Seniman Batak Wajib Masuk Struktur Otoritas Danau Toba

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Musisi asal Batak, Korem Sihombing, pesimistis Badan Otorita pengelolaan Danau Toba nantinya akan berhasil menjadikan destinasi wisata andalan Sumut itu bertaraf internasional. Alasannya, sebagai badan yang dibentuk pemerintah pusat, sudah tentu nantinya juga diisi orang-orang pemerintahan alias birokrat.

Padahal, lanjutnya, selama ini orang-orang pemerintah, baik pusat dan daerah, sudah terbukti tidak mampu mengembangkan Danau Toba.

“Karena orang-orang pemerintah itu yang penting kenyang, bagaimana caranya mengantongi uang sekarung. Mereka tidak mau tahu bahwa seni budaya merupakan bagian penting dari industri pariwisata,” ujar Korem Sihombing kepada Sumut Pos di Jakarta, Selasa (1/12).

Penyanyi yang konsisten mengusung lagu-lagu Batak itu mengatakan, jika memang pemerintah serius ingin mengelola Danau Toba, maka harus ada seniman Batak yang masuk di struktur Badan Otorita.

“Karena pariwisata itu sangat lekat dengan seni budaya. Kalau mereka tidak tahu seni, tidak paham budaya Batak, yakinlah, tidak akan berhasil mengembangkan Danau Toba,” ujar seniman yang kerap tampil di sejumlah negara, termasuk beberapa kali diundang pamer suara mendendangkan lagu Batak di Istana Presiden, sejak era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, itu.

Namun, secara prinsip, dia setuju dibentuk Badan Otorita Danau Toba. Pasalnya, selama ini, pemda-pemda yang ada di Sumut, terutama yang ada di sekitar Danau Toba, dinilainya tidak serius mengelola Danau Toba.

Pemda, lanjutnya lagi, juga tidak pernah peduli dengan seniman Batak. “Seperti saya misalnya, yang sudah dianggap salah satu ikon musisi tradisional Batak di Jakarta, tidak pernah diajak bicara sama pemda. Sejak 10 tahun Samosir itu menjadi kabupaten, belum pernah sekali pun saya diajak pentas di sana. Padahal saya asli Samosir,” ujarnya.

Mestinya, lanjut Korem, pemda sejak awal menggandeng para penyanyi dan musisi Batak dalam upaya mempromosikan Danau Toba. Karena cukup banyak musisi Batak yang berkiprah di Jakarta, bahkan kerap tampil di sejumlah negara.

“Tapi nyatanya, seperti saya ini, tidak pernah sekali pun diajak bicara oleh pemda. Ya harapan saya, pemda itu punya daftar nama-nama musisi Batak yang merantau, lantas diajak bertemu untuk bicara bagaimana caranya wisata Danau Toba bisa lebih berkembang. Selama ini, mereka tak pernah peduli terhadap para seniman Batak,” ucapnya.

Kritik lain yang disampaikan Korem, pemda tidak pernah serius membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengembangan wisata Danau Toba. Padahal, lanjutnya, pemahaman mengenai pentingnya industri wisata yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat itu merupakan modal utama.

“Tanpa adanya sikap mental masyarakat menghargai wisatawan, maka akan sulit karena wisatawan tidak akan merasa nyaman. Orang berwisata itu mencari kenyamanan. Ini yang mestinya terus disosialisasikan pemda kepada masyarakat. Masyarakat di sekitar Danau Toba itu kan lugu, kalau tidak diberitahu, ya nggak akan tahu,” pungkas Korem. (sam)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Musisi asal Batak, Korem Sihombing, pesimistis Badan Otorita pengelolaan Danau Toba nantinya akan berhasil menjadikan destinasi wisata andalan Sumut itu bertaraf internasional. Alasannya, sebagai badan yang dibentuk pemerintah pusat, sudah tentu nantinya juga diisi orang-orang pemerintahan alias birokrat.

Padahal, lanjutnya, selama ini orang-orang pemerintah, baik pusat dan daerah, sudah terbukti tidak mampu mengembangkan Danau Toba.

“Karena orang-orang pemerintah itu yang penting kenyang, bagaimana caranya mengantongi uang sekarung. Mereka tidak mau tahu bahwa seni budaya merupakan bagian penting dari industri pariwisata,” ujar Korem Sihombing kepada Sumut Pos di Jakarta, Selasa (1/12).

Penyanyi yang konsisten mengusung lagu-lagu Batak itu mengatakan, jika memang pemerintah serius ingin mengelola Danau Toba, maka harus ada seniman Batak yang masuk di struktur Badan Otorita.

“Karena pariwisata itu sangat lekat dengan seni budaya. Kalau mereka tidak tahu seni, tidak paham budaya Batak, yakinlah, tidak akan berhasil mengembangkan Danau Toba,” ujar seniman yang kerap tampil di sejumlah negara, termasuk beberapa kali diundang pamer suara mendendangkan lagu Batak di Istana Presiden, sejak era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, itu.

Namun, secara prinsip, dia setuju dibentuk Badan Otorita Danau Toba. Pasalnya, selama ini, pemda-pemda yang ada di Sumut, terutama yang ada di sekitar Danau Toba, dinilainya tidak serius mengelola Danau Toba.

Pemda, lanjutnya lagi, juga tidak pernah peduli dengan seniman Batak. “Seperti saya misalnya, yang sudah dianggap salah satu ikon musisi tradisional Batak di Jakarta, tidak pernah diajak bicara sama pemda. Sejak 10 tahun Samosir itu menjadi kabupaten, belum pernah sekali pun saya diajak pentas di sana. Padahal saya asli Samosir,” ujarnya.

Mestinya, lanjut Korem, pemda sejak awal menggandeng para penyanyi dan musisi Batak dalam upaya mempromosikan Danau Toba. Karena cukup banyak musisi Batak yang berkiprah di Jakarta, bahkan kerap tampil di sejumlah negara.

“Tapi nyatanya, seperti saya ini, tidak pernah sekali pun diajak bicara oleh pemda. Ya harapan saya, pemda itu punya daftar nama-nama musisi Batak yang merantau, lantas diajak bertemu untuk bicara bagaimana caranya wisata Danau Toba bisa lebih berkembang. Selama ini, mereka tak pernah peduli terhadap para seniman Batak,” ucapnya.

Kritik lain yang disampaikan Korem, pemda tidak pernah serius membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengembangan wisata Danau Toba. Padahal, lanjutnya, pemahaman mengenai pentingnya industri wisata yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat itu merupakan modal utama.

“Tanpa adanya sikap mental masyarakat menghargai wisatawan, maka akan sulit karena wisatawan tidak akan merasa nyaman. Orang berwisata itu mencari kenyamanan. Ini yang mestinya terus disosialisasikan pemda kepada masyarakat. Masyarakat di sekitar Danau Toba itu kan lugu, kalau tidak diberitahu, ya nggak akan tahu,” pungkas Korem. (sam)