Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suhu politik dalam perebutan kursi Wakil Gubernur Sumatera Utara semakin memanas. Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang tercatat sebagai partai pengusung mayoritas pasangan Gatot-Tengku Erry saling serang memperebutkan kursi wakil gubernur yang ditinggalkan Tengku Erry Nuradi.
PKS tidak terima sindiran serta tudingan yang menyebutkan partai tersebut rakus akan kekuasaan seperti dilontarkan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut, Toni Togatorop. “Harusnya tidak seperti itu komunikasi politiknya, Hanura terlalu picik. Perkataan yang ditudingkan itu terlalu kekanak-kanakan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar kepada Sumut Pos, Rabu (1/6).
Sesuai UU No 8/2015 tentang Pemilu, kata dia, yang berhak mengusulkan calon wakil gubernur itu adalah seluruh partai pengusung. Artinya, kursi Sumut 2 bukan milik Partai Hanura semata.
“Partai pengusung itu ada lima, memang yang mayoritas itu PKS dan Hanura. Siapapun calonnya tidak ada masalah, yang terpenting harus dikomunikasikan dengan seluruh partai pengusung, karena itu amanat undang-undang. Usulan partai pengusung itu dua nama dan selanjutnya diserahkan ke DPRD untuk dipilih,” ucapnya.
Zulfikar yang mendapat amanah dari DPW PKS Sumut untuk menjalin komunikasi dengan partai pengusung sudah mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan Ketua DPD Partai Hanura Sumut, Zulkilfi Effendi Siregar.
“Sekitar 4 atau 5 hari lalu saya sudah sampaikan kepada Pak Zulkifli agar dapat duduk bersama membahas sosok calon wakil gubernur, pada intinya Pak Zulkifli setuju. Tapi, sejauh ini belum terlaksana mengingat kesibukan masing-masing,” kata Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Sumut ini.
Penjaringan internal yang dilakukan PKS, lanjut Zulfikar, sampai saat ini masih berlangsung. Meski, secara langsung ia tidak ikut tergabung di dalam penjaringan internal.
“Semua masih berposes,” tukasnya.
Politisi PKS lainnya, Burhanuddin Siregar juga tidak terima tudingan yang disampaikan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut, Toni Togatorop. Diakuinya, semua partai pengusung memiliki hak yang sama.
Burhanuddin menilai, yang lebih penting saat ini ialah mencari sosok wakil gubernur yang tepat untuk mendapingi Tengku Erry Nuradi di sisa masa jabatan 2013-2018. Agar roda pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga masyarakat Sumut dapat merasakan pembangunan serta keberadaan pemerintah.
Karenanya, partai pengusung dianggapnya perlu berkomunikasi dengan gubernur. “Belum tentu juga Pak Zulkifli Siregar yang selama ini digadang-gadang Partai Hanura akan disetujui gubernur. Biarlah semua proses berjalan sebagai mana mestinya,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut ini.
Tarik-menarik kepentingan, diakuinya merupakan sebuah kewajaran dalam berpolitik. Hanya saja, pada saat ini yang perlu dilakukan adalah membiarkan semua berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau tidak ada kesamaan visi-misi gubernur dengan wakilnya akan susah, kita tidak mau kejadian yang lalu terulang kembali,” tutupnya.
