KPU Pertanyakan Bukti Klaim Prabowo Menang 52 Persen

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy’ari menyebut, dalil tentang perolehan suara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 52 persen tidak jelas. Dalil yang dimuat dalam permohonan gugatan sengketa hasil pilpres yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, menurut Hasyim, tidak berdasar. “Kalau petitum permintaan permohonan itu boleh-boleh aja, […]

Lanjutkan..

Usung Capres, Parpol Wajib Koalisi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold ditolak Mahkamah Konstitusi, Kamis (11/1). Dengan demikian, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung partai yang menguasai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mendaftar pada Agustus mendatang. Itu sesuai dengan pasal 222 UU No 7 tahun 2017 […]

Lanjutkan..

Langgengkan Kawin Paksa Capres

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah bersama DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu setelah melalui pembahasan berbulan-bulan dan diwarnai aksi meninggalkan ruang sidang paripurna alias walk out oleh empat fraksi. Ahli Hukum Tata Negara A Irmanputra Sidin mengatakan, UU Pemilu dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen sampai 25 persen jelas-jelas […]

Lanjutkan..

MK Batalkan Ketentuan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan yang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan seluruh hasil konsultasi dengan DPR, dalam penyusunan peraturan buatan lembaga penyelenggara pemilu itu. Dengan demikian, lembaga yang kini dipimpin Arief Budiman itu, memiliki keleluasaan menyusun peraturan KPU (PKPU) […]

Lanjutkan..

Pilkada Tujuh Daerah Potensial Digugat

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Tujuh daerah berpotensi akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, secara syarat administrasi, kemenangan paslon di tujuh daerah itu memiliki selisih yang tipis, yakni kurang dari 2 persen. Syarat selisih gugatan tersebut diatur melalui Peraturan MK No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman dalam Beracara dalam Perkara Perselisihan […]

Lanjutkan..