Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Pemkab Sergai) membuka tahun 2024 dengan prestasi. Kabupaten yang dipimpin Bupati Darma Wijaya ini berhasil meraih penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut atas Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.
Ombudsman RI melakukan kunjungan ke rumah sakit RSU Haji Medan. Ombudsman RI mendukung pengembangan fasilitas layanan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut. Dukungan itu diberikan saat Ombudsman RI melakukan kunjungan ke rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) tahun anggaran 2023 asal Kabupaten Langkat, melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) yang diterapkan pemerintah daerah setempat. Laporan yang dilayangkan 203 pelamar PPPK Langkat ini didampingi Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Kontras Sumut, Senin (15/1/2024).
Polres Binjai meraih nilai tertinggi dari Ombudsman berdasarkan hasil survei kepatuhan pelayanan publik. Karena itu, Polres Binjai mendapat predikat zona hijau.
Kapolres Binjai, AKBP Hendrick Situmorang hadir langsung menerima penghargaan tersebut. "Saya bangga dan bersyukur kemarin, saat kita dikumpulkan di Kantor Ombudsman di Medan. Polres Binjai terbaik di Sumut dalam pelayanan publik," kata Hendrick kepada wartawan, Jum'at (3/2/2023).
Kapolres Serdang Bedagai (Sergai) AKBP Dr Ali Machfud, SIK, MIK meraih piagam penghargaan dari Ombudsman RI dalam hal Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 (Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) dengan nilai 81,95 zona hijau, Kamis(2/2).
Ombudsman RI meninjau pelayanan publik di Pelabuhan Belawan, Rabu 14 Desember 2022. Peninjauan ini merupakan bagian dari melihat perkembangan perbaikan dari pelaksanaan tindakan korektif dan penutupan laporan masyarakat di tahun 2016, terkait kepelabuhanan khususnya di Pelabuhan Belawan.
Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat menemui Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak saat melakukan kunjungan kerja, Selasa (17/5). Dalam kunjungan tersebut, Jemsly didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Abyadi Siregar dan jajaran.
Banyak persoalan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Khusus di sektor bisnis, tidak sedikit pengusaha yang kehilangan omsetnya, hingga gulung tikar. Namun masih memiliki kewajiban untuk membayar bantuan permodalan yang dimanfaatkan dari perbankan.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyerahkan hasil survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Dari hasil survei tersebut, sembilan Polres jajaran Polda Sumut masuk zona hijau (kepatuhan tinggi). Selebihnya, 16 Polres berada di zona kuning (kepatuhan sedang) dan 2 Polres dinilai zona merah (kepatuhan rendah).
SUMUTPOS.COÂ - PELAYANAN publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapatkan catatan dari Ombudsman. Sepanjang 2016, Ombudsman menerima 794 laporan terkait layanan publik di...
