“Dikembalikan lagi yang Rp1 miliar semua itu. Lalu, diumumkan bagi kader yang mau menyumbang berapa pun besarnya ya diterima. Bentuknya sumbangan,” imbuh politikus 42 tahun kelahiran Medan yang merupakan ketua DPP Partai Golkar itu.
Menurut dia, sejak awal GMPG menolak adanya iuran Rp 1 miliar dari para caketum. Mekanisme itu, lanjut Doli, hanya menguatkan budaya uang sebagai modal politik di internal Golkar. “Selain itu, politik kan panggilan. Masak orang mau mengabdi harus bayar,” terangnya.
Terpisah, Syahrul Yasin Limpo mengaku sangat bersyukur bisa lolos menjadi bakal Caketum meski tidak menyetorkan Rp1 miliar. Apalagi, dia telanjur membubarkan tim suksesnya. Keputusan panitia tersebut, menurut Syahrul, adalah kemajuan bagi Golkar.
“Paling tidak jadi symbol, masalah uang dan bentuk-bentuk distorsi telah kita awali untuk dihentikan,” ujar Syahrul yang merupakan gubernur Sulawesi Selatan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.
Awalnya, Syahrul dan Indra ditarget melengkapi persyaratan berupa iuran Rp1 miliar. Namun, menjelang berakhirnya deadline pada Sabtu lalu (7/5), panitia musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar meloloskannya. Panitia mengubah klausul iuran atau sumbangan wajib menjadi sumbangan sukarela Rp1 miliar.
Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menyatakan, masih ada kesempatan bagi Golkar membatalkan mekanisme iuran Rp1 miliar tersebut sebelum pelaksanaan munaslub di Bali pada 15–17 Mei. “Kalau (mengklaim) suara Golkar suara rakyat, ya dengarkan rakyat itu,” tuturnya.
Dia menyayangkan kegiatan bernuansa money politics itu terjadi ketika partai berlambang beringin tersebut sedang berupaya memperbaiki diri. Apalagi, sebelumnya panitia sempat berkonsultasi dengan KPK. Hasilnya, KPK secara tegas memberikan ’’lampu merah’’ terhadap praktik iuran semacam itu. “Apa fungsi komite etik yang katanya akan mengawal semua tahap munaslub,” ujar Zuhro.
Ketua Steering Comite (SC) Munaslub, Nudrin Khalid menekankan, setiap calon Ketum harus memaparkan visi-misinya untuk memikat hati para pemilik suara.
Kata dia, ada 160 suara di pulau Sumatera yang dapat diperebutkan para calon Ketum.
“Kader Golkar jangan membuat opini lagi ditengah-tengah masyarakat terkait Rp1 Miliar, itu persoalan ,sumbangan yang sifatnya tidak wajib. Buktinya dua calon yang tidak memberikan iuran tetap diloloskan,” katanya.
Dijelaskan Nurdin, Komite etik sudah mulai bekerja sejak 7 Mei 2016. Dimana komite etik menjaga agar pelaksanaan munaslub berjalan dengan lancar tanpa ada money politic.
Nurdin menegaskan, komite etik tidak akan segan-segan untuk mencoret atau mendiskualifikasi calon ketum yang terbukti melakukuan transaksional dengan para pemenang hak suara.
“Tidak boleh lagi ada pertemuan antara calon ketum dengan pemegang suara, sanksi tegas juga sudah disiapkan,” terangnya.
Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono menekankan perlu adanya regenerasi. Sehingga tokoh-tokoh baru perlu muncul untuk membesarkan partai Golkar.
Menurut Agung, 8 calon Ketum Partai Golkar memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni.
“Saya pikir semua layak,” katanya.(jpg/jpnn/dik/adz)
