SC Diminta Coret Setya Novanto
Steering Comite (SC) atau panitia pengarah pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) diminta untuk mencoret nama Setya Novanto sebagai salah satu kandidat calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar). Sebab, bekas Ketua DPR RI itu pernah terlibat dalam kasus yang cukup menggegerkan republik ini yakni skandal papa minta saham.
Hal ini disampaikan puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Front Rakyat Pemantauan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Sumatera Utara (FRPD RI SU) didepan hotel Grand Angkasa atau lokasi penyampaian visi misi calon Ketum Partai Golkar, Minggu (8/5) malam.
“KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri tetap harus melaksanakan atau memeriksa dengan serius kasus papa minta saham yang melibatkan Setya Novanto,” teriak koodrinator aksi Ridho S melalui pengeras suara.
Ridho juga mendesak agar petinggi DPP Partai Golkar agar memecat Setya Novanto sebagai kader Golkar karena terlibat skandal papa minta saham.
“Skandal papa minta saham sudah diketahui secara luas di Indonesia mulai dari praktisi politik, praktisi hukum, praktisi ekonomi sampai tukang becak, bahkan penjaga warung kopi. Artinya semua kalangan sudah mengetahui kasus ini,“paparnya.
Akibat kasus tersebut, lanjut Ridho, Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Bahkan, surat pengunduran itu disampaikan pada sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Sejauh ini MKD juga belum memberikan keputusan apapun, pengunduran diri seharusnya tidak dijadikan alasan penghentian kasus,“bebernya.
Ketua Steering Comite (SC) Munaslub, Nudrin Khalid menekankan bahwa setiap calon Ketum harus memaparkan visi-misi nya untuk memikat hati para pemilik suara.
Kata dia, ada 160 suara di pulau Sumatera yang dapat diperebutkan para calon Ketum. “Kader Golkar jangan membuat opini lagi ditengah-tengah masyarakat terkait Rp1 Miliar, itu persoalan ,sumbangan yang sifatnya tidak wajib. Buktinya dua calon yang tidak memberikan iuran tetap diloloskan,” katanya.
Dijelaskan Nurdin, Komite etik sudah mulai bekerja sejak 7 Mei 2016. Dimana komite etik menjaga agar pelaksanaan munaslub berjalan dengan lancar tanpa ada money politik.
Nurdin menegaskan bahwa komite etik tidak akan segan-segan untuk mencoret atau mendiskualifikasi calon ketum yang terbukti melakukuan transaksional dengan para pemenang hak suara.
“Tidak boleh lagi ada pertemuan antara calon ketum dengan pemegang suara, sanksi tegas juga sudah disiapkan,” terangnya.
Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono menekankan perlu adanya regenerasi. Sehingga tokoh-tokoh baru perlu muncul untuk membesarkan partai Golkar.
Menurut Agung, 8 calon Ketum Partai Golkar memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni. “Saya pikir semua layak,” katanya.(sam/dik/smg)
