Warga Siosar Karo, tagih janji pemerintah memberikan jatah rumah dan lahan pertanian, kepada mereka yang menjadi korban erupsi Gunung Sinabung, Rabu (25/5).
KARO, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 109 Kepala Keluarga (KK) pengungsi erupsi Gunung Sinabung asal Desa Suka Meriah, Bakerah dan Simacem yang menetap di kawasan relokasi Siosar, Kecamatan Merek, mendatangi Kantor BPBD Kabupaten Karo, Rabu (25/5) siang.
Kasman Sitepu yang mewakili warga menyebutkan, kehadiran mereka untuk menagih janji BPBD Karo untuk pembagian lahan pertanian yang sampai hari ini belum terealisasi.
“Memang status kami pengungsi Sinabung. Akan tapi kami tidak mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah saat direlokasi ke Siosar. Karena, saat kami tinggal di desa sebelum direlokasi, kami tidak memiliki rumah tetap. Yang berhak mendapat bantuan rumah hanya yang memiliki rumah hunian tetap,” kata Kasman.
Menurutnya, kegiatan relokasi sebelumnya menggunakan sistem rumah ganti rumah dan lahan ganti lahan. Sehingga kata dia, warga di tiga desa tersebut tidak seluruhnya mendapatkan bantuan rumah di Siosar. Meski demikian, warga yang tidak mendapat bantuan tempat tinggal dari pemerintah tetap diberikan uang untuk sewa rumah.
“Hanya 370 KK dari tiga desa yang mendapat bantuan rumah dan lahan di Siosar. Sedangkan 109 KK lainnya hanya dijanjikan mendapatkan bantuan lahan. Namun hingga kini lahan itu belum diberikan. Janji BPBD Karo sebelumnya, bantuan lahan itu sudah akan terealisasi pada pertengahan April,” kata dia.
Dijabarkannya, dari ketiga desa yang tidak mendapatkan bantuan rumah di Siosar diantaranya, Suka Meriah 49 KK, Bakerah 40 KK dan Simacem 20 KK.
Hal senada juga dikatakan David Milala warga Desa Suka Meriah. Ia mengaku kecewa atas sikap BPBD Karo yang menjanjikan bantuan lahan, namun tidak ada realisasi. Akibatnya, seluruh warga hingga kini terpaksa bekerja mocok-mocok di beberapa tempat karena tak memiliki lahan pertanian untuk dikelola.
“Uang untuk sewa rumah sampai saat ini memang masih diberikan. Akan tetapi, uang sewa rumah yang terakhir ini belum diberikan. Padahal masa pembayaran uang sewa rumah kami sudah hampir jatuh tempo. Kami berharap lahan itu segera dibagikan,” harap David.
Mereka berharap, pemerintah melalui BPBD Karo dan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo memerhatikan kondisi mereka. Sehingga, kejelasan dan kesimpulan atas pengelolaan lahan dapat terealisasi. “Kalau lahan itu sudah ada, kami bisa buat gubuk-gubuk kecil untuk tempat tinggal kami di ladang,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Karo Matius Sembiring menanggapi tuntutan warga tersebut, berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo untuk mematok lahan untuk warga, Jumat (27/5) mendatang. Menurutnya, berhubung sebulan belakangan terjadi sejumlah peristiwa yang memakan korban jiwa, menyebabkan persiapan lahan pertanian bagi pengungsi terkendala. “Kita masih fokus kesana. Banjir lahar dingin memakan korban jiwa. Banjir bandang di Sibolangit juga kita turut membantu, karena itu atas instruksi BNPB Pusat. BPBD Deli Serdang kan baru berdiri. Yang terakhir peristiwa awan panas di Desa Gamber yang menewaskan 7 orang. Jadi kita benar-benar fokus kesitu. Kita tidak bermaksud untuk mengulur waktu,” kata Matius. (cr9/cr7)
