Sebahagian peserta Lake Toba Summit saat menikmati keindahan Danau Toba dari atas kapal., beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Langkah pemerintah dalam mengembangkan kawasan wisata Danau Toba mulai mencemaskan. Setidaknya, ini karena target pembentukan Badan Otorita Danau Toba hingga sekarang belum juga terbentuk. Perpres sebagai payung hukum keberadaan badan tersebut belum terbit.
Anggota DPR Martin Hutabarat mengingatkan pemerintah agar serius mewujudkan rencana pengembangan Danau Toba. “Pemerintah harus mempercepat pembentukan Badan Otorita Danau Toba. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun. Masyarakat sudah menunggu realisasi program-program pemerintah untuk mengembangkan Danau Toba,” terang Martin Hutabarat kepada di Jakarta, Selasa (12/4).
Menko Maritim Rizal Ramli sebelumnya pernah membeber setidaknya 8 rencana yang akan dilakukan. Yakni, perpanjangan landasan Bandara Sibisa, pembangunan tourist resort, pembangunan Jalan Tol Kualanamu – Parapat.
Selain itu, pendalaman Tano Ponggol, dan pembersihan Danau Toba. Selanjutnya, dilakukan penyediaan lahan seluas 500 Ha untuk Eco-Tourism wilayah wisata Danau Toba, pembuatan Perpres Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba, dan kampanye ‘Bersih-Senyum’ bagi warga sekitar Danau Toba.
Martin mengatakan, jangan sampai rencana-rencana program itu hanya di atas kertas saja. Pasalnya, jika hal tersebut tidak segera dikerjakan, rakyat Sumut akan kecewa.
“Kalau tak segera dikerjakan, rakyat Sumut akan menganggap pemerintah hanya omong saja, tak ada realisasi,” kata politikus asal Siantar itu.
Sumber media ini di internal Kementerian Pariwisata pernah mengungkapkan, pembentukan Badan Otorita Danau Toba terganjal banyaknya kepentingan dari beragam pihak. Martin menilai, pemerintah mestinya tegas, jangan disetir kelompok atau individu yang punya kepentingan pribadi.
“Badan Otorita Danau Toba harus dibentuk demi kepentingan dua pihak saja, yakni kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Sumut,” ujarnya.
Martin mengaku, secara pribadi dirinya memang menaruh harapan besar pada Badan Otorita Danau Toba. Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah pusat, Martin mengatakan, Badan tersebut diharapkan bisa mengatasi beragam kepentingan yang selama ini menghambat upaya pengembangan Danau Toba. (sam/adz)
