MEDAN, SumutPos – Puncak perayaan Milad ke-36 Ikatan Keluarga Labuhanbatu Raya (IKLAB Raya) yang berlangsung meriah di Aula Universitas Imelda, Medan, Minggu (12/7/2026), menyisakan catatan kritis. Acara sakral pengingat sejarah pemekaran Kabupaten Labuhanbatu tersebut dinilai tidak lengkap lantaran ketidakhadiran Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) maupun perwakilan resminya tanpa alasan yang jelas.
Padahal, dua kepala daerah lainnya, yakni Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri, S.T., dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Dr. Syamsul Tanjung, tampak hadir di tengah-tengah ratusan warga perantauan dan tokoh masyarakat Labuhanbatu Raya. Absennya unsur pimpinan dari Pemkab Labusel ini memicu kritik tajam dari para tokoh pendiri dan penasehat organisasi.
Ketua Umum IKLAB Raya, Drs. H. Rivai Nasution, M.M., menyatakan kekecewaannya secara terbuka kepada awak media, Minggu (18/7/2026). Ia menegaskan, kehadiran kepala daerah bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan bentuk penghormatan terhadap akar sejarah wilayah yang mereka pimpin saat ini.
“Pemekaran Labuhanbatu Raya menjadi tiga kabupaten—Labuhanbatu, Labura, dan Labusel—tidak terlepas dari gagasan, perjuangan, dan tetesan keringat para tokoh serta senior yang bernaung di bawah IKLAB Raya,” ujar Rivai lugas.
Ia menambahkan, rangkaian milad kali ini diawali dengan ziarah ke makam para tokoh pemekar. Kegiatan tersebut dirancang sebagai pengingat historis bagi generasi penerus, termasuk para kepala daerah yang kini menikmati hasil pemekaran tersebut. Oleh karena itu, ketidakhadiran Bupati Labusel dinilai sebagai bentuk kurangnya partisipasi dan penghargaan terhadap sejarah daerah sendiri.
Nada kritis juga datang dari Penasehat IKLAB Raya sekaligus mantan Kepala BPSDM Provinsi Sumatra Utara, Prof. Dr. Ir. Zainuddin. Meski memuji kesuksesan acara dalam mempererat persatuan budaya, ia mengingatkan pentingnya komunikasi dua arah yang sehat antara kepala daerah dan elemen masyarakat.
“Kita mendoakan agar Pemkab Labusel terus maju dan masyarakatnya berkembang. Namun, kepala daerah juga harus lebih peduli dan membangun komunikasi yang baik dengan organisasi IKLAB Raya yang memiliki akar sejarah kuat,” tandas Zainuddin.
Sementara itu, Penasehat IKLAB Raya yang juga mantan pejabat Pemprov Sumut, Drs. H.M. Yusuf, M.M., mendesak agar kritik dari masyarakat ini dijadikan bahan evaluasi total bagi seluruh kepala daerah di wilayah Labuhanbatu Raya, khususnya Bupati Labusel. Menurut Yusuf, seorang pemimpin wajib menghadapi persoalan daerah secara terbuka dan responsif.
“Segala persoalan daerah wajib dijawab secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan menghindari forum-forum strategis warga daerah,” tegas Yusuf.
Acara milad ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala BPSDM Pemprovsu, Wali Kota Medan yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta Ketua Dewan Penasehat IKLAB Raya yang juga mantan Sekdaprovsu, Prof. Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara mengaku belum menerima konfirmasi resmi maupun alasan logis dari bagian protokol Pemkab Labuhanbatu Selatan terkait absennya bupati beserta jajaran pejabatnya dalam forum strategis tersebut. (adz)
