SUMUTPOS.CO- Hari pertama duduk sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Medan, Randiman Tarigan langsung bekerja memimpin Pemko Medan. Langkah pertama yang dilakukannya yakni, menyatukan mindset (pola pikir) seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemko Medan.
Namun di sisi lain, dia juga masih tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris DPRD Sumut. Lantas, bagaimana Randiman Tarigan melaksanakan dua tugas penting yang diemannya di dua tempat berbeda tersebut? Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos, Muhammad Iqbal Harahap dengan Pj Wali Kota Medan Randiman Tarigan di ruang paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (6/10)
Apa yang Anda lakukan dalam memimpin Pemko Medan beberapa bulan ke depan?
Begini ya. Yang pertama, nanti kita akan mempersatukan dulu mindset (pola fikir) seluruh SKPD agar mereka itu merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap kota kita ini. Baru selanjutnya, kita koordinasikan semua dengan DPRD Medan untuk membenahi ini semua.
Kita juga imbau kepada masyarakat untuk mendukung apa yang kita terjakan. Karena tanpa itu, Pemko sulit berjalan efektif. Tetapi kerjasama antara Pemko dan DPRD Medan, itu yang pertama dan utama.
Untuk mengoptimalkan anggaran, apakah ada rencana menyegerakan rancangan APBD 2016?
Ya, kita sudah bincang-bincang dengan Ketua DPRD Medan dan Pak Sekretaris Daerah (Sekda). Kita akan segera mungkin laksanakan itu. Targetnya sebelum akhir tahun sudah disahkan lah.
Apakah itu juga termasuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan serapan anggaran?
Akan kita kejar SKPD, mana yang sudah bisa selesai atau akan selesai harus disegerakan. Jadi sebelum Desember, sudah kita tingkatkan semua (serapan anggaran).
Terkait pengesahan P-APBD Kota Medan 2015 yang mendapat penolakan dari Fraksi PPP dan Hanura, bagaimana Anda menyikapinya?
Ini kan sudah dilaksanakan, cuma karena penandatanganan itu. Saya akan koordinasi ke pimpinan DPRD Medan. Kalau perlu ke Mendagri. Tetapi ini tetap harus dijalankan, karena itu prioritas termasuk juga untuk serapan anggaran.
Terkait Pilkada, bagaimana ketegasan Anda agar jajaran Pemko Medan hingga ke tingkat bawah bias bersikap netral?
Hari ini sudah kita tandatangani surat, akan dilayangkan ke seluruh jajaran Pemko Medan mulai SKPD, Camat dan Lurah, agar sesuai dengan arahan gubernur dan Undang-undang. Kami PNS harus netral, tidak boleh ada keberpihakan terhadap calon manapun.
Tetapi kalau nanti di bilik suara, itu sudah antara dia (PNS) dengan Tuhan saja yang tahu.
Menurut Anda, apakah pemanggilan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi kepada anggota dewan, berpengaruh atau mengganggu kerja ke depan?
Soal pemanggilan (KPK) itu, apakah mengganggu atau tidak, tentu tidak. Itu tidak sedikitpun berpengaruh kepada kita. Karena kan kita sudah mengerti. Sebagai warga negara siap dipanggil (kapan saja) untuk memberi keterangan kepada petugas hukum, itu sudah tugas kita.
Bagaimana Anda menanggapi wacana keterlibatan Anda terkait gratifikasi kepada anggota dewan soal interpelasi dan pengesahan APBD Sumut?
Soal tuduhan itu kita serahkan kepada penyidik untuk menilainya, bukan kita. Dan Anda pun tidak boleh menjustice (menghakimi), bahwa itu semua keputusan di tangan penyidik. Apapun keputusannya, kita harus menerima itu.
Jadi jalan terus, kita bekerja, jangan pula karena itu kita terus merasa down (takut) begitu, tidak boleh. Semua itu di tangan penyidik, kita mana tahu. Ya itu rahasia mereka di sana. Kalau umpamanya kurang jelas, silahkan tanya sama penyidik, bukan sama saya, he…he…he…
Untuk tugas Anda di DPRD Sumut sebagai sekretaris, apa tidak khawatir terganggu?
Kalau tugas DPRD Sumut kan kita tetap kerja dan membagi waktu. Tinggal menyeberang jalan saja kok.
Apakah ada pembagian hari kerja antara DPRD Sumut dan Pemko Medan?
Kalau kehadiran kita ya setiap harilah, dari sini (Balai Kota Medan, Red) ke sana (DPRD Sumut, Red) saya. Tidak ada hari apa? Ya pagi sore. Pokoknya kanan kiri okelah. (bal/adz)
