SUMUTPOS.CO – Partai Golkar punya cerita pahit dalam dua Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) sebelumnya. Kader pertai berlambang Pohon Beringin itu gagal meraih hasil terbaik. Kegagalan itu berpeluang terjadi kembali setelah kader mereka membelot ke partai lain.
EKksodus pengurus DPD Golkar Sumut tersebut dibenarkan Sekreraris DPD Partai Hanura Sumut, Edison Sianturi. Dia mengakui adanya eksodus sejumlah kader Golkar ke Hanura. “Ada beberapa orang Golkar ikut kedalam kepengurusan Hanura,” katanya.
Edison enggan merinci nama-nama kader Golkar yang kini berseragam Hanura. Namun berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura No. SKEP/132/DPP- Hanura tanggal 28 September 2017, terdapat nama-nama seperti Sodul Fuad, Daudsyah Munthe, Munawir Fuady Hasibuan, HN Serta Ginting, Syafri Hutauruk, Syafrida Fitri hingga El Adrian Shah.
Sekretaris DPD Partai Golkar, Irham Buana Nasution belum bisa dikonfirmasi, karena ponselnya tidak aktif. Tapi dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu, dia pernah mengomentari terpilihnya Kodrat Shah menjadi Ketua DPD Hanura Sumut.
“Malah bagus, karena sebelum menjadi pimpinan parpol lain, jadi kader Golkar terlebih dahulu. Berarti Golkar mampu melahirkan kader berkualitas,” ujarnya. Sebelumnya, Kodrat Shah merupakan Anggota Dewan pertimbangan Golkar Sumut.
Eksodus dalam partai politik memang hal biasa. Namun, eksodus pengurus Golkar Sumut kali ini menunjukkan adanya masalah di internal partai tersebut. ”Sepertinya ada masalah di internal Golkar Sumut,” ungkap Pengamat Polik, Bahrul kepada Sumut Pos, Minggu (8/10).
Disebutkan kondisi ini menjadi sinyal berbahaya bagi pasangan Tengku Erry Nuradi dengan Ngogesa Sitepu yang akan diusung Golkar pada Pilgubsu 2018 mendatang. Sebab, Partai Golkar sepertinya kurang setuju dengan pasangan ini. ”Itu sepertinya tanda-tanda kekecewaan,” tegasnya.
Dia melihat ada yang berbeda dari Ngogesa Sitepu setelah diputuskan untuk menjadi pendamping Gubernur petanaha. Kata dia, saat belum ada keputusan itu Ngogesa melalui anggotanya sangat rajin melakukan kegiatan bakti sosial seperti membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu.
“Setelah ada keputusan DPP, Ngogesa sepertinya senyap. Tidak lagi melakukan kerja politik untuk mencari simpati masyarakat,” ungkapnya.
Bahrul mengibaratkan keputusan menyandingkan Erry-Ngogesa seperti kawin paksa. Di mana, kedua mempelai dipaksa untuk bersanding meski tidak memiliki keinginan tersebut.
Apabila Erry-Ngogesa berlanjut dan ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh KPU Sumut, dia berkeyakinan masalah baru akan muncul yakni terkait pembiayaan saat kampanye nanti.
“Ngogesa bisa mengelak mendanai kampanye karena dia diposisi nomor dua. Selain itu, saya lihat potensi tidak harmonisnya Erry-Ngogesa ketika terpilih juga besar. Apakah kasus terdahulu tidak dijadikan parpol pelajaran dalam memutuskan sesuatu,” pungkasnya. (dik/dek)
