MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nuansa politis begitu terasa dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dalam pencalonan Gubernur Sumatera Utara dengan tersangka JR Saragih. Inidkasi ini menguat ketika kasus tersebut ’dingin’ setelah JR Saragih dan Ance Selian menyatakan mundur dari kontestasi Pilgubsu 2018. Bahkan, JR Saragih secara pribadi mengarahkan relawannya mendukung pasangan Djarot-Sihar.
Pengamat hukum Muslim Muis mengaku heran dengan sikap Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut yang menangani kasus tersebut. Dia menilai, ada permainan dalam penanganan kasus JR Saragih tersebut. Disebutnya, dalam penanganan kasus tersebut, ada batasan waktu atau kedaluarsanya. Namun terkesan, penyidik Gakkumdu tak serius menanganinya.
“Kasus Pemilu ada batas waktu kedaluarsanya. Berarti Gakkumdu main-main dengan penegakkan hukum. Dugaan kita, Gakkumdu itu macam-macam,” ucap Muslim Muis kepada Sumut Pos, Minggu (15/4).
Karenanya, Muslim meminta agar orang-orang yang kini berada di Gakkumdu segera diganti dan di-black list. “Saya lihat indikasi permainan sangat besar di sini. Menghentikan hak orang menjadi peserta calon gubernur, namun tidak ditindaklanjuti, ada apa ini?” ujar Muslim.
Dia juga mendesak Polda Sumut agar menindaklanjuti kasus ini secara pidana umum. Alasannya, kasus itu ada indikasi pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263. Jika Polisi enggan menindaklanjuti ini, dia mempertanyakan, ada apa di balik itu semua?
“Ada indikasi upaya untuk mempetieskan kasus ini. Sama dengan membuka keran, tapi kerannya kosong. Kalau tidak mau dicurigai, laksanakan. Kalau tidak, berarti terbukti kecurigaan orang itu. Masyarakat pasti menunggu akhir dari proses ini,” tandas Muslim.
Sementara, Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS Ikrimah Hamidy juga merasakan kasus JR ini kental dengan nuansa politis. “Menurut saya, jika kasus ini berhenti tanpa penjelasan rasional dari pihak kepolisian maka akan sangat terasa nuansa politisnya,” kata Ikrimah Hamidy seperti dilansir dari RMOL Sumut.
Begitu juga dengan Pilgub Sumut, akan turut tercederai jika kasus JR terus benar-benar dipetieskan.
“Hal ini membuat Pilgubsu akan tercoreng di mata masyarakat Sumatera Utara. Dikhawatirkan juga, kredibilitas kepolisian juga terganggu,” ujar Ikrimah.
Selain itu, dia khawatir akan muncul persepsi di publik bahwa kasus Bupati Simalungun tersebut sengaja dikeluarkan untuk kepentingan Pilgub Sumut dan Pilpres 2019. “Akhirnya, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga terkerek turun karena rentan dipersepsi bahwa semua ini tujuannya adalah memenangkan pasangan tertentu dalam Pilgubsu guna dukungan Pilpres 2019,” ujarnya.
