Home Blog Page 749

Ijeck Optimis Rebut Kembali Kursi DPRD Sumut

SALAMAN: Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah saat bersalaman dengan warga.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilu 2024 yang berlangsung 14 Februari 2024 lalu berhasil mengantarkan Partai Golkar menjadi pemenang di Sumatera Utara (Sumut). Golkar berhasil menggeser posisi PDI-P yang merupakan partai pemenang di Sumut pada Pemilu 2019 lalu.

Demikian diketahui berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei Charta Politika dengan total data masuk 91,58 persen pada 15 Februari 2024. Dari survei itu diketahui di Sumut, PDIP tidak menjadi partai penguasa lagi.

Golkar berhasil meraih 19,46 persen dukungan dari pemilu sebelumnya hanya berada di posisi ketiga dengan 13,11 persen. Artinya terjadi peningkatan 6,3 persen perolehan suara Golkar di Sumut.

Sementara PDIP turun ke peringkat kedua dengan 16,06 persen. Artinya PDIP kehilangan 4,09 persen suara di Sumut dari pemilu sebelumnya. Gerindra turun ke posisi ketiga. Pemilu sebelumnya meraih 13,48 persen suara, tahun ini 12,94 persen. PKS yang sebelumnya berada di peringkat kelima dengan 9,47 persen, naik satu peringkat ke posisi empat besar dengan 11,75 persen suara.

Begitu juga dengan Demokrat yang menempel di peringkat kelima. Pada pemilu 2019 Demokrat hanya finish di posisi 7 dengan 5,84 persen, kini berhasil meraup 7,43 persen suara. Nasdem merosot ke posisi keenam dengan 7,41 persen suara.

Padahal Pemilu 2019 finish posisi keempat dengan 12,22 persen, mereka kehilangan 4,81 persen suara dukungan. PKB melakukan lompatan besar di Sumut. Sebelumnya hanya meraih 3,59 persen suara dan menempati posisi kesembilan, Pemilu kali ini naik dua peringkat ke posisi ketujuh dengan 6,09 persen suara.

PAN turun satu strip ke peringkat delapan dengan perolehan 5,44 persen. Pemilu sebelumnya PAN di posisi ketujuh dengan 7,77 persen. Mereka kehilangan 2,33 persen dukungan di Sumut.Selebihnya, partai dengan peringkat kesembilan hingga ke-18 gagal meraih 4 persen suara di Sumut. Bahkan lima di antaranya meraih persentase suara di bawah 1 persen, yakni: PKN, Ummat, Garuda, Buruh dan PBB.

Menanggapi ini, Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah mengucapkan rasa Syukur karena hasil survey berada di posisi kesatu.

“Pastinya kita berterima kasih karena Allah bantu, kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini karena bantuan semuanya. Berkat bantuan Golkar provinsi, kabupaten/kota dan berkat dorongan motivasi Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto,” ujarnya, Jumat (16/2/2024).

Selain itu ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, hasta karya, masyarakat dan elemen lainnya yang telah berkerja keras memenangkan Golkar.

“Karena Alhamdulillah caleg-caleg kita memiliki potensi besar semua. Di masyarakat dikenal dan sudah banyak berbuat untuk masyarakat, punya kemampuan untuk berkompetisi di pileg. Karena semuanya bergerak makanya kita menang dan efeknya suara kita meningkat. Akhirnya orang tertarik untuk memilih partai Golkar. Mudah-mudahan suasana pileg dan pilpres yang bagus ini bisa diikuti juga saat pilkada nantinya. Kita optimis di Pilkad juga berhasil,” ujarnya.

Ijeck juga optimis target 20 persen tercapai. Saat ini perhitungan juga belum semuanya dilakukan.

“Kalau ternyata target kita juga tercapai. Mudah-mudahan dalam mengambil keputusan-keputusan di parlemen nantinya lebih muda. Insya Allah kursi DPRD Sumut bisa kita ambil lagi seperti zaman Pak Ajib Shah saat memimpin Golkar. Saat itu juga seperti ini. Alhamdulilah sekarang sudah bisa kita raih lagi apa yang sudah dibuat Pak Ajib yakni Ketua Golkar sebelumnya. Mudah-mudahan kita terus bersama-sama untuk bekerja lagi berbuat untuk Golkar,” harapnya.

Ijeck juga berpesan untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan agar tidak mudah dipecah belah oleh siapapun. “Seperti pesan saya sebelumnya, jangan kita berbuat mau saat pileg saja. Jauh hari kita tetap berbuat untuk masyarakat. Bisa berbagi rezeki dan sedekah. Ketika duduk di DPR juga harus berjuang untuk menyuarakan masyarakat. Saya juga mengimbau seluruh kader agar dalam perhitungan suara ini saling mendukung. Jangan sampai ada hal-hal tertentu yang nantinya merugikan kita sendiri,” pesannya.

Seperti diketahui, selain di Sumut menjadi partai pemenang, secara nasional berdasarkan hasil survey, Golkar berhasil meraih suara di peringkat kedua. Selain Charta Politika, hasil survei Indikator dan lembaga CSIS juga menyatakan bahwa Golkar berhasil menjadi partai yang berada di posisi kedua nasional.(gus/ram)

Golkar, PDIP dan Demokrat Masih Berjaya dalam Perolehan Kursi DPRD Dairi

DEPAN: Kantor DPRD Kabupaten Dairi di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, tampak dari depan. RUDY SITANGGANG/Sumutpos.Jawapos.com.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat, berjaya dalam perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi dalam pemilihan umum calon anggota legislatif, Rabu (14/2/2024) lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Dairi, Wanseptember Situmorang dikonfirmasi, Jumat (16/2/2024) mengatakan, data sementara perolehan kursi anggota legislatif Partai Demokrat untuk 4 daerah pemilihan (Dapil) sebanyak 6 kursi.

Adapun alokasi perolehan kursi itu yakni untuk Dapil 1 meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo dan Parbuluan sebanyak 2 kursi. Namun yang sudah dipastikan kursi pertama atas nama, Halim Lumbanbatu dengan raihan suara sebanyak 3.800 suara.

“Sedangkan untuk kursi kedua, masih menunggu hasil penghitungan akhir antara Tumpak Raja Sitohang dengan Bona Sitindaon,” ucap Wakil Ketua DPRD Dairi itu.

Selanjutnya, untuk Dapil 2 meliputi Kecamatan Berampu, Lae Parira, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu dan Siempat Nempu Hilir yakni atas nama, Sumitro Lumbanbatu dengan jumlah suara sebanyak 2.900 suara.

Kemudian Dapil 3 meliputi Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Gunung Sitember dan Tanah Pinem yakni atas nama, Cipta Karo-Karo dengan jumlah suara sebanyak 3100 suara.

“Dan di Dapil 4 meliputi Kecamtan Sumbul, Pegagan Hilir dan Silahisabungan atas nama, Wanseptember Situmorang dengan jumlah suara sebanyak 3.956 dan Rukiatno Nainggolan meraih suara sebanyak 3.132 suara,” tambah Wanseptember.

Wanseptember mengatakan, proses penghitungan masih berlangsung.

“Kami menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi. Dan melihat jumlah perolehan kursi itu, Demokrat masih tetap menjadi pimpinan di DPRD Dairi,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPC PDIP Dairi, Resoalon Lumban Gaol mengatakan, PDIP dipastikan akan meraih 7 kursi di DPRD Dairi dalam Pemilu 2024 ini.

Kata Resoalon, adapun sebaran alokasi perolehan kursi DPRD Dairi dari PDIP yakni Dapil 1 dipastikan meraih 1 kursi atas nama, Batara Sinaga dengan raihan suara sebanyak 336.

“Selanjutnya di Dapil 2, Hendra Tambunan dengan jumlah suara 3.000-an. Dan untuk Dapil 2, berpeluang meraih 2 kursi.

“Kemudian Dapil 3 meraih 2 kursi yakni, Fitrianto Berampu dengan jumlah suara 3.800 dan Idul FitrinTarigan dengan jumlah suara 3.400,” ungkapnya.

Lalu untuk Dapil 4 sudah dipastikan meraih 3 kursi atas nama, Fery Sidebang dengan jumlah suara 4.800, Halvensius Tondang yang juga Wakil Ketua DPRD Dairi dengan jumlah suara sebanyak 3.800 serta Fery Sinaga dengan perolehan 3.400 suara.

Resoalon mengatakan, PDIP masih berpeluang meraih 9 kursi yakni tambahan 1 kursi lagi di Dapil 1 dan Dapil 2. Mantan anggota DPRD Dairi itu mengatakan, perolehan kursi itu atas kerja keras tim termasuk dirinya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Dairi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar yang juga Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, perolehan kursi DPRD dari Partai Golkar pada Pemilu ini cukup memuaskan.

“Meski belum bersedia merinci berapa perolehan kursi untuk 4 Dapil, sudah dipastikan posisi Ketua DPRD masih milik Partai Golkar,” bebernya.

Dengan demikian, selain berjaya dalam perolehan kursi legislatif, ketiga partai politik (Parpol) ini, masih tetap menjadi unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Dairi untuk periode 2024-2029 mendatang. (rud/ram)

Sie Dokkes Polres Tebingtinggi Berikan Suplemen Kepada Petugas di PPK

PERIKSA: Petugas kesehatan Sie Dokkes Polres Tebingtinggi melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas PPK di Kecamatan.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya memastikan kesehatan seluruh petugas yang sedang melaksanakan pengamanan kotak suara di PPK Kantor Kecamatan, Sie Dokkes Polres Tebingtinggi turun langsung untuk mengecek dan memeriksa kesehatan seluruh petugas pengamanan dan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di sejumlah kantor PPK di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, Jumat (16/2/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan Tim Sie Dokkes Polres Tebingtinggi untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan di Kantor Camat Padang Hulu, Kantor Camat Tebing Syahbandar dan Kantor Camat Tebingtinggi Kota.

Keterangan ini disampaikan Kasi Humas Polres Tebingtinggi AKP Agus Arianto melalui via telpon bahwa dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan petugas yang bertugas di PPK harus senantiasa dalam kondisi sehat, termasuk para petugas PPK.

“Pemeriksaan kesehatan ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kesehatan mereka yang telah bertugas ekstra maka perlu diadakan pengecekan kesehatan,” ungkap AKP Agus.

Dijelaskannya, bentuk pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan Tim Sie Dokkes Polres Tebingtinggi kepada petugas pengamanan dan petugas PPK adalah dengan mengukur tekanan darah, memberikan suplemen makanan berupa vitamin kepada petugas dan PPK.

“Ini dilakukan agar stamina tetap stabil dalam menjalankan tugas sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara keseluruhan hingga pelaksanaan penghitungan di tingkat Kecamatan,” jelasnya. (ian/ram)

Barisan Pengusaha Pejuang Sumut Apresiasi Kerja Keras Jona Pimpin TKD Prabowo-Gibran

Ketua BPP Prabowo Gibran Sumut, SF Yudha bersama lainnya. Istimewa/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Barisan Pengusaha Pejuang Prabowo-Gibran Sumatera Utara (BPP Prabowo Gibran Sumut), SF Yudha mengapresiasi kerja keras Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo.

SF Yudha mengatakan, Jona dari awal ditunjuk, menurutnya, sudah pasti mampu mengemban amanah berat tersebut. “Usia Jona yang masih tergolong muda jika dibandingkan dengan para ketua partai di Sumut, terbukti mumpuni mengemban amanah menjadi Ketua TKD Prabowo Gibran Sumut,” katanya, Jumat (16/2/2024).

SF Yudha menambahkan, Prabowo-Gibran hadir di Sumut sebanyak dua kali untuk melakukan kampanye, dan berhasil menghadirkan puluhan ribu massa pendukung serta simpatisan Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo hadir dua kali, dan mas Gibran hadir dua kali, keduanya hadir bersama sebanyak satu kali, serta sendiri-sendiri satu kali. Semua tumpah ruah, ini bukti bung Jona berhasil antarkan Prabowo-Gibran menuju Istana Negara,” ucap Yudha.

Menurut situs KPU RI, suara Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran di Sumut menembus angka 59 persen, dengan posisi suara masuk 43 persen dan secara Nasional suara pasangan nomor urut 02 ini sebesar 56,8 persen, dengan persentase suara masuk sebesar 51,28 persen.

Yudha menilai, hal tersebut tidak akan berbeda jauh jika suara masuk sudah 100 persen, pun setidaknya hanya akan berubah 2-3 persen. Itu membuktikan bahwa pasangan nomor urut 02 tersebut akan menang mutlak satu putaran seperti yang mereka harapkan sewaktu berkampanye.

“Kampanye kita memang Prabowo – Gibran sekali putaran, Alhamdulillah, Atas Ridho Allah, Sumut turut menjadi penyumbang sekali putaran Prabowo Gibran” imbuhnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang Pusat Bobby Afif Nasution karena memberikan amanah kepadanya untuk memimpin BPP Prabowo Gibran Sumut.

Ia menuturkan, bahwa Bobby sangat kerja keras dalam berkonsolidasi dan berkampanye memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Bobby atas amanahnya, saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, waktunya kita kembali kepada Persatuan Indonesia. Pun, kepada teman-teman tim kampanye, kerja kita masih ada, yaitu mengawal suara di KPU hingga keluarnya keputusan KPU tentang hasil Pilpres dan Pileg. Semoga teman-teman yang berkontestasi Pileg menang dan dapat mengemban amanah, amin,” tutupnya. (dwi/ram)

Apresiasi Penyelenggaraan Pemilu, Fodium Sumut Minta Umat Jaga Persaudaraan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Da’i dan Ustadz Muda (Fodium) Sumut mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung lancar dan damai. Hal itu disampaikan Ketua FODIUM Sumut, Ustad Muhammad Yasir Tanjung kepada wartawan, Jumat (16/2).

Ustadz Yasir mengapresiasi seluruh pihak penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU hingga petugas KPPS yang telah bekerja keras dalam pesta demokrasi ini. Ustadz Yasir berharap, setelah Pemilu, masyarakat dapat menjaga persaudaraan antar sesama anak bangsa. “Alhamdulillah setelah Pemilu kita harapkan persaudaraan dan persatuan nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Sembari menunggu hasil resmi perhitungan KPU, ia juga berpesan, semua peserta Pemilu dan masyarakat agar menjaga kondusifitas serta dapat bersikap bijak dalam melihat hasil Pemilu nanti. “Pihak-pihak yang menang jangan sampai jemawa, sedangkan yang kalah juga harus bersabar,” ujar Yasir yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan ini.

Aktivitas politik memang menimbulkan perbedaan pilihan di tengah masyarakat, namun jangan sampai perbedaan yang ada menimbulkan perpecahan di masyarakat termasuk ummat Islam. “Jangan saling mencela dan menjelekkan apalagi memutus tali persaudaraan hanya karena Pemilu,” pungkasnya. (adz)

Mandatori Halal akan Diterapkan, Pemko Medan: Sertifikat Halal Gratis

Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat akan mulai menerapkan mandatori halal untuk setiap produk makanan dan minuman, termasuk UMKM di Indonesia pada 17 Oktober 2024. Produk yang tidak bersertifikat halal melebihi tenggat waktu akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, dengan denda maksimal 2 milyar.

Untuk Kota Medan sendiri, saat ini semua pelaku UMKM didorong untuk segera mengurus sertifikasi halal. Sebab, saat ini Pemko Medan memang sudah menyiapkan pelayanan pengurusan sertifikat halal.

“Dari tahun lalu memang sudah ada kita siapkan pelayanan pengurusan sertifikat halal pelaku UMKM. Sampai sekarang jumlahnya juga terus bertambah,” ucap Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar, Jumat (16/2/24).

Dikatakan Benny, dengan adanya mandatori Pemerintah Pusat tersebut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal produknya.

“Ini akan kita pedomani agar tersampaikan kepada para pelaku UMKM. Hal ini juga seiring dengan keinginan Pak Wali yang menginginkan UMKM di Kota Medan naik kelas,” ujarnya.

Dengan akan diberlakukannya sertifikasi halal tersebut, Benny pun mengimbau para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal produknya.

“Tidak perlu takut, silakan datang untuk mengurus, tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Pastinya kita berharap sebelum keputusan ini diterapkan, semua pelaku UMKM di Kota Medan sudah memiliki sertifikat halal,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto alias Butong, mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menerapkan mandatori halal untuk setiap produk makanan di Indonesia, khususnya Kota Medan.

Sebab, kebijakan tersebut tentu akan semakin mempermudah masyarakat untuk membeli makanan maupun minuman jika bepergian ke suatu daerah yang tidak diketahui.

“Terkadang kita sering bepergian ke luar kota ataupun provinsi yang daerahnya tidak kita kenal. Dengan adanya sertifikat halal, tentu kita tidak bertanya-tanya jika ingin membelinya,” kata Butong, Jumat (16/2/2024).

Untuk di Kota Medan, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini meminta Pemko Medan melalui OPD terkait agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi kebijakan ini.

“Informasinya Oktober 2024 akan diterapkan, makanya Pemko Medan harus aktif. Jangan sampai karena pelaku UMKM tidak mengetahui informasi ini, mereka (pelaku UMKM) malah jadi terkena denda. Hal seperti itu harus diantisipasi,” katanya.

Butong juga mengimbau kepada para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal produknya agar kedepannya bisa berjualan dengan tenang.

“Saat ini semua pengurusannya gratis, manfaatkan kesempatan tersebut. Kalau sudah gratis juga tidak mau mengurus, tentu sulit kita membayangkannya. Sertifikat halal itu sangat perlu, sebab merupakan kepastian juga kepada para konsumen. Makanya segera diurus,” tutupnya. (map/ram)

Honor Belum Dibayar Caleg, Puluhan Saksi Geruduk Kantor Demokrat Medan

Puluhan saksi dari Partai Demokrat, mendatangi DPC Partai Demokrat, meminta pertanggung jawaban terkait honor, Jumat (16/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Puluhan saksi dari Partai Demokrat mendatangi Kantor DPC Partai Demokrat di Jalan Mengkara, Medan, Jumat (16/2) siang. Kedatangan mereka menuntut honor saksi di daerah pemilihan (Dapil) 1 Kota Medan pada Pemilu 2024, yang belum dibayarkan.

Koordinator para saksi, Roni Harahap mengatakan, untuk Dapil 1 Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Baru, dan Medan Barat, terdapat 700 saksi. “Jadi ada beberapa anggota kita yang TPS-nya belum selesai dibayarkan. Jadi anggota kita ini, minta pertanggung jawaban ke DPC, sekaligus minta klarifikasi tentang masalah ini. Dan hasil mediasi dengan DPC, insyaallah besok akan dipertemukan dengan ketua DPC,” ungkapnya kepada Sumut Pos.

Sementara, kata Roni, akar masalah dari keributan ini dikarenakan oknum caleg Partai Demokrat berinisial IS, yang telah diserahkan tanggung jawab untuk honor saksi, tidak membayarkan kewajibannya. Atas hal itu, lanjutnya, para saksi mendatangi kediaman caleg tersebut, namun tidak ada titik temu, hingga akhirnya mereka mengadu ke DPC Partai Demokrat.

“Kita datang tapi tidak ada titik temu. Yang jadi permasalahan, kita dengan anggota-anggota yang mewakili kita ambil solusi kemari (DPC), bagaimana menyelesaikan masalah ini,” terangnya.

Diapun mengaku, mandat yang diberikan dari partai, dengan semua tugas yang diberikan kepada saksi di masing-masing TPS telah dilaksanakan. “Kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan itu semua, pengumpulan data C-1 sudah beres. Sekarang kewajibannya, dengan rentang waktu 2 hari ini belum ada kejelasan wajar mereka menuntut haknya,” jelasnya.

“Atas dasar-dasar data C-1 itu diselesaikan sampai sekarang belum ada,” sambungnya.

Roni tak menampik, bila sebelumnya dia bersama rekan-rekannya sesama saksi telah mendatangai rumah caleg IS. Namun tak ada titik temu, hingga mereka memutuskan mengadu ke DPC. “Benar. Tapi kami saksi partai bukan saksi caleg. Kami hanya mengamankan suara-suara partai di TPS-TPS, bukan caleg,” katanya.

Saat itu, kata dia, caleg IS hanya mau membayarkan bila terdapat suara di TPS yang mencoblos dirinya. Sedangkan yang tidak mencoblos, tidak akan dibayarkan honornya. Sementara, dari hasil penghitungan suara di masing-masing TPS dapil 1 Medan, hanya sedikit suara yang mencoblos dirinya. “Honornya memang 250 ribu, itupun dipotong 25 ribu oleh IS,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat, Besri Nazir yang dikonfirmasi mengaku masalah honor saksi, ditangani oleh masing-masing caleg sesuai dapil. “Jadi caleg yang di sana itu (dapil 1), calegnya yang bertanggung jawab di dapil dia itu yang ditangani. Tadi pun sudah kami rapatkan untuk segera diselesaikan itu,” katanya.

Menurut Besri, honor itu sebagian besar ditanggung caleg, hanya saja kata dia, terjadi miss komunikasi dengan saksi karena si caleg merasa saksi tidak mengirimkan salinan C-1. “Hanya sebagian mengirimkan C-1 berbentuk fotocopy. Jadi dia (caleg) merasa tidak ada saksi di situ. Jadi dia tidak mau bayar. Tapi itu nanti dikomunikasikanlah itu,” jelasnya.

Sementara, disinggung mengenai caleg yang tidak mau membayarkan hak saksi jika tidak mencoblos caleg, dibantah Besri. Menurutnya, para saksi partai yang dibayar oleh partai maka dia wajib memilih caleg partai. “Kan gak mungkin kita membayar saksi tapi justru dia tidak memilih kita, kan gak mungkin kan. Nah itu yang gak kita bayar. Kalau dia saksi tidak memilih calegnya dari Partai Demokrat, jadi dia (caleg) merasa ada sebagian yang seperti itu,” terang Besri.

“Sementara, saksi di TPS A milih di TPS B. Makanya tidak muncul di situ suara si caleg. Jadi tinggal komunikasinya yang belum kena ini. Jadi sudah kita minta juga tadi kepada si caleg, supaya diselesaikan karna sebagian besar sudah diselesaikan,” pungkasnya. (man)

Lima Besar Perolehan Suara Sementara Pileg DPRD Medan 2024 Masih Dikuasai Partai Pemenang Pemilu 2019

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Perhitungan suara hasil pemilihan legislatif tingkat Kota Medan yang menjadi rangkaian Pemilu 2024 masih berjalan hingga saat ini, Jumat (16/2/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan pun terus memperbaharui hasil perhitungan suara melalui situs resminya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi pemilu2024.kpu.go.id, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih memimpin dengan total perolehan sementara sebesar 2.278 suara atau 17,33 persen dari 6.933 TPS yang tersebar di 21 kecamatan se-Kota Medan.

Urutan kedua, ditempati Partai Gerindra dengan perolehan suara 1.969 atau 15,13 persen. Kemudian pada urutan ketiga, ditempati Partai Nasdem dengan raihan 1.475 suara atau 11,22 persen, lalu diurutan keempat ditempati Partai Golkar dengan urutan 1.369 suara atau 10,41 persen.

Sementara untuk urutan kelima, ditempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan raihan 1.323 suara atau 10,07 persen.

Menanggapi hasil itu, Pengamat Politik Kota Medan, Agus Suriyadi, mengatakan bahwa hasil tersebut memang masih bisa berubah, mengingat jumlah suara yang masuk baru sebesar 15,13 persen.

“Kalau melihat suara yang masuk, memang masih ‘prematur’ untuk kita menilai siapa nanti yang akan memimpin,” ucap Agus kepada Sumut Pos, Jumat (16/2/2024).

Akan tetapi, kata Agus, sejak awal pihaknya meyakini bahwa hasil yang ada saat ini memang akan terjadi di Pemilu 2024.

“Seperti PDIP, Gerindra, dan PKS, di Kota Medan partai-partai tersebut tetap kita yakini akan masuk di daftar lima besar. Kalaupun ada dua partai lainnya yang akan masuk daftar lima besar, ya tentu ada Golkar dan NasDem. Artinya, tidak terlalu banyak perubahan bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019,” ujarnya.

Bilapun ada perubahan, kata Agus, yakni PAN yang sebelumnya masuk dalam daftar 4 besar hasil Pemilu 2019 diprediksi tidak akan mendapatkan lagi kursi pimpinan di Pemilu 2024.

“Seperti halnya hasil penghitungan sementara secara nasional, PAN juga tidak masuk ke dalam lima besar,” kata Agus.

Menurut Agus, setiap partai politik di Kota Medan sudah memiliki basis suaranya masing-masing, khususnya PDIP, Gerindra, dan PKS yang selama ini punya kekuatan yang solid di lapangan.

“Golkar dan NasDem, walaupun keduanya mengusung capres yang berbeda, tapi keduanya sama-sama bisa mendongkrak hasil suaranya bila dibandingkan dengan Pemilu 2019. Dinamika politik terus terjadi, tapi secara keseluruhan partai yang memimpin di Kota Medan tidak mengalami perubahan secara signifikan dari Pemilu 2019,” pungkasnya.
(map/ram)

KAI Sumut Sudah Buka Pemesan Tiket untuk Lebaran 2024

TIKET: Calon penumpang saat melakukan transaksi pembelian tiket di Stasiun Medan.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara, sudah membuka pelayanan pemesanan tiket KA untuk arus mudik atau angkutan Lebaran 1445 H dengan berbagai rute perjalanan di Sumut, sejak Kamis (15/2/2024) kemarin.

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin menjelaskan bahwa untuk pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, Call Center 121, aplikasi online travel agent (OTA), serta seluruh channel resmi pemesanan tiket yang bekerja sama dengan KAI.

“Untuk meningkatkan pelayanan, kepada penumpang khususnya menjelang Angkutan Lebaran kali ini. KAI terus melakukan inovasi terbaru, salah satunya dengan menerapkan sistem antrean, saat pembelian tiket kereta api jarak jauh, yang diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id sejak tanggal 1 Februari 2024,” kata Anwar, Jumat (16/2/2024).

Anwar mengatakan Sistem antrean ini diberlakukan dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

“Pada peak season, dimana terjadi kepadatan pemesanan tiket, maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu,” kata Anwar.

“Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem dan pada saat gilirannya, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa,” jelas Anwar.

KAI mengingatkan kepada calon penumpang agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, serta memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan menuju stasiun.

Anwar mewakili PT KAI Divre I Sumut, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan momen penjualan tiket Lebaran ini.

Pilihlah metode pembelian tiket sesuai dengan kenyamanan saat proses pemesanan, serta menghindari pembelian tiket dengan bea tambahan yang tidak wajar.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terkini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi,” kata Anwar.

Informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

“KAI siap melayani pelanggan sebaik mungkin pada periode Lebaran 2024 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman,” tandas Anwar.(gus)

Berikut jadwal pemesanan tiket kereta api masa Lebaran 1445 H tahun 2024:

15 Februari (H-10 Lebaran) untuk keberangkatan 31 Maret 2024
16 Februari (H-9 Lebaran) untuk keberangkatan 1 April 2024
17 Februari (H-8 Lebaran) untuk keberangkatan 2 April 2024
18 Februari (H-7 Lebaran) untuk keberangkatan 3 April 2024
19 Februari (H-6 Lebaran) untuk keberangkatan 4 April 2024
20 Februari (H-5 Lebaran) untuk keberangkatan 5 April 2024
21 Februari (H-4 Lebaran) untuk keberangkatan 6 April 2024
22 Februari (H-3 Lebaran) untuk keberangkatan 7 April 2024
23 Februari (H-2 Lebaran) untuk keberangkatan 8 April 2024
24 Februari (H-1 Lebaran) untuk keberangkatan 9 April 2024
25 Februari (Hari H Lebaran) untuk keberangkatan 10 April 2024
26 Februari (Hari H Lebaran) untuk keberangkatan 11 April 2024
27 Februari (Hari H+1 Lebaran) untuk keberangkatan 12 April 2024
28 Februari (Hari H+2 Lebaran) untuk keberangkatan 13 April 2024
29 Februari (Hari H+3 Lebaran) untuk keberangkatan 14 April 2024
1 Maret (Hari H+4 Lebaran) untuk keberangkatan 15 April 2024
2 Maret (Hari H+5 Lebaran) untuk keberangkatan 16 April 2024
3 Maret (Hari H+6 Lebaran) untuk keberangkatan 17 April 2024
4 Maret (Hari H+7 Lebaran) untuk keberangkatan 18 April 2024
5 Maret (Hari H+8 Lebaran) untuk keberangkatan 19 April 2024
6 Maret (Hari H+9 Lebaran) untuk keberangkatan 20 April 2024
7 Maret (Hari H+10 Lebaran) untuk keberangkatan 21 April 2024. (gus/ram)