Agung Laksono saat memberi keterangan pada wartawan di Medan Club, Jumat (10/4/2015).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari ini Konsolidasi Nasional Partai Golongan Karya (Golkar) versi Agung Laksono digelar di Hotel Tiara Medan. Namun, sehari sebelum agenda itu dimulai, kader Golkar SUmut ramai-ramai buat pernyataan menolak konsolidasi tersebut. Pasalnya, mereka merasa nama mereka dicatut tanpa izin.
Adalah rapat pleno DPD Golkar Sumut, di Balai Rasa Sayang Hotel Polonia Medan, Jumat (10/4) sore kemarin, menegaskan sikap penolakan tersebut. Sejumlah pengurus dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumut pun menyampaikan komitmennya terhadap kepemimpinan H Ajib Shah sebagai Ketua DPD Golkar Sumut.
Wakil Sekretaris DPD Sumut M Faisal mengaku bahwa namanya dicatut dalam daftar atau surat keputusan (SK) penetapan pelaksana tugas (Plt) kepengurusan yang ditandatangani oleh Agung Laksono dan Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP.
Mengaku mendapatkan informasi dari awak media Sumut Pos perihal tersebut, Faisal yang juga anggota DPRD Sumut itu pun menyampaikan klarifikasi tertulisnya kepada Ketua DPD Golkar Sumut H Ajib Shah di hadapan seratusan kader, pengurus dan anggota dewan.
“Saya tidak tahu nama saya masuk di kepengurusan itu. Jadi secara tertulis saya akan sampaikan klarifikasinya,” ujarnya bersama Wakil Bendahara Horas Sitompul, menyampaikan pernyataan tetap loyal kepada Ketua DPD Golkar Sumut di bawah pimpinan H Ajib Shah.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD sekaligus anggota DPRD Sumut Hanafiah Harahap juga mengaku tidak pernah meminta namanya masuk dalam daftar Plt tersebut. Sehingga ia pun mempertegas keberadaannya sebagai bagian dari kepemimpinan H Ajib Shah. Bahkan ia menyatakan tidak pernah ingin menjadi pemberontak sejak masuk di Golkar pada 1982 silam.
“Saya kira tidak gampang masuk kategori pemberontak, apalagi pengkhianat. Sekarang saya sampaikan secara administrasi, mempertegas keberadaan saya sebagai bagian dari kepemimpinan H Ajib Shah,” katanya.
Klarifikasi selanjutnya disampaikan Isma Fadly Pulungan yang namanya juga masuk daftar Plt pengurus DPD Golkar Sumut versi Agung Laksono. Dirinya mengaku sudah dihubungi oleh beberapa orang yang mempertanyakan kebenarannya. Namun dalam pertemuan tersebut, hal itu dibantahnya. Termasuk dengan menyebutkan jika potensi pengkhianatan seperti terjadi saat ini telah terlihat sejak lama.
“Tidak mungkin saya mau turun kelas. Kalau pengkhianatan ini, orang dekat ketua (Ajib) sendiri dan sudah lama saya prediksi,” katanya.
Namun berbeda dengan yang lain, Isma tidak menyampaikan pernyataan tertulisnya kepada Ajib Shah. Menurutnya karena dirinya tidak menjabat sebagai anggota dewan, sehingga tidak perlu membuat klarifikasi tertulis. Meskipun begitu, ia tetap menyampaikan komitmennya kepada Ketua DPD Golkar Sumut itu.
Mendengar pernyataan Isma Fadly, Wakil Sekretaris DPD Golkar Sumut, Daud Syah meminta agar semua kader yang menolak namanya dicatut dalam SK, untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis. Hal ini karena Golkar merupakan organisasi yang menggunakan cara yang administratif.
