MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong penguatan sektor perikanan tangkap melalui program strategis daerah yang berfokus pada pengembangan kawasan komoditas unggulan hingga ke tahap hilirisasi.
Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil tangkapan nelayan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara Supriyanto, menjelaskan bahwa program ini telah disusun sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) hingga tahun 2029.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak lagi sebatas pada penangkapan ikan, melainkan mencakup seluruh rantai produksi hingga produk akhir.
“Program ini kita rancang sampai ke hilir. Jadi bukan hanya nelayan menangkap ikan, tapi bagaimana hasil tangkapan itu bisa diolah, dikembangkan, dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi,” ujar Supriyanto saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Jumat (27/3/2026).
Dalam program tersebut, pemerintah menetapkan beberapa komoditas unggulan yang akan dikembangkan di sejumlah wilayah pesisir. Untuk komoditas ikan teri, pengembangan difokuskan di Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batubara. Sementara itu, komoditas ikan asin akan dikembangkan di Kota Sibolga.
Berbagai bentuk bantuan disiapkan untuk mendukung pengembangan tersebut. Untuk pengolahan ikan teri, pemerintah akan memberikan bantuan berupa alat pengering dan peralatan produksi. Sedangkan di Sibolga, bantuan difokuskan pada pembangunan rumah pengasapan ikan asin guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
Selain itu, bantuan utama juga mencakup sarana penangkapan ikan seperti kapal berukuran 5 Gross Tonnage (GT), alat tangkap, serta mesin kapal. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nelayan secara signifikan.
“Untuk nelayan, kita bantu kapal, alat tangkap, dan mesin. Sementara untuk hilirisasi, kita siapkan alat pengolahan seperti pengering ikan teri dan rumah asap untuk ikan asin,” kata Supriyanto.
Supriyanto menambahkan, penentuan lokasi penerima bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat. Sejumlah wilayah yang telah diusulkan antara lain Batu Mare, Tanjung Mare, serta Sibolga yang saat ini juga tengah mengalami tekanan ekonomi.
Menurut Supriyanto, permintaan bantuan kapal 5 GT dari nelayan di Sibolga menjadi salah satu prioritas, mengingat kapal tersebut dinilai lebih produktif dibandingkan perahu tradisional.
“Di Sibolga itu mereka minta kapal 5 GT, karena hasil tangkapannya jauh lebih besar dibandingkan sampan. Ini tentu kita pertimbangkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan nelayan,” jelasnya.
Program ini juga diarahkan untuk membantu kelompok nelayan yang terdampak bencana maupun tekanan ekonomi dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya lima kelompok nelayan di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Batubara, dan Sibolga menjadi sasaran awal penerima manfaat.
Pemerintah berharap, melalui bantuan yang diberikan, para nelayan dapat segera pulih sekaligus meningkatkan taraf ekonomi mereka secara berkelanjutan. “Harapan kita, kelompok nelayan ini bisa bangkit, produksi meningkat, dan pendapatan mereka juga ikut naik,” ungkap Supriyanto.
Terkait proses pelaksanaan, Supriyanto menyebutkan bahwa pengadaan kapal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima bulan. Ia memastikan bahwa informasi lebih rinci mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan akan disampaikan dalam waktu dekat.
Dengan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis sektor perikanan tangkap dapat menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi daerah, khususnya di wilayah pesisir.(san/ila)
