Dalam diskusi itu Arief juga menyatakan optimismenya bahwa pengembangan ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal bukan hal mustahil. “Jika negara-negara ASEAN bisa bersama-sama, maka kami akan memiliki ASEAN sebagai single destination,” tegasnya.
Lantas, bagaimana caranya? Arief menuturkan, upaya pertama yang bisa ditempuh adalah melalui harmonisasi sesama negara ASEAN. “Dimulai dari sumber daya manusianya,” sebutnya.
Selain itu, upaya menjadikan ASEAN sebagai destinasi tunggal juga sangat memungkinkan karena komitmen di antara negara-negara anggotanya. “Kami memiliki mutual recognition arrangement atau MRA di antara negara-negara ASEAN,” katanya.
Mantan direktur PT Telkom Indonesia itu menambahkan, ketika sesama negara ASEAN sudah satu visi maka upaya maju bersama di sektor pariwisata bisa lebih mudah. “Dalam pengembangan pariwisata akan lebih mudah menjadikan ASEAN sebagai single destination dalam satu wilayah sebagaimana Eropa,” tuturnya.
Meski demikian Arief juga tak menampik kendala di negara-negara berkembang, terutama masalah infrastruktur dan kemudahan berbisnis. Peraih gelar master dari Surrey University di Inggris itu lantas mencontohkan Indonesia yang getol membangun infrastruktur, tetapi terkendala pendanaan. “Kemampuan pemerintah membiayai infrastruktur hanya 30 persen,” tuturnya.
Karenanya, Indonesia juga membutuhkan investor asing untuk masuk di bidang infrastruktur. Hanya saja, katanya, upaya menggaet investasi juga bukannya tanpa hambatan. “Kendala bagi investasi adalah regulasi,” sebutnya.
Arief menuturkan, indeks tingkat kemudahan berbisnis atau ease doing business di negara-negara berkembang memang sangat rendah. Hal yang sering menyulitkan investor adalah masalah perizinan.
Karenanya Arief menegaskan, Pemerintah Indonesia terus membenahi pelayanan di bidang perizinan. Harapannya investasi asing di bidang infrastruktur pun bisa mengalir kencang.
“Jadi kami harus memperbaiki tingkat kemudahan berbisnis. Kami harus membenahi regulasi terlebih dahulu untuk memudahkan investasi di bidang infrastruktur. Kami menyadari bahwa tidak mudah memperoleh izin di negara-negara berkembang. Karenanya kami butuh dukungan agar level ease doing business semakin baik dan mudah,” pungkasnya. (rel)
