27.8 C
Medan
Thursday, May 2, 2024

OK Arya Ditangkap KPK, Tim Saber Pungli Sumut Disorot

Tim Saber Pungli-Ilustrasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Surya Adinata menilai, OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Batubara, OK Arya, dan rekan-rekannya, Rabu (13/9) lalu, menjadi tamparan keras bagi Tim Saber Pungli di Sumut.

Menurutnya, kinerja tim yang dibentuk atas besutan Presiden Jokowi ini mulai kurang greget. “Di awal-awal sempat kencang, tapi belakangan agak kurang,” kata Surya Adinata kepada Sumut Pos, Senin (18/9).

Dikatakannya, sejak dibentuk, tim sudah bekerja menangkap aparat pemerintahan setingkat kadis maupun perwira Polri yang ketahuan pungli. “Tapi belakangan, OTT Tim Saber Pungli Sumut cuma menangkap bawahan saja tanpa melakukan pengembangan kepada pejabat tingginya. Ini yang saya rasa perlu dikuatkan lagi,” kata Surya.

Menurutnya, Tim Saber Pungli ini dibentuk secara konkrit dan memiliki infrastruktur yang kokoh karena terdiri dari sejumlah elemen, mulai dari Polri, Kejaksaan, dan pejabat pemerintah daerah setempat.

“Jadi sangat disayangkan ketika pengungkapan yang mereka lakukan tidak menjerat pejabat tingginya. Konsep dasar dari korupsi itu terjadi tidak sendiri, tapi ada orang lain. Artinya, bawahan tidak akan melakukan pungli tanpa ada petunjuk atasan. Kenapa saya bilang begitu, dalam konteks hukum Pungli itu adalah korupsi,” katanya.

Memang, Tim Saber Pungli tidak memiliki wewenang sehebat KPK yang mampu melakukan penyadapan alat komunikasi pejabat yang mereka target. Namun, pada hakikatnya orang-orang yang ada di dalam tim ini sudah mumpuni.

“Mereka (Tim Saber Pungli Sumut) terdiri dari polisi, jaksa dan ada birokrat. Dan mereka semuanya sudah pasti memiliki informasi seputar tindak-tanduk pungli di Sumut. Jadi sangat disayangkan kalau tim ini dibentuk hanya untuk memenuhi ketetapan yang dibuat Jokowi, harus sejalan juga dong dengan semangatnya,” harap Surya.

Masyarakat di Sumut sudah sangat resah dengan perilaku pungli yang menggerogoti semua lini seperti sektor pendidikan, pelayanan publik. Menurutnya, jelang Pilkada intensitas praktik pungli berpotensi meningkat.

Menurut Surya, hal ini harus mendapat perhatian serius Tim Saber Pungli dan aparat penegak hukum. “Yang paling rawan melakukan pungli itu biasanya incumbent, tak perlu saya terangkan bagaimana teknisnya. Nanti itu pasti
akan terungkap dan bakal banyak bermunculan. Kita tunggu saja. Yang jadi korban siapa, tentunya masyarakat kecil,” pungkas Surya. (dvs/mag-6/adz)

Tim Saber Pungli-Ilustrasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Surya Adinata menilai, OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Batubara, OK Arya, dan rekan-rekannya, Rabu (13/9) lalu, menjadi tamparan keras bagi Tim Saber Pungli di Sumut.

Menurutnya, kinerja tim yang dibentuk atas besutan Presiden Jokowi ini mulai kurang greget. “Di awal-awal sempat kencang, tapi belakangan agak kurang,” kata Surya Adinata kepada Sumut Pos, Senin (18/9).

Dikatakannya, sejak dibentuk, tim sudah bekerja menangkap aparat pemerintahan setingkat kadis maupun perwira Polri yang ketahuan pungli. “Tapi belakangan, OTT Tim Saber Pungli Sumut cuma menangkap bawahan saja tanpa melakukan pengembangan kepada pejabat tingginya. Ini yang saya rasa perlu dikuatkan lagi,” kata Surya.

Menurutnya, Tim Saber Pungli ini dibentuk secara konkrit dan memiliki infrastruktur yang kokoh karena terdiri dari sejumlah elemen, mulai dari Polri, Kejaksaan, dan pejabat pemerintah daerah setempat.

“Jadi sangat disayangkan ketika pengungkapan yang mereka lakukan tidak menjerat pejabat tingginya. Konsep dasar dari korupsi itu terjadi tidak sendiri, tapi ada orang lain. Artinya, bawahan tidak akan melakukan pungli tanpa ada petunjuk atasan. Kenapa saya bilang begitu, dalam konteks hukum Pungli itu adalah korupsi,” katanya.

Memang, Tim Saber Pungli tidak memiliki wewenang sehebat KPK yang mampu melakukan penyadapan alat komunikasi pejabat yang mereka target. Namun, pada hakikatnya orang-orang yang ada di dalam tim ini sudah mumpuni.

“Mereka (Tim Saber Pungli Sumut) terdiri dari polisi, jaksa dan ada birokrat. Dan mereka semuanya sudah pasti memiliki informasi seputar tindak-tanduk pungli di Sumut. Jadi sangat disayangkan kalau tim ini dibentuk hanya untuk memenuhi ketetapan yang dibuat Jokowi, harus sejalan juga dong dengan semangatnya,” harap Surya.

Masyarakat di Sumut sudah sangat resah dengan perilaku pungli yang menggerogoti semua lini seperti sektor pendidikan, pelayanan publik. Menurutnya, jelang Pilkada intensitas praktik pungli berpotensi meningkat.

Menurut Surya, hal ini harus mendapat perhatian serius Tim Saber Pungli dan aparat penegak hukum. “Yang paling rawan melakukan pungli itu biasanya incumbent, tak perlu saya terangkan bagaimana teknisnya. Nanti itu pasti
akan terungkap dan bakal banyak bermunculan. Kita tunggu saja. Yang jadi korban siapa, tentunya masyarakat kecil,” pungkas Surya. (dvs/mag-6/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/