JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sempat tertunda, Koalisi Indonesia Maju (KIM) akhirnya mengumumkan struktur jajaran tim pemenangan bernama Tim Kampanye Nasional (TKN). Tim yang berisi ratusan tokoh itu akan menjadi ujung tombak pemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Pengumuman struktur TKN dihadiri langsung oleh bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketua TKN Rosan Roeslani. Struktur inti terdiri dari Ketua, jajaran wakil ketua sekretaris dan bandahara. Di level jajaran senior ada Dewan Pembina, Dewan Pengarah dipimpin Airlangga Hartarto, Dewan Penasehat dipimpin Jenderal Purn Sutanto, serta Dewan Pakar dikomandoi Burhanudin Abdullah.
Kemudian di level teknis ada tujuh Komandan yang berisi banyak anggota. Yakni Komandan Alpha (Teritorial), Komandan Bravo (Komunikasi), Komandan Charlie (Penggalangan), Komandan Delta (Supporting), Komandan Echo (Hukum dan Advokasi), Komandan Fanta (Pemilih Muda), dan Komandan Golf (Relawan).
Ketua TKN Rosan Roeslani mengatakan, nama-nama tersebut telah berupaya mengakomodir semua elemen. Baik partai politik, agamawan, relawan, profesional, purnawirawan, pengusaha hingga tokoh muda.
Di posisi agamawan, ada sosok Habib Lutfi Bin Yahya, Habib Umar Assegaf, dan Nyai Mahfudhoh Ali Ubaid. Kemudian di purnawirawan ada Agum Gumelar, Widodo Adi, Ernest Mangindaan, hingga Iwan Bule. “Kita siap untuk Gaspol memenangkan,” kata Rosan di Grand Kemang Jakarta.
Sementara itu, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tak masuk dalam struktur TKN. Padahal, sebelumnya khofifah santer disebut-sebut akan masuk.Terkait itu, Rosan mengaku struktur yang ada masih terus melakukan penyempuraan. Sehingga bisa saja, ke depan akan ada penyesuaian pada nama-nama baru termasuk Khofifah. “Jadi tidak terbatas hanya kepada nama-nama tersebut, tapi juga nama-nama yang lain kita masih sangat terbuka,” ujarnya.
Dia menepis jika ada masalah dalam komunikasi TKN dengan Khofifah. Baginya, ini hanya soal waktu. Rosan meyakini, Khofifah juga menginginkan hal yang terbaik. “Tunggu waktunya. Tapi tentunya saya memahami isi dan hati dari Ibu Khofifah,” tuturnya.
Sementara itu, kepada jajaran TKN, Rosan meminta untuk menjalankan instruksi Prabowo. Yakni melakukan kampanye dengan santun dan tidak fitnah.
Selain itu, TKN juga bakal memfokuskan kampanye pemenangan pada kelompok muda. Sebab, dari sisi jumlah pemilih menjadi kelompok yang dominan. Kemudian dari sisi kebutuhan ke depan, anak muda akan jadi generasi masa depan pada Indonesia Emas 2024. “Kalau cawapresnya saja adalah anak muda, ya tentunya anak muda selalu sangat prioritas di kami. Karena itulah letak masa depan Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Bacawapres Gibran Rakabuming mengaku bangga dan bersyukur perjuangannya dibantu TKN. Dia menilai TKN diisi orang-orang hebat dan ahli dibidangnya. “Saya pesan satu saja pastikan kapal besar koalisi indonesia maju ini berlabuh didermaga kemenangan,” kata putra sulung Presiden Jokowi itu.
Sementara itu, meski yang paling awal deklarasi, sampai saat ini Koalisi Perubahan belum mengumumkan struktur tim nasional (Timnas) pemenangan AMIN. Termasuk siapa yang akan menjadi ketua tim tersebut.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid saat dikonfirmasi masih belum mau berkomentar mengenai hal tersebut. Sementara itu, Anies Baswedan pada Minggu (5/11) mengakui TPN Amin memang belum rampung. Namun, dia menyebut pihaknya segera mengumumkan TPN dalam waktu dekat.
Dia mengibaratkan TPN Amin seperti Avengers dalam komik Marvel. “Jadi bukan superhero pendekatannya, tapi Avengers. Nanti lengkap semua diumumkan,” ujarnya saat kunjungan di Makassar.
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud terus menyoroti netralitas pejabat dan ASN menjelang Pemilu 2024. Deputi Bidang HukumTPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya mencermati kecenderungan aparat pemerintah yang tidak netral, khususnya dalam peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud serta PDI Perjuangan (PDIP) di Bali beberapa waktu lalu.
Pihaknya memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Para pejabat negara hingga ASN dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan pemilu. “Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral,” tegas Todung.
Lebih jauh Todung mengatakan, di samping UU Pemilu, ada dua UU lainnya, yakni UU ASN dan UU Pilkada yang mengatur netralitas ASN dalam pemilu. Sanksinya pun diatur tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat hingga pidana. “Berdasarkan itu, kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam pemilu kali ini,” kata Todung lagi.
Terhadap pejabat negara, kata Todung, jika ingin terlibat dalam pilpres, sesuai aturan pejabat negara tersebut harus mengajukan cuti terlebih dulu. Jika tidak, maka sesungguhnya pejabat negara itu sudah melanggar UU Pemilu.
Menurutnya, beberapa waktu lalu viral video seorang wakil menteri yang berkampanye untuk memilih kontestan tertentu di Pilpres. “Saya kira sangat tidak etis seorang pejabat negara yang sedang tidak cuti menggunakan fasilitas negara kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya ada sanksi tegas dari Bawasku soal ini,” beber Todung.
Beberapa peristiwa yang menunjukkan ketidaknetralan aparat pemerintah pada pemilu kali ini terjadi di beberapa daerah. Misalnya, video Wakil Menteri Desa (Wamendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Paiman Raharjo yang sedang memimpin rapat pemenangan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Masyarakat luas lantas mengkritik keras sikap Paiman yang dinilai mengarahkan ASN untuk tidak netral di Pilpres 2024.
Begitu pula dengan kejadian pencopotan Baliho gambar Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu. Kejadian serupa terjadi di Kota Pasuruan di mana sejumlah personel kepolisian mendatangi beberapa kantor partai politik, salah satunya kantor PDIP yang berada di Kecamatan Purworejo.
Berdasarkan kejadian itu, lanjut Todung, diperlukan ketegasan dari Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024. “Dan itu tidak bisa sekadar pernyataan di mulut tapi harus diikuti dengan tindakan,” tegasnya.
Saat ini, ujar Todung, muncul fenomena double talk. Satu sisi bicara netralitas, tapi tindakannya tidak netral atau membiarkan bawahannya melakukan hal yang tidak netral sehingga fenomena double talk itu berbahaya bagi demokrasi dan bangsa.
Menurut ahli hukum itu, kejadian-kejadian itu sungguh mengkhawatirkan. Dia merasa seperti kembali ke masa Orde Baru. Hal seperti itu sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. “Kami berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik,” pungkas Todung. (far/tyo/lum/jpg)
