26.7 C
Medan
Thursday, May 9, 2024

Nias dan Tapanuli Punya Potensi Besar untuk PAD

Tradisi Hombo Batu atau Lompat batu di Kepulauan Nias yang menjadi daya tarik wisatawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan pemekaran daerah yang ingin pisah dengan Sumatera Utara (Sumut) saat ini belum disetujui. Namun jika dikaji, Nias dan Tapanuli memiliki potensi besar untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah

Aktivis Lingkungan yang juga tokoh masyarakat Batak, Wilmar Simanjorang menilai bahwa alangkah lebih baik jika provinsi Tapanuli bisa dimekarkan. Sebab dengan begitu, anggaran pembangunan dari pusat misalnya, akan lebih terfokus ke beberapa kabupaten/kota saja. Apalagi, potensi yang dimiliki daerah cukup besar, khususnya dari sektor pariwisata dan pertanian.

“Saat ini pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata Nasional. Begitu juga dengan yang lain di luar dari Danau Toba. Maka sebaiknya pemekaran itu dilakukan,” ujar Wilmar kepada Sumut Pos, Rabu (4/7).

Soal potensi pendapatan asli daerah (PAD) sendiri, Wilmar menjelaskan bahwa potensi dimaksud yakni Danau Toba denga pariwisatanya yang menjual dengan berbasis Geopark (taman bumi). Kemudian beberapa daerah lain yang juga memiliki andalan pertanian, perkebunan, industri perikanan dan kelautan, serta perdagangan yang juga stategis.

Pun begitu, Wilmar mengakui masih ada masalah yang menurutnya belum dapat diselesaikan hingga kini. Jika pemerintah pusat menyetujui pemekaran tersebut, dirinya sendiri bertanya, dimana ibukota provinsi akan ditetapkan. Sehingga, masih banyak pekerjaan dan itu menjadi tugas dari Pemprovsu untuk bisa membenahi seluruh kawasan yang terdiri dari Kota Sibolga, Tapteng, Taput, Tobasa, Humbahas dan Samosir itu.

“Tetapi masalahnya sekarang kalau lah dibuat Protap, belum juga ada kata sepakat ‘Sahata Saoloan’, belum juga terpikir ibukotanya dimana. Apalagi kalau nanti setelah pemekaran kondisinya sama saja, untuk apa?” sebutnya.

Sementara tokoh pemuda asal Nias, Turunan Gulo menyebutkan saat ini moratorium pemekaran daerah lebih dikarenakan konsentrasi pemerintah pusat memfokuskan dana untuk pembangunan. Selain itu, kondisi keuangan Negara yang juga dalam keadaan kurang baik. Sehingga dirinya memaklumi, meskipun desakan untuk berpisah dari Sumut katanya cukup besar.

Tradisi Hombo Batu atau Lompat batu di Kepulauan Nias yang menjadi daya tarik wisatawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan pemekaran daerah yang ingin pisah dengan Sumatera Utara (Sumut) saat ini belum disetujui. Namun jika dikaji, Nias dan Tapanuli memiliki potensi besar untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah

Aktivis Lingkungan yang juga tokoh masyarakat Batak, Wilmar Simanjorang menilai bahwa alangkah lebih baik jika provinsi Tapanuli bisa dimekarkan. Sebab dengan begitu, anggaran pembangunan dari pusat misalnya, akan lebih terfokus ke beberapa kabupaten/kota saja. Apalagi, potensi yang dimiliki daerah cukup besar, khususnya dari sektor pariwisata dan pertanian.

“Saat ini pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata Nasional. Begitu juga dengan yang lain di luar dari Danau Toba. Maka sebaiknya pemekaran itu dilakukan,” ujar Wilmar kepada Sumut Pos, Rabu (4/7).

Soal potensi pendapatan asli daerah (PAD) sendiri, Wilmar menjelaskan bahwa potensi dimaksud yakni Danau Toba denga pariwisatanya yang menjual dengan berbasis Geopark (taman bumi). Kemudian beberapa daerah lain yang juga memiliki andalan pertanian, perkebunan, industri perikanan dan kelautan, serta perdagangan yang juga stategis.

Pun begitu, Wilmar mengakui masih ada masalah yang menurutnya belum dapat diselesaikan hingga kini. Jika pemerintah pusat menyetujui pemekaran tersebut, dirinya sendiri bertanya, dimana ibukota provinsi akan ditetapkan. Sehingga, masih banyak pekerjaan dan itu menjadi tugas dari Pemprovsu untuk bisa membenahi seluruh kawasan yang terdiri dari Kota Sibolga, Tapteng, Taput, Tobasa, Humbahas dan Samosir itu.

“Tetapi masalahnya sekarang kalau lah dibuat Protap, belum juga ada kata sepakat ‘Sahata Saoloan’, belum juga terpikir ibukotanya dimana. Apalagi kalau nanti setelah pemekaran kondisinya sama saja, untuk apa?” sebutnya.

Sementara tokoh pemuda asal Nias, Turunan Gulo menyebutkan saat ini moratorium pemekaran daerah lebih dikarenakan konsentrasi pemerintah pusat memfokuskan dana untuk pembangunan. Selain itu, kondisi keuangan Negara yang juga dalam keadaan kurang baik. Sehingga dirinya memaklumi, meskipun desakan untuk berpisah dari Sumut katanya cukup besar.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/