Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, meminta pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Medan, mengusut tuntas kasus kecelakaan yang diduga melibatkan mobil anak mantan Ketua DPRD Medan.
Lembaga Bantuan Hukum Medan selaku pendamping masyarakat Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjungpura, kesulitan menerima informasi yang berkaitan proses penyidikan perkara perambahan hutan. Meski status perkara sudah tahap penyidikan, tapi LBH Medan kesulitan dan bahkan harus 'tegang urat' dengan penyidik ketika menyoal kasusnya.
Lembaga Bantuan Hukum Medan yang menerima pengaduan dari para guru honorer atau pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) Guru Kabupaten Langkat mendesak Polda Sumut untuk melakukan penyelidikan terkait proses seleksi tersebut. Pasalnya, LBH Medan menduga banyak kejanggalan terkait sistem seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Komisi Informasi Publik Sumatera Utara (KIP Sumut) memerintahkan Polda Sumut menyerahkan data daftar pencarian orang (DPO) diseluruh jajarannya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Hal itu diketahui, setelah dikabulkannya permohonan LBH Medan.
Sebanyak 8 warga pemilik rumah di Jalan Kesuma, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, yang dibongkar paksa Satpol PP Kabupaten Deliserdang pada 31 Mei 2023 lalu, mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan, baru-baru ini.
Dewa Perangin Angin, anak Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, dituntut 3 tahun pidana penjara dalam kasus kerangkeng manusia. Selain itu, tiga terdakwa lainnya, Hendra Surbakti, Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiring, juga dituntut 3 tahun bui. Surat tuntutan itu dibacakan jaksa dalam sidang di PN Stabat pada Senin (14/11).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung), Pengawas Kejaksaan RI, memeriksa Kajari, Kasipidum dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Langkat.
Tim Pemantau Sidang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, menilai persidangan kasus perdagangan satwa dilindungi berupa Orangutan Sumatra, dinilai tidak dilaksanakan dengan profesional dan transparan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyoroti belum di eksekusinya 4 oknum anggota Polrestabes Medan, terkait kasus pencurian uang penggeledahan Rp650 juta. Lembaga yang konsen dalam kasus HAM dan penegakan hukum ini, khawatir bila tak segera dieksekusi akan memperburuk citra Polri.
