Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘melirik’ harta kekayaan milik petinggi pemerintahan di Sumut.
SAHALA, MEDAN
Para petinggi tersebut adalah Gubernur Sumut (Gubsu) Tengku Erry Nuradi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Sumut, Eddy Sahputra Salim.
Pun demikian, Senin (22/8) kemarin suasana di Kantor Gubernur Sumut tampak seperti biasa. Tengku Erry tiba sekira pukul 16.30 Wib, setelah tiga pejabat lainnya diperiksa lebih dulu.
Namun, usai proses klarifikasi, sekira pukul 18.30 Wib, tidak seperti biasa tiga pejabat negara lainnya, Erry memilih menggunakan lift khusus untuk turun dari ruang pemeriksaan ke lantai basement. Ternyata sopir yang telah menunggunya langsung menghidupkan mesin mobil setelah Erry keluar dari dalam lift. Dia tak mau bicara.
Sementara, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak banyak berkomentar saat ditanya tentang harta kekayaannya yang telah diklarifikasi oleh tim PP LHKPN KPK. Ia mengaku tidak ada mendapatkan masalah pada pelaporannya.
“Saya kan sudah dari dulu sampaikan laporan. Klarifikasi itu kan kalau ada yang kurang data, itu saja. Tidak ada (masalah). Kan dua tahun sekali, atau wali kota yang baru menjabat itu harus laporkan LHKPN,” kata Eldin.
Senada dengan Eldin, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham juga mengaku tidak mendapatkan masalah dalam pelaporan harta kekayaannya. Ia juga membantah bahwa terdapat harta yang tidak ia laporkan kepada KPK sebelumnya.
“Tidak ada (masalah), hasilnya bagus, sudah selesai. Hanya diklarifikasi saja tidak ada yang lain,” ujar Idaham yang mengenakan pakaian dinas.
Diketahui, proses klarifikasi dilakukan mulai pukul 13.30 Wib dan berakhir pada pukul 18.30 Wib.
