PANYABUNGAN- Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyambut antusias aksi tanam 3.000 bibit pohon dirangkai seminar pertambangan yang digelar Perkumpulan Hijau Sumatera (PHS) bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Organisasi Konservasi Rakyat (OKR) Madina di Panyabungan, belum lama ini.
“Pemahaman dan aksi langsung akan pelestarian lingkungan secara terukur perlu dilakukan terus dan berkesinambungan, sehingga menimbulkan efek kesadaran. Ke depan, tanpa adanya program serupa, masyarakat sudah memahami dan menyadari pentingnya pelestarian lingkungan,” kata Ketua Dewan Pengurus PHS, Safaruddin Siregar, kepada wartawan usai aksi tanam pohon, mendampingi Anggota Komisi VII DPR-RI, Jhonny Allen Marbun; Bupati Madina, Muhammad Hidayat Batubara.
Penanaman pohon secara massal dilakukan Anggota Komisi VII DPR-RI, Jhonny Allen Marbun; Bupati Madina, Muhammad Hidayat Batubara; Ketua Dewan Pengurus PHS, Safaruddin Siregar; Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Ecoregion (PPE) Sumatra Kementerian Lingkungan Hidup, Muhammad Ilham Malik; Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, Abet Nego Tarigan, tokoh masyarakat, alim ulama dan DPRD, di Desa Aek Horsip, Kecamatan Panyabungan Kota.
Di Madina, lanjut Safaruddin Siregar, sangat dibutuhkan kerjasama para pihak untuk mempertahan eksistensi Taman Nasional Batang Gadis sebagai salahsatu konsep untuk mempertahankan hutan alam yang tersisa dari ekspansi pertambangan dan perkebunan. “Kampanye lingkungan hidup akan bahaya pertambangan terhadap ekosistem sangat dibutuhkan di wilayah ini,” tandas Safaruddin Siregar.
Lebih dari 300-an undangan yang datang dari berbagai kecamatan di Madina mendapat 2 bibit setiap orang secara gratis. Bibit pohon yang diberikan berupa 1.750 batang bibit mangga, 556 bibit durian, 325 batang bibit rambutan, 200 batang bibit aren dan 125 batang bibit mahoni. Aksi tanam 12.000 pohon ini juga dilakukan di Tapsel, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, dan Medan.
Sementara, pada seminar bertajuk “Industri Pertambangan dan Dampak Ekologisnya di Mandaling Natal”, di Payaloting International Hotel, Panyabungan, Minggu (23/9), terungkap bahwa kendati 70 % dana APBN berasal dari sektor pertambangan, tapi pemerintah diharap lebih berhati-hati memberikan izin pertambangan bagi investor, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Anggota Komisi VII DPR-RI, Jhonny Allen Marbun, menyampaikan bahwa pertambangan merupakan SDA ‘seksi’ yang bisa jadi membawa penderitaan jika tidak dikelola secara hati-hati. (*/ril)
