Erry Sesalkan Gatot Tak Selektif Cairkan Dana

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi hadir dalam persidangan kasus dana Bansos dan Hibah 2012-2013, Senin (19/9/2016). Hadir sebagai saksi, Erry mengakui kalau dia mendapat jatah membubuhkan tandatangan untuk penerima dana dengan besaran Rp151 juta hingga Rp200 Juta.

Erry hadir di hadapan majelis hakim yang diketuai Janiko Girsang di ruang utama di Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan memakai baju lengan panjang berwarna gelap. Memakai kacamata, Erry yang pada 2012-2013 menjadi wakil gubernur itu berusaha santai menjawab pertanyaan. Sementara Gatot Pujo Nugroho yang menjadi terdakwa, duduk di sisi kanan ruang sidang. Tatapannya tak lepas menatap mantan wakilnya itu saat menjawab pertanyaan.

Dalam kesaksiannya, Erry menyebutkan terdapat sejumlah lembaga penerima dana Bansos dan Hibah Pemprov Sumut 2012-2013 yang tidak sesuai persyaratan. Namun, tim verifikasi tetap meloloskan dan mencairkan dana untuk lembaga-lembaga itu. “Banyak LSM atau lembaga yang menerima dan sudah diverifikasi. Setelah kejadian ini, banyak juga tidak melengkapi syarat. Saya tahu cukup banyak. Tapi, saya tidak hafal jumlahnya,” tutur Erry di ruang utama di PN Medan, Senin (19/9).

Dia juga mengungkapkan dengan sistem verifikasi yang dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yakni, Kesbangpolinmas Pemprov Sumut tidak melakukan verifikasi secara maksimal. Contohnya, Lembaga Khusus Wartawan yang menerima aliran dana Bansos sebesar Rp150 juta.

“Saat saya hendak menantangani, saya lihat kops suratnya dan stempelnya berbeda. Saya coba cek ke PWI, ternyata lembaga itu tidak ada. Saya coba cek yang lain juga tidak ada,” jelas Erry.

“Tidak saya tanda tangani. Tapi, tetap cair juga,” katanya.

Namun berikutnya Erry menjelaskan, kalau dirinya memang diberi ‘jatah’ menandatangani dana bantuan minimal Rp151 juta, dan maksimal Rp200 juta. Dengan kata lain, bantuan Lembaga Khusus Wartawan memang bukan wilayahnya karena untuk bantuan di bawah Rp151 juta menjadi urusan Sekda.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi hadir dalam persidangan kasus dana Bansos dan Hibah 2012-2013, Senin (19/9/2016). Hadir sebagai saksi, Erry mengakui kalau dia mendapat jatah membubuhkan tandatangan untuk penerima dana dengan besaran Rp151 juta hingga Rp200 Juta.

Erry hadir di hadapan majelis hakim yang diketuai Janiko Girsang di ruang utama di Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan memakai baju lengan panjang berwarna gelap. Memakai kacamata, Erry yang pada 2012-2013 menjadi wakil gubernur itu berusaha santai menjawab pertanyaan. Sementara Gatot Pujo Nugroho yang menjadi terdakwa, duduk di sisi kanan ruang sidang. Tatapannya tak lepas menatap mantan wakilnya itu saat menjawab pertanyaan.

Dalam kesaksiannya, Erry menyebutkan terdapat sejumlah lembaga penerima dana Bansos dan Hibah Pemprov Sumut 2012-2013 yang tidak sesuai persyaratan. Namun, tim verifikasi tetap meloloskan dan mencairkan dana untuk lembaga-lembaga itu. “Banyak LSM atau lembaga yang menerima dan sudah diverifikasi. Setelah kejadian ini, banyak juga tidak melengkapi syarat. Saya tahu cukup banyak. Tapi, saya tidak hafal jumlahnya,” tutur Erry di ruang utama di PN Medan, Senin (19/9).

Dia juga mengungkapkan dengan sistem verifikasi yang dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yakni, Kesbangpolinmas Pemprov Sumut tidak melakukan verifikasi secara maksimal. Contohnya, Lembaga Khusus Wartawan yang menerima aliran dana Bansos sebesar Rp150 juta.

“Saat saya hendak menantangani, saya lihat kops suratnya dan stempelnya berbeda. Saya coba cek ke PWI, ternyata lembaga itu tidak ada. Saya coba cek yang lain juga tidak ada,” jelas Erry.

“Tidak saya tanda tangani. Tapi, tetap cair juga,” katanya.

Namun berikutnya Erry menjelaskan, kalau dirinya memang diberi ‘jatah’ menandatangani dana bantuan minimal Rp151 juta, dan maksimal Rp200 juta. Dengan kata lain, bantuan Lembaga Khusus Wartawan memang bukan wilayahnya karena untuk bantuan di bawah Rp151 juta menjadi urusan Sekda.