

Anna menuturkan tahun ini Indonesia mendapat 221 ribu kursi kuota haji. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20 ribu kursi jemaah. Sehingga, total kuota haji Indonesia 2024 berjumlah 241 ribu orang. Kuota ini adalah yang terbesar dibandingkan musim haji sebelum-sebelumnya. (wan/jpg/ila)

Dugaan Korupsi di Kemenaker Tahun 2012, KPK Periksa Kader PDIP Ribka Tjiptaning

net DIPERIKSA KPK: Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Proletariyati usai memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Proletariyati.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. “Saksi Ribka Tjiptaning sudah hadir,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (1/2).

Ribka Tjiptaning akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Selain Ribka, lembaga antirasuah juga memanggil seorang PNS, Ruslan Irianto Simbolon dan seorang swasta, Bunamas. Namun, belum diketahui apa yang akan didalami tim penyidik KPK terhadap Ribka Tjiptaning dan dua saksi lainnya.

Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker itu terjadi pada 2012 lalu. Saat itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menaker.KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman, telah ditahan pada Kamis (25/1).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ditahan usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

Selain Reyna Usman, KPK juga menahan pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012, I Nyoman Darmanta. Keduanya ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

“Atas dasar kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka RU (Reyna Usman) dan IND (I Nyoman Darmanta) untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 di Rutan KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1).

Alex menjelaskan, Reyna Usman yang saat itu menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) diduga mengajukan anggaran Rp20 miliar dalam upaya melakukan pengolahan data proteksi TKI ke Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam prosesnya, I Nyoman Darmanta dipilih dan diangkat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut. Sekitar Maret 2012, atas inisiatif dari Reyna Usman dilakukan pertemuan pembahasan awal yang dihadiri I Nyoman Darmanta dan Karunia selaku Direktur PT AIM yang kemudian, atas perintah Reyna Usman disepakati sepenuhnya menggunakan data tunggal dari PT AIM.

“Untuk proses lelang yang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN, dimana KRN sebelumnya telah menyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang,” ucap Alex.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dari Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan didapati adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah mulai kerja, diantaranya komposisi hardware dan software.

Selain itu, lanjut Alex, atas persetujuan IND selaku PPK, dilakukan pembayaran 100 persen ke PT AIM, walaupun fakta di lapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100 persen.

Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI di negara Malaysia dan Saudi Arabia.

KPK menduga, perbuatan itu merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Hal itu diketahui berdasarkan analisis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sejumlah sekitar Rp17, 6 miliar,” tegas Alex.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penmberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pemeriksaan Ribka Tjiptaning merupakan bentuk kriminalisasi terhadap hukum. “Hari ini enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba salah satu kader kami ada yang diundang. Nah, ini ada proses upaya juga kriminalisasi hukum, itu terjadi bukan hanya kepada pasangan Ganjar-Mahfud, tetapi juga pada pasangan Amin, yaitu Mbak Ribka Tjiptaning ya,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Hasto mengutarakan, Ribka Tjiptaning sebagai Anggota DPR Fraksi PDIP selalu menyuarakan dan mempertanyakan terhadap pengadaan sistem proteksi TKI dalam sidang DPR. Menurut dia, sistem pengadaan dan perlindungan terhadap TKI menjadi sangat penting.

“Kemarin melaporkan kepada kami bahwa beliau diundang di KPK sebagai saksi karena Mbak Ning ini dalam rapat sering mempertanyakan terhadap pengadaan sistem proteksi TKI. Karena di dalam sidang di DPR, beliau yang memberikan tekanan kepada masalah pentingnya perlindungan terhadap TKI, pentingnya sistem data base terhadap TKI,” ucap Hasto.

Hasto menekankan, apa yang dilakukan Ribka merupakan representasi memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan tugas dan memperjuangkan kepentingan rakyat, anggota DPR dilindungi oleh Undang-Undang.

Hasto menduga dipanggilnya Ribka Tjiptaning usai mengkritik keras pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasto pun menyinggung cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang saat debat dianggap menyentuh personal kandidat lain.

“Ketika Pak Cak Imin di dalam debat yaitu berdebat dengan Mas Gibran itu kan debat yang biasa, tapi tiba-tiba dianggap menyentuh personal, sehingga kemudian muncul lah kasus yang sepertinya itu begitu cepat berproses, sementara yang sudah berproses sebelumnya termasuk terhadap kasus minyak goreng misalnya itu menunjukkan tidak ada, tindak lanjut. Jadi ini yang kemudian menciptakan kriminalisasi hukum itu,” cetus Hasto. (jpg/ila)

PKS-PDIP Buka Peluang Koalisi

SUMUTPOS.CO – Adanya kemungkinan Pilpres 2024 dilakukan dua putaran, menguatkan hubungan partai pendukung pasangan Anies-Muhaimin (Amin) dan Ganjar-Mahfud, beberapa waktu terakhir. Sinyalemen tersebut kembali menguat, seiring makin ‘mesranya’ hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan ini.

MESKI dikenal punya perbedaan massa akar rumput mencolok, kedua partai tersebut sama-sama menunjukkan sinyal terbuka untuk koalisi. Kemarin (1/2), Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Indra mengakui, pihaknya memang berkomunikasi dengan semua pihak. Tidak terkecuali dengan PDIP. Hanya, dia enggan menyebut sejauh mana komunikasi yang dimaksud. ”Yang jelas kita berkomunikasi dengan semua pihak,” kata Indra, kemarin (1/2).

Soal hubungan ‘mesra’ antara elit PKS dan elit PDIP yang mencuat beberapa waktu lalu, Indra melihat hal tersebut sebagai bagian dari pesta rakyat. Di mana, semangat yang diusung adalah perbaikan untuk Indonesia. “Dengan siapa pun kita bergandengan bersama, visi yang sama, dengan siapa pun kita akan bersama-sama,” ungkapnya.

Indra menambahkan, saat ini partainya fokus menuntaskan kerja memenangkan pasangan Amin. Dia menegaskan, target yang dipatok Koalisi Perubahan adalah menang Pilpres 1 putaran. “Kalau nanti ada takdir yang lain, tentu akan kita kaji dan analisis. Yang pasti PKS ingin Anies menang,” imbuhnya.

Terpisah, PDIP masih enggan berkomentar terkait peluang koalisi dengan PKS jika Pilpres berlangsung dua putaran. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk kepentingan bangsa dan negara, para tokoh partai wajib menyamakan persepsi dan pemahaman kolektif. “Semua harus dalam bingkai konsensus-konsensus kebangsaan kita,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos (grup Sumut Pos), kemarin.

Terkait peluang kerja sama dengan PKS, Hendrawan enggan memberi tanggapan. Yang jelas, kata dia, para elite partai harus berusaha membuat konsensus kebangsaan demi kepentingan Indonesia Menurutnya, politik adalah seni untuk menghadirkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih produktif. “Bagi kepentingan negara dan bangsa,” terang anggota DPR RI Fraksi PDIP itu.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, sejauh ini komunikasi PKS dengan partai lain terbangun dengan baik. Menurutnya, meski Pemilu dan Pilpres 2024 merupakan ajang kompetensi menarik simpati masyarakat, PKS tidak beranggapan agenda lima tahunan tersebut sebagai sarana untuk saling bermusuhan satu sama lain.

“Saya terbuka pada semua kalangan karena kita enggak tahu apakah kita masuk (putaran kedua). Mudah-mudahan itu harapannya,” ujar Syaikhu usai menghadiri haul ke-45 Kyai Bisri Syansuri di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (13/1).

Lebih lanjut Syaikhu menjelaskan, dirinya pernah bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sebuah acara yang digelar KPU. Menurutnya, dalam pertemuan itu ada sejumlah pembicaraan politik dan situasi nasional yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Hasto menerima dengan hangat, walaupun PKS dan PDI-P berbeda pilihan dalam Pilpres 2024. “Saya kira dalam perpolitikan menurut saya hal-hal seperti ini perlu ditunjukkan dengan kedewasaan,” ujar Syaikhu.

Adapun wacana membuka kerja sama dengan PDIP, partai pengusung Ganjar-Mahfud, sempat dilontarkan Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar. Muhaimin menilai, peluang bergabungnya partai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 bisa terjadi.

Menurutnya, koalisi antarpartai bisa saja terjadi kembali jika Pilpres 2024 belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen. Hasil tersebut bisa dilihat setelah tanggal 20 Maret 2024, atau di akhir masa rekapitulasi suara Pileg dan Pilpres 2024.

Menurutnya, bisa saja PKB nantinya akan berkoalisi dengan PDI-Perjuangan atau dengan partai lain. Namun itu semua akan ditentukan oleh hasil Pilpres 2024. “Pasti (ada peluang koalisi). Semua kita buka peluang untuk koalisi. Dan tentu masih belum bisa kita putuskan karena kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua,” ujar Cak Imin usai menghadiri acara di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1).

DPP PDIP Tanggapi Intimidasi

Sementara itu, DPP PDIP menggelar konfrensi pers untuk menanggapi berbagai intimidasi yang dilakukan aparat kepada partai banteng. “Kami ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan rekaman ini,” terang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengawali keterangan persnya di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.

Hasto kemudian memutar rekaman percakapan yang berisi suara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. Endah menceritakan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang mencekam ketika Jokowi datang. Tank dan mobil Brimob lalu-lalang. “Seperti mau perang. Dua orang yang mengaku Paspamres minta untuk menurunkan bendera,” ungkapnya. Endah menanyakan, mengapa Jokowi sampai takut dengan bendera PDIP. Anggota Paspampres beralasan ingin mengamankan Presiden Jokowi. Endah ngotot tidak mau menurunkan, karena bendera yang sudah dipasang pantang untuk diturunkan.

Dia juga menanyakan, apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDIP. Dia menegaskan, Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.

Hasto mengatakan, Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP, tetapi kedaulatan rakyat. “Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan. Mengerahkan segala potensi kekuasaan,” tegasnya. Dia mengatakan, kendaraan-kendaraan militer dikerahkan untuk menakut-nakuti rakyat. Mereka meminta agar bendera PDIP diturunkan, padahal partai banteng merupakan peserta pemilu.

Hasto menegaskan, pihaknya menunggu respons dari Presiden Joko Widodo terkait tindak ini. Hasto menyinggung keberpihakan Jokowi pada salah satu pasangan capres-cawapres tertentu pada Pemilu 2024. “Kalau mau berpihak seperti itu buat apa dilaksanakan pemilu?. Buat apa demokrasi kalau rakyatnya menjadi (korban) diskriminasi,” tandas Hasto. (tyo/lum/jpg)

Disambut Histeris Ribuan Pendukung, Anies: Sumut Penentu Kemenangan

ORASI POLITIK: Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan berorasi saat kampanye akbar di Lapangan Reformasi Tembung, Percut Seituan, Deliserdang, Kamis (1/2).

SUMUTPOS.CO – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menggelar kampanye akbar di Lapangan Reformasi Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Kamis (1/2) sore. Anies mengaku terharu melihat banyaknya pendukung yang menyambutnya. Bahkan menurut Anies, jumlah massa yang hadir di kampanye kemarin merupakan yang terbanyak dari yang pernah dilakukannya.

“Saya terharu, begitu banyaknya massa. Mungkin ini yang terbanyak. Bahkan, kami tadi harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk sampai ke tempat ini,” kata Anies, disambut riuh tepuk tangan pendukungnya.

Anies yakin, masyarakat yang hadir di Lapangan Reformasi Tembung itu memiliki tujuan yang sama, yakni perubahan untuk Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat di Tanah Air ini. “Kita berkumpul di sini bukan sekadar untuk berkumpul dan bertatap matan

Tapi kita berkumpul di sini ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua,” ucap Anies.

Menurut Anies, Sumatera Utara merupakan provinsi penentu kemenangannya bagi dirinya bersama Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Karenanya, Anies mengajak masyarakat Sumut untuk datang ke TPS pada 14 Februari dengan membawa 10 orang keluarga atau tetangga. Tidak hanya itu, Anies juga meminta pendukungnya untuk ikut mengawal penghitungan suara.

“Tugas kita yang hadir di sini, mengajak orang lain untuk memilih nomor 1. Hadir ke TPS, ajak 10 orang. Selesai pemungutan jam 1 siang, kembali ke TPS untuk mengawasi jalannya penghitungan suara,” ajak Anies.

“Kita tidak ingin suara untuk perubahan dicurangi atau hilang. Demokrasi harus dijaga. Negara ini jangan dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau keluarga,” tegas Anies lagi.

Anies yang tiba di lokasi kampanye sekitar pukul 18.00 WIB ini mengajak pendukungnya untuk mengembalikan tata kelola dan kewibawaan negara. Menurutnya, perlu perubahan untuk mengembalikan demokrasi dan kewibawaan negara ini yang menurutnya sudah hilang.

Dalam orasinya itu, Anies juga menyinggung praktik korupsi yang merajalela. Hal itu, jelas Anies tidak bisa didiamkan dan harus dilakukan perubahan.

Kampanye akbar tersebut di hadiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Amin Sumut, Edy Rahmayadi. Kemudian Ketua Partai NasDem Sumut Iskandar ST, dan seluruh kader partai NasDem, PKS dan PKB serta berbagai elemen relawan Amin.

Dalam orasinya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais mengaku yakin, perubahan akan dilakukan pasangan Anies-Muhaimin menuju Indonesia yang lebih baik. “Nanti kalau saya bilang (pemerintah) sangat zalim, nanti dibilang pencemaran nama baik. Tapi saya mau bilang, kekuasaan manusia itu sangat kecil. Jika Tuhan berkehendak, kekuasaan itu akan dicabut,” kata Amien.

Mantan Ketua MPR RI ini pun mengajak massa yang hadir untuk memilih pasangan AMIN. Menurutnya, AMIN adalah pasangan yang bersih dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. “Pasangan AMIN ini tidak takut dengan asing. Jadi nanti akan memimpin untuk rakyat untuk kebaikan masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Sementara, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan, perubahan bangsa merupakan hal yang mutlak. Dikatakannya, bangsa Indonesia tidak punya banyak waktu. NasDem kata Paloh, akan melawan pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi.

“Ada yang ingin merusak demokrasi akan kita lawan. Persatuan nasional itu jauh lebih penting dari Pemilu. Untuk apa kita buat Pemilu kalau mau bangsa ini semakin hancur. Karenanya kita perlu perubahan, menjadikan Indonesia lebih baik dan kembali menjadi bangsa yang demokrasi,” tegasnya.

Melengkapi informasi, sejumlah tokoh nasional tampak hadir di kampanye akbar pasangan AMIN itu. Selain Surya Paloh juga hadis Sekjen NasDem Hermawi Taslim ; Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Prananda Surya Paloh ; Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar ST dan jajaran pengurus ; Ketua TKD AMIN Sumut Edy Rahmayadi ; Pendiri Partai Ummat Amien Rais dan sebagainya.

Selain itu tampak juga hadir tokoh Pemuda Pancasila Yapto Soerjosemarno ; artis lawas Camelia Malik, politisi PKS Tifatul Sembiring, Usman Djafar dan para pengurus PKS Sumut.

Sampai pukul 19.00 WIB massa masih masih menumpuk di sekitar Lapangan Reformasi, sehingga membuat jalan macet. Meski begitu, para pengguna jalan maupun massa pendukung tetap berjalan dengan tertib.

 

Takjub Antusias Warga Tapsel

Sebelumnya, Anies juga menghadiri kampanye akar di Lapangan Istana Tunggang Bosar Nagaga Najungal, Desa Janji Mauli, Kecamatan Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Ribuan orang yang hadir datang dari berbagai penjuru daerah. Mereka berharap bisa melihat lebih dekat calon presiden yang mereka dukung sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Yel-yel “Anis Presiden…Insyaallah” dan “Siap memenangkan Anis Presiden” membuat suasana kampanye akbar itu lebih bergemuruh. Kalimat demi kalimat dukungan dilontarkan warga kepada Anies dan rombongan. Termasuk keinginan perubahan yang lebih baik untuk bangsa ini.

Selain warga dari pelosok daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dari Sibolga, Tapanuli Tengah (Tapteng), bahkan dari Pekanbaru hadir dalam kampanye akbar tersebut. Amira, anak siswa kelas tiga SD, warga Pekanbaru salah satunya.

Dia datang ke acara ini dibawa rombongan keluarganya di Padang Lawas, Nur Ainun, yang ingin melihat lebih dekat sang idola, Anies Baswedan, karena selama ini hanya melihat lewat siaran televisi dan media sosial. “Hari yang baik, bisa jumpa dengan Anies sangat dekat, “ ujar Ainun.

Nur Ainun dengan ribuan warga lainnya tak hiraukan cuaca terik matahari, panas menyengat hingga ke ubun-ubun. Warga mendengar dan menyaksikan langsung orasi politik yang disampaikan Anies Baswedan dari atas panggung.

Anies mengaku takjub dengan antusiasme masyarakat Tapsel. Menurut dia, antusiasme itu menggambarkan beratnya kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. ’’Karena itulah mereka membawa harapan,’’ ujarnya seusai kampanye.

Anies menyebut, tingginya antusiasme masyarakat itu membuatnya semakin yakin bahwa gelombang perubahan akan menjadi besar. Dia berharap besarnya gelombang itu sejalan dengan suara yang diraih saat coblosan pemilu nanti. ’’Suara yang akan diberikan masyarakat adalah suara untuk perubahan,’’ ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mematok target kemenangan di Sumatera Utara. Namun, Anies meyakini, bakal ada kejutan pada 14 Februari mendatang. ’’Masyarakat akan memberikan kejutan kepada kita semua. Mengapa? Karena selama ini aspirasinya ya aspirasi perubahan dan perbaikan,’’ tuturnya.

Anies mengakui, aspirasi perubahan tak selalu muncul dalam catatan survei. Namun, dia melihat gelombang itu meluas sangat kuat. Meskipun dalam perjalanannya, dia menemui berbagai hambatan dan rintangan.

Usai orasi politik, Anies Baswedan melayani berbagai pertanyaan wartawan pada acara sesi wawancara di waktu tersedia. Usai sesi wawancara sekitar pukul 11.30 WIB, Anies memasuki mobil rombongan untuk meninggalkan Lapangan Tungang Bosar.

Seperti bisanya, Anies masuk ke dalam mobil dan berdiri lewat pintu sunroof sambil melambaikan tangan. Sesekali bersalaman dengan warga yang berbaris berbanjar di sisi kiri dan kanan rombongan mobil Anies.

Momentum ini menjadi kesempatan bagi Amira bisa bersalaman langsung dengan idolanya, Anies Baswedan. Dengan bantuan anak muda dan udaknya yang berada di sisi kanan mobil, Amira di angkat ke atas mobil dan mendapat respon positif dari Anies, bahkan membantu menaikkan Amira.

Amira mendapat pelukan hangat dari Anies, digendong dan dihadiahi ciuman kasih sayang bak seorang ayah kepada anaknya. Pada kesempatan itu Amira menyampaikan pesan kepada Anis Baswedan agar menjadi pemimpin hebat . “Semoga bapak jadi pemimpin hebat,” ujar Amira dengan linangan air mata gembira. (gus/mbc/adz)

Tidak Ingin Keputusan Mundur dari Kabinet Dikaitkan dengan Paslon Lain yang Masih Menjabat, Mahfud MD Tinggalkan Tiga Catatan Penting

MUndur: Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberi keterangan usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD akhirnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin sore (1/2), keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Lewat pertemuan tersebut, Mahfud menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Kemarin Mahfud tiba di komplek Istana Negara sekitar pukul 16.32. Tidak seperti biasanya, Mahfud yang mengenakan batik berwarna coklat dan putih itu lewat Pintu Bali atau jalan khusus VVIP. Dia terlihat sedikit lari-lari kecil menuju Istana Merdeka. Maklum Jokowi sudah menunggunya. Sebelum sampai di Jakarta, Mahfud terbang dari Aceh untuk bertemu Jokowi.

Jokowi yang sebelumnya kunjungan kerja di Jawa Tengah juga langsung ke Komplek Istana Negara. Awalnya pertemuan keduanya dijadwalkan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada pukul 15.00. Namun pukul 12.00 tempat pertemuan keduanya digeser ke Istana Negara. Hingga akhirnya pada pukul 15.20 Jokowi sampai Istana Negara.

Usai pertemuan, Mahfud memberikan keterangan kepada awak media. Pertemuan dengan Jokowi berlangsung lebih dari sepuluh menit. Padahal hanya tiga hal saja yang disampaikan Mahfud lewat surat. Pertama dia berterima kasih sudah dipercaya sebagai menkopolhukam selama empat setengah tahun sejak 23 Oktober 2019. Kedua dia minta berhenti dari jabatannya. “Ketiga saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Mahfud menceritakan momen pertemuan dengan kepala negara. Menurutnya Jokowi menyambut dengan ramah. “Kami bicara dari hati ke hati,” tuturnya. Tidak ada ketegangan dengan ditandai saling senyum dan kekeluargaan.  Keduanya juga mengingat masa lalu. Saat mereka bekerja bersama. “Presiden menyatakan Pak Mahfud ini menkopolhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Pak Tedjo tidak sampai setahun, Pak Luhut 16 bulan, dan Pak Wiranto tiga tahun dua bulan,” katanya.

Diakui oleh Mahfud dalam pertemuan tersebut banyak gurauan yang keluar dari mulut pejabat asal Madura itu. Pun demikian dengan Jokowi. “Sebenarnya kalau suratnya sendiri  selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara,” cerita Mahfud. Dia juga menyebut Jokowi berterima kasih. Sebab sudah membantu dalam kabinet. “Pesannya sudah umum. Ada di konstitusi. Tidak ada pesan lain,” jawabnya ketika ditanya apakah Jokowi ada pesan khusus terkait posisinya sebagai Cawapres.

Namun, dia enggan mengaitkan keputusan mundur dari posisi menteri sebagai kode untuk pasangan capres dan cawapres lain. Dalam hal ini, Prabowo Subianto yang merupakan Capres nomor urut 02 masih menjabat sebagai menteri pertahanan. Begitu juga cawapresnya yang masih memegang posisi Walikota Solo. Sejumlah menteri juga dengan terang-terangan memihak paslon dan bahkan fokus berkampanye sebagai calon legislatif.

Mahfud menyebut dirinya resmi lepas dari jabatan setelah ada Keputusan Presiden (Keppres). Dia menyatakan masih ada tugas yang menggantung yang harus dilanjutkan menkopolhukam setelahnya. Karena itu, dia meninggalkan tiga catatan penting. “Pertama soal BLBI. Kita dulu hampir kehilangan uang lebih dari Rp111 triliun,” katanya. Lalu dalam satu setengah tahun terakhir dapat mengumpulkan Rp35,8 triliun.

Catatan kedua terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat. “Saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan Inpres dan itu mendapat pujian resmi PBB,” ucapnya. Ketiga soal RUU Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, menolak RUU inisiatif DPR itu. “Saya katakan, bapak presiden saya tidak setuju dan saya hentikan pembahasan itu karena aturan peralihannya tidak adil bagi hakim yang ada sekarang,” imbuhnya. Tiga catatan penting itu juga disampaikan kembali saat Mahfud menyampaikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenko Polhukam.

Menurut dia, keputusan mundur dari kabinet Jokowi – Ma’ruf sudah bulat sejak dipastikan bakal maju dalam kontestasi pilpres sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Namun, dia mengaku harus menunggu momen untuk menyampaikan pengunduran diri tersebut. Salah satunya momen bertemu langsung dengan presiden. “Kan tidak mungkin saya against kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi lalu saya masih terus. Kan ndak bagus,” imbuhnya. Karena itu, dia menyatakan harus mundur dari posisi menteri.

Sampai kemarin, Mahfud belum tahu menko polhukam yang bakal menggantikan dirinya. Menurut dia, itu mutlak menjadi kewenangan Jokowi. Untuk itu, dia juga tidak punya pesan untuk penggantinya. “Setiap menteri itu menurut saya nanti akan dibekali sendiri oleh presiden. Biar presiden yang membekali itu semua,” bebernya. Dia hanya akan membantu jika nantinya menko polhukam baru bertanya dan meminta masukan dari dirinya. “Kalau siapa-siapa nama yang cocok yang menggantikan, sama sekali saya hindari untuk bicara itu,” kata dia tegas.

Kemarin saat kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jokowi sempat menanggapi pengunduran diri Mahfud. Pada kesempatan itu dia menegaskan bahwa rencana pengunduran diri tersebut merupakan hak bagi setiap jajarannya. “Itu hak dan saya sangat menghargai, saya sangat menghargai,” ucapnya. Sebelumnya, diketahui Mahfud Md telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (29/1) malam. Dalam pertemuan itu, Mahfud meminta untuk menghadap dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. (lyn/syn/jpg)

Penyesuaian Gaji dan Pensiun Pokok ASN Mulai Maret

Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memastikan kenaikan gaji bagi PNS, TNI/Polri, PPPK, hingga pensiunan baru akan dibayarkan pada Maret 2024. Seperti diketahui, gaji PNS dan TNI/Polri terhitung Januari 2024 meningkat 8 persen, sementara untuk pensiunan meningkat 12 persen.

Pengajuan pembayaran gaji dengan besaran pokok yang baru, dapat dilakukan mulai 1 Februari. Sehingga, pada 1 Maret, pembayaran tersebut termasuk rapel selisih untuk gaji Januari dan Februari.

“Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti di Jakarta, kemarin (1/2).

Astera berharap, penyesuaian gaji dan pensiun pokok dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun. “Serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas,” imbuh dia.

Satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji Bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji Bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024. Selain itu, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024.

Adapun pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

“Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini bukan hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, namun juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian,” jelas Astera.

Wacana kenaikan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato RUU RAPBN 2024 beserta Nota Keuangan pada Agustus tahun lalu. Jokowi mengatakan, akan ada perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen. Kenaikan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas menjanjikan kenaikan gaji ini akan cair pada Februari. Meski agak mundur, ia menjamin kenaikan gaji ini terhitung sejak Januari 2024. Dengan demikian, selisih kekurangan gajinya akan dikirimkan sekaligus di bulan depan.

Di sisi lain, pihaknya tengah menggodok tunjangan pioneer bagi ASN yang akan diboyong ke IKN. Tunjangan ini disiapkan khusus bagi para ASN yang masuk kloter-kloter awal pemindahan para abdi negara ini ke ibukota negara yang baru. “Pemberian tunjangan pionir, bukan sebagai tambahan tunjangan kinerja namun sebagai komponen baru yang masuk dalam penghargaan/penerimaan total bagi ASN yang bekerja di IKN,” ujarnya dalam keterangan resminya, kemarin.

Pemindahan ASN ini pun terus dibahas olehnya dengan kementerian/lembaga terkait. Termasuk dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Pertemuan ini membahas rencana pemindahan yang akan dimulai pada Juli 2024 mendatang.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, hunian di IKN yang disediakan bagi ASN dan TNI/Polri pada tahun 2024 sebanyak 47 tower. Dimana ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Anas menyampaikan, ASN yang pindah ke IKN nantinya harus mempunyai literasi digital yang baik, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Sebab, tata kelolah pemerintahan di IKN akan menerapkan konsep kota pintar atau smart city yang didukung dengan green design, green building, serta green open space.

Selain itu, di IKN juga akan diterapkan shared services, shared office,dan shared system. Untuk penerapan shared system dilakukan melalui platform digital yang mendukung pola kerja baru yang fleksibel dan kolaboratif dengan integrasi proses yang bersifat interkoneksi dan interoperabilitas dalam basis SPBE.

Mensesneg Pratikno menegaskan, banyak hal yang harus disiapkan untuk pemindahan ASN ke IKN. Terlebih, pemindahan ini pun bukan semata-mata hanya pindah orangnya saja. “Tugas berat ini juga pindah sistem kerja, itu yang selalu disampaikan Bapak Presiden. Oleh karena itu yang kita siapkan selain infrastruktur fisik, juga contohnya tadi kita diskusi mengenai smart city di IKN, kemudian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di IKN yang mencakup semua hal,” jelasnya. (dee/mia/jpg)

Catat! Film Dua Surga Dalam Cintaku Segera Tayang di Bioskop 21 Maret 2024

Film drama religi Dua Surga Dalam Cintaku (DSDC) yang disutradarai Kiki Nuriswan akan tayang perdana pada tanggal 21 Maret 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS – Masuk bulan Maret film drama religi Dua Surga Dalam Cintaku (DSDC) bisa jadi pilihan asyik nonton di bioskop.

Diadaptasi dari novel wartawan senior almarhum Atho Al Rahman, film yang disutradarai Kiki Nuriswan itu akan tayang perdana pada tanggal 21 Maret 2024.

Produser Film DSDC Etty Said Alkadrie mengatakan, DSDC adalah film religi yang berbeda dengan film religi lainnya.

“Selain di Indonesia, Film DSDC ini syuting di Madinah dan Makkah,” kata Etty dalam keterangannya.

Etty bersyukur bahwa film Dua Surga Dalam Cintaku akhirnya mendapat kepercayaan untuk hadir di Bioskop Tanah Air.

“Saya berharap, film ini bisa diterima oleh masyarakat pecinta film Indonesia, utamanya film dengan genre religi romantis,” ujar Etty.

Disinggung soal waktu penayangan di Ramadan, Etty yakin momentum Bulan Suci memberikan keberkahan tersendiri.

“Film ini tayang di bulan Ramadan, insya Allah membawa berkah. Justru ini menjadi tantangan kami. Alhamdulillah kami juga menggandeng Konsultan X-Javacom Digital Branding sebagai mitra promosi film,” beber Etty.

Direktur X-Javacom Digital Branding, Imam Solehudin yakin film Dua Surga Dalam Cintaku mampu memikat penonton. Dia mengatakan bahwa momentum Ramadan bisa menjadi faktor kesuksesan film ini.

“Karena film ini genrenya religi. Sarat pesan moral, ada banyak nilai dan hikmah yang bisa dipetik. InsyaAllah penonton suka,” jelas Imam.

Tantangannya, kata Imam, adalah bagaimana merumuskan strategi digital yang efektif kepada masyarakat. Salah satu medium yang digunakan adalah media sosial.

“Pastinya, medsos menjadi kekuatan kami. Mengoptimalkan situs jejaring sosial, untuk mempromosikan film. Termasuk menggandeng fanbase artis pemeran utama,” jelas pria yang juga eks Jurnalis ini.

Film ini diproduksi CAKRAWALA PICTURE, dengan lokasi syuting film dilakukan di Jakarta, Makkah, dan Madinah.

Adapun untuk pemeran utama adalah Yuki Kato (Zilkha), Alif Alli (Arham), dan Keira Shabira (Husna).

Artis pendukung lainnya adalah Early Ashyla (Umi), Iwan Burnani (Papa Zilka), Ivanka Suwandi (mama Zilka).

Azza Galedda (Putri), Nurul Anissa Hasanah (Fauziah), Cahya Arynahara (Jamil), Irza Mahatir (Ali), Yugo Werner (Erwin), dan Edy Tambudo (anak buah Erwin).

Sinopsis

Film Dua Surga Dalam Cinataku menceritakan tokoh Arham, seorang mahasiswa tingkat akhir dari sebuah universitas Islam di Jakarta.

Arham mempunyai teman kecil bernama Husna di kampung halaman di Bogor. Mereka diam-diam saling mencintai.

Sampai suatu hari mereka saling menyadari bahwa telah jatuh cinta. Mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Ternyata, Husna mempunya penyakit akut, yaitu kanker otak. Husna juga divonis hidupnya tidak akan lama.

Arham bertekad untuk menemani Husna sampai akhir hayatnya. Husna dan keluarganya mendorong Arham untuk melanjutkan pendidikannya.

Dengan berat hati, akhirnya Arham move on berpisah dengan istri tercinta untuk menyelesaikan studinya.

Zilka seorang wanita muda yang sempat terjerumus ke dunia hitam, berusaha untuk berhijrah ke jalan yang benar.

Dia membutuhkan seorang lelaki yang bisa dijadikan pembimbing ke kehidupannya yang lebih baik.

Pertemuannya dengan Arham, memberi harapan kepada Zilka lelaki yang diharapkan menjadi pembimbing hidupnya.

Arham dengan segala kebaikan hatinya dihadapkan kepada dilema untuk memberikan kebaikan kepada semua orang disekelilingnya.

Kehadiran Erwin seorang psikopat dari masa lalu Zilka menambah kompleksnya masalah yang dihadapi Arham. (Rel)

Pangdam I/BB Pimpin Apel Gelar Pengamanan Pemilu 2024, 15 Ribu Prajurit Siap Amankan 88.724 TPS

APEL: Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan lainnya saat Apel Gelar Pengamanan Pemilu 2024. istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 15.000 Prajurit TNI dari tiga matra (AD, AL dan AU) siap bergerak kapan saja untuk mengamankan dan menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah Kodam I/Bukit Barisan, meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (Kepri).

“Seluruh prajurit TNI yang kita siapkan itu untuk mengamankan dan menyukseskan serta membantu Polri untuk pengamanan 88.724 TPS yang menjadi tanggung jawab Kodam I/BB pada Pemilu 2024, dengan rincian 45.875 TPS di Sumut, 19.366 TPS di Riau, 17.569 TPS di Sumbar, dan 5.914 TPS di Kepri,” kata Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan saat Apel Gelar Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Benteng Medan, Kamis (1/2)n

Untuk perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Kodam I/BB, lanjut Mayjen Hasan, juga diskenariokan dengan menurunkan personel sebanyak satu kompi untuk masing-masing Polda, dan satu peleton untuk tiap-tiap polres yang ada.

Mayjen Hasan juga menegaskan, apel yang digelar ini tujuannya untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan seluruh Prajurit dan satuan jajaran TNI di wilayah Kodam I/Bukit Barisan pada pengamanan Pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. “Jadi, kita sangat siap untuk mengamankan dan menyukseskan serta membantu Polri dalam pengamanan Pemilu ini. Karena setelah Kostrad, pasukan TNI yang terbesar itu ada di Kodam I/BB dengan total 29.000 lebih untuk matra Angkatan Darat, belum ditambah Angkatan Laut maupun Angkatan Udara,” urai Pati bintang dua tersebut.

Di kesempatan yang sama, Mayjen Hasan menguraikan, pelaksanaan apel gelar pengamanan Pemilu ini juga merupakan bentuk perintah persiapan kepada masing-masing satuan TNI agar menyiapkan seluruh personel maupun alat peralatan pengamanan, serta alutsista yang akan digunakan untuk pengamanan Pemilu 2024 sesuai dengan fungsi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing satuan.

Di akhir arahannya, Mayjen Hasan memberikan beberapa penekanan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu. Yakni, memegang teguh prinsip Netralitas TNI dengan tidak memihak dan memberikan dukungan atau bantuan kepada salah satu kontestan dalam Pilpres dan Pemilu tahun 2024.

Melarang prajurit/satuan TNI memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan berkaitan dengan kontestan Pilpres, Pemilu dan Pemilukada dan membuat pernyataan apapun bersifat mempengaruhi KPU dan Bawaslu. Seluruh satuan dan prajurit diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan baik personel dan materiil agar selalu siap apabila digerakkan kapan pun juga, serta mengecek seluruh materiil dan alutsista yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan serta latihkan Protap kesiapsiagaan di satuan masing-masing.

Selanjutnya, pedomani ketentuan-ketentuan di dalam aturan penggunaan kekuatan sebagaimana yang telah termuat dalam buku saku aturan pelibatan dalam pengamanan Pilpres dan Pemilu. “Sampai dengan menjelang masa pemilihan presiden dan wakil presiden, seluruh prajurit agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak, terutama apabila dihadapkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik, sehingga jangan sampai masyarakat menilai TNI tidak netral,” pesannya.

Terakhir, Mayjen Hasan mengajak seluruh Prajurit untuk sepakat, bahwa menjaga kedamaian selama rangkaian Pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali. “Untuk itu kita harus selalu loyal dan kompak dalam melaksanakan semua tugas yang kita emban,” pungkasnya.

Dalam acara apel gelar itu, Pangdam didampingi unsur Forkopimda Sumut juga melakukan video conference dengan Panglima TNI didampingi Kasad, Kasal, Kasau dan Pejabat Mabes TNI lainnya.

Hadir di acara, antara lain perwakilan Pj Gubsu, Kapoldasu, Kajatisu,Ketua DPRD Prov. Sumut, Danlantamal I Belawan, Dankosek I Medan serta Kasdam I/BB beserta PJU TNI-Polri wilayah Sumut lainnya. (dwi)

Asprov PSSI Sumut Didesak Gelar KLB

Idris SE

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Prestasi sepak bola Sumatera Utara dinilai mengalami kemunduran. Selain itu munculnya kasus honor wasit belum dibayar menunjukkan bahwa pengelolaan sepak bola di Sumut tidak serius.

“Prestasi sepak bola Sumut mengalami kemunduran. Satu tim asal Sumut, yakni Sada sudah dipastikan degradasi dari Liga 2. Wakil Sumut di Piala Soeratin juga tidak bisa berbicara banyak,” ujar pemerhati sepak bola Sumut, Idris SE kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

Idris menyebutkan, mundurnya prestasi tersebut karena buruknya pembinaan sepak bola di Sumut. Dia mengakui jarang ada kompetisi yang digelar di Sumut selain Piala Soeratin atau Liga 3.

“Piala Soeratin dan Liga 3 itu merupakan program dari pusat. Sedangkan untuk event lokal sendiri hampir tidak ada. Padahal dalam pembinaan sepak bola itu diperlukan kompetisi,” ungkap Idris.

Selain itu, Mantan CEO PSMS ini kecewa dengan munculnya kasus honor wasit yang bertugas di Piala Soeratin dan Liga 3 yang belum dibayar. Ini merupakan noda bagi sepak bola Sumatera Utara.

“Sangat memalukan jika honor wasit sampai belum dibayar. Padahal sebelum kompetisi digelar, panitia sudah menganggarkan honor wasit itu,” tambahnya.

Idris menambahkan, buruknya pengelolaan dan mundurnya prestasi sepak bola Sumut tersebut disebabkan hilangnya leader atau motor di Asprov PSSI Sumut. Asprov PSSI Sumut sendiri saat ini tanpa pemimpin setelah Kodrat Shah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

“Sepak bola Sumut memang sangat kehilangan sosok Almarhum Kodrat Shah. Untuk itu jangan dibiarkan kursi yang ditinggalkan almarhum kosong terlalu lama, sehingga berpengaruh terhadap pembinaan sepak bola Sumut,” paparnya.

Untuk itu, Idris mendesak agar Asprov PSSI Sumut segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda pemilihan Ketua Umum sesuai dengan statuta PSSI. Sebab, sepak bola Sumut membutuhkan sosok yang bisa menjadi leader atau motor untuk kemajuan sepak bola Sumut.

“Sosok ketua umum Asprov PSSI Sumut sangat dibutuhkan. Apalagi sebentar lagi ada pelaksanaan PON 2024. Sumut sebagai tuan rumah tentu memiliki target tinggi. Ini harus dipikirkan bersama-sama,” ungkapnya.

Idris pun mengajak semua insan sepak bola Sumut untuk bersatu. Jangan ada lagi pecah belah, karena akan merugikan diri sendiri. “Mari kita bersatu untuk kemajuan sepak bola Sumut,” ajaknya. (dek)

Bawaslu Sumut Siapkan Penataan Penertiban APK Jelang Berakhirnya Masa Kampanye Pemilu 2024

APK: APK terpasang di persimpangan Jalan Brigjen Katamso/Jalan Pandu, Kota Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sembilan hari menjelang berakhir masa tahapan kampanye Pemilu tahun 2024. Alat Peraga Kampanye (APK) menghiasi di seluruh ruas jalan Kabupaten/Kota. Bila tidak dilakukan penataan penertiban APK, akan menjadi tumpakan sampah nantinya.

Untuk diketahui, tahapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan mekanisme hingga kordinasi penertiban APK tersebut.

“Kalau sesuai mekanisme penertiban dilakukan Satpol PP, kalau kecamatan ada trantibum. Sebelum dilakukan penertiban APK, Bawaslu dari tingkat Provinsi hingga Kecamatan akan melakukan kordinasi terlebih dulu dengan stakeholder terkait,” ucap Saut saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (1/2/2024).

Kemudian, dilakukan penertiban APK keseluruhan pada masa tenang Pemilu 2024. Meski ada skenario penertiban APK. Saut mengatakan memberikan kesempatan bagi peserta pemilu untuk melakukan penurunan sendiri APK.

“Agar bisa diturunkan secara mandiri. Sehingga pada waktunya, ada APK masih terpasang akan kita lakukan penertiban menyeluruh,” sebut Saut.

Selain itu, Saut mengatakan Bawaslu Sumut bersama jajarannya akan menyurati peserta Pemilu, untuk menurunkan APK secara mandiri. Sebelum, dilakukan penertiban keseluruhannya.

“Kita akan surati peserta pemilu dan pemerintah sebagai pihak melakukan penertiban, dilakukan Satpol,” jelas Saut.

Saut mengatakan setelah ditertibkan akan dilakukan pendataan, dokumentasi hingga dilakukan pemusnahan APK, yang ditertibkan tersebut.

“Setelah tertibkan, akan diamankan di gudang Satpol PP di Kabupaten/Kota, atau gudang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam. Sampai batas waktu tertentu, kita lakukan dokumentasi, tabulasi dan ditentukan kapan dihanguskan,” jelas Saut.

Disinggung berapa jumlah laporan pelanggaran kampanye diterima Bawaslu Sumut. Suat menjelaskan pihaknya, belum melakukan tabulasi. Karena, pihaknya masih fokus melakukan penanganan laporan yang diterima Bawaslu Sumut dan jajarannya.

“Kami masih fokus melakukan penanganan laporan, sehingga tabulasi itu, belum kami tuntaskan, di Bawaslu Sumut hampir setiap hari ada laporan, kordinasi dan termasuk di Bawaslu Kabupaten/Kota. Jadi, kami belum bisa melakukan tabulasi,” tandasnya.(gus/ram)

1...697698699...15,676Page 698 of 15,676

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor