DELI SERDANG – Puluhan siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, mengalami sakit perut hingga muntah-muntah setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (18/9/2026).
Para siswa dari sejumlah sekolah tersebut kemudian dilarikan ke Puskesmas Galang untuk mendapatkan penanganan medis. Dugaan gangguan kesehatan itu sempat membuat panik pihak sekolah dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang Tetti Keliat, mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah siswa yang dibawa ke Puskesmas Galang. Dari 25 anak yang sempat mendapatkan perawatan, sebagian besar sudah diperbolehkan pulang.
“Dari 25 orang yang dibawa ke Puskesmas, terakhir tinggal tiga anak saja yang masih dirawat. Semuanya kondisinya tidak sama, makanya ada yang bisa pulang,” ujar Tetti, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, pihaknya belum dapat memastikan apakah keluhan yang dialami para siswa tersebut disebabkan oleh makanan MBG. Untuk memastikan penyebabnya, Dinas Kesehatan Deliserdang telah mengambil sampel makanan yang dikonsumsi para siswa. “Kita sudah ambil sampelnya untuk dibawa ke lab. Kita belum bisa memastikan ini, tunggu hasil labnya,” katanya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya 38 siswa dari empat sekolah dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG.
Mereka masing-masing berasal dari SDN 101976 Desa Bandar Kuala sebanyak tujuh siswa, SDN 106197 Desa Paku sebanyak 13 siswa, SDN 101961 Desa Timbang Deli sebanyak 17 siswa, serta SDN 107827 Desa Titi Besi sebanyak satu siswa.
Keluhan yang dialami para siswa di antaranya sakit perut dan muntah-muntah. Setelah mengalami keluhan tersebut, pihak sekolah langsung membawa siswa yang membutuhkan penanganan ke Puskesmas Galang.
Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang A Syukri Fitrian, membenarkan adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. “Sudah ditangani dan sudah ada juga yang pulang,” ujar Syukri.
Namun, Syukri belum bersedia memastikan jumlah keseluruhan siswa yang mengalami keluhan. Ia mengatakan seluruh siswa yang sakit telah mendapatkan penanganan dari tenaga medis di Puskesmas Galang. Sebagian sudah pulang, sementara beberapa lainnya masih menjalani perawatan.
Dugaan sementara di lapangan, sejumlah siswa mengalami keluhan setelah mengonsumsi menu MBG, termasuk susu kotak yang menjadi bagian dari makanan yang dibagikan. Namun, penyebab pasti keluhan tersebut belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
Dinas Kesehatan Deliserdang selanjutnya akan mengirim sampel makanan dan minuman yang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
Di sisi lain, hingga kini belum diketahui secara pasti dari dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mana menu MBG tersebut berasal.
Sekolah Negeri Bisa Tolak MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut sekolah negeri bisa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).”Untuk sekolah negeri ini harus, kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua,” kata Sudaryono saat Rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (17/9).
Ketentuan tersebut merupakan hasil rapat BGN bersama Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.”Untuk sekolah negeri ini harus, kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua,” tutur Sudaryono.
Dia menegaskan, dalam satu sekolah negeri tidak diperbolehkan terjadi pembagian penerima MBG berdasarkan kemampuan ekonomi siswa. Misalnya, sebagian siswa menerima MBG sementara sebagian lainnya tidak.”Itu keputusan sementara adalah seperti itu. Jadi tidak mungkin dalam satu sekolah negeri katakanlah 70 persen misalnya mampu, 30 persen nggak mampu,” katanya.
Jika sekolah memilih menerima MBG, kata Sudaryono, keputusan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama antara sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Begitu pula jika sekolah memilih tidak menerima program tersebut.
“Kemudian kalau memang iya, konsensusnya harus sekolah, komite sekolah, wali muridnya harus sepakat, sepakat iya semua atau sepakat, sepakat tidak semua. Gitu kira-kira,” katanya.
Dia menjelaskan, prinsip pelaksanaan MBG adalah memberikan hak atas pemenuhan gizi kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran. Namun, pemberian tersebut tetap mempertimbangkan pihak yang tidak bersedia menerima program.”Jadi prinsipnya adalah ini adalah demokratisasi gizi. Intinya semua berhak diberikan, kecuali yang tidak mau,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, mekanisme untuk sekolah swasta akan ditangani secara berbeda karena kondisi masing-masing sekolah dapat menjadi pertimbangan. “Dan kami, terkait sekolah swasta saya kira lebih beda penanganannya, karena memang sekolah swasta bisa dilihat dari kondisi sekolah dan lain sebagainya,” pungkasnya.
BGN Suspend 1.276 SPPG
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 654 SPPG masuk kategori kritis karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah tegas itu diambil menyusul kembali munculnya kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah. Selain menghentikan operasional, BGN memastikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk SPPG yang disuspend juga dihentikan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, dapur yang berstatus suspend tidak diperbolehkan beroperasi dan otomatis tidak menerima insentif.“Saya pastikan dapur tidak beroperasi. Saya pastikan dapurnya tidak dapat insentif,” ujar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, penghentian insentif tersebut merupakan konsekuensi dari status suspend yang diberikan kepada SPPG. Dengan demikian, dapur yang belum memenuhi ketentuan tidak dapat menjalankan layanan MBG maupun memperoleh dukungan operasional dari pemerintah.
Kebijakan tersebut dilakukan di tengah proses harmonisasi anggaran BGN bersama Kementerian Keuangan. Sudaryono mengatakan proses tersebut masih berlangsung dan diharapkan segera menemukan titik penyelesaian.“Tapi saya berharap mungkin sesegera mungkin lah ini harusnya sudah enggak ada persoalan lain,” katanya.
Anggaran Harus Tepat Sasaran
Sudaryono juga menanggapi pembahasan anggaran BGN setelah adanya pergantian Menteri Keuangan. Ia menegaskan, BGN siap mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang diberikan negara.
Menurutnya, penggunaan anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tidak digunakan untuk pengadaan yang tidak diperlukan.
“Kami intinya gini, semua anggaran mau besar mau kecil itu uang negara, uang rakyat. Tentu saja saya sebagai Kepala BGN harus mempertanggungjawabkan anggaran itu sebaik mungkin,” ujarnya.
Selain itu, BGN menginginkan agar setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima program.
“Kalau memang anggarannya jauh lebih sedikit terus manfaatnya lebih besar tentu saja kita maunya begitu. Kita enggak mau anggaran jor-joran juga kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang tidak perlu sudah tidak mungkin kita lakukan itu,” kata Sudaryono. (bbs/jpc/ila)
