25.6 C
Medan
Sunday, May 19, 2024

PTUN Medan Menangkan Surfenov, KPU Disarankan Kasasi

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga.
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menyarankan, KPU Pematangsiantar mengajukan kasasi atas putusan PTUN Medan yang mengeluarkan putusan memenangkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga.

Langkah kasasi, lanjut Jerry, penting untuk menunjukkan, KPU Pematangsiantar berupaya menegakkan aturan pilkada. Pasalnya, pasangan Surfenov-Parlindungan yang diusung Partai Golkar hanya mendapat rekomendasi dari kubu Aburizal Bakrie. Padahal, sesuai peraturan KPU, bakal paslon dari Golkar harus diusung dua kubu, yakni Aburizal Bakri dan Agung Laksono.

“Sebaiknya KPU kasasi, karena sudah jelas pasangan tersebut tidak memenuhi persyaratan. KPU harus berjuang untuk menegakkan aturan,” terang Jerry kepada koran ini, kemarin (25/2).

Dikatakan Jerry, justru KPU Siantar akan disalahkan jika menerima begitu saja putusan PTUN Medan itu. Jika KPU mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung (MA) juga memenangkan Surfenov-Parlindungan, kata Jerry, itu soal lain. Dengan kata lain, misal MA nantinya memenangkan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, KPU Siantar sudah tidak bisa disalahkan karena yang memutuskan MA.

“Misal dalam kasus Pilkada Simalungun, komplikasi-komplikasi yang muncul belakangan ini, sudah bukan salahnya KPU Simalungun,” ujar Jerry.

Komplikasi yang dimaksud Jerry adalah polemik seputar pelantikan pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih, JR Saragih-Amran Sinaga. Menurut Jerry, jika pada akhirnya nanti Mendagri Tjahjo Kumolo hanya mengeluarkan SK pengesahan dan pelantikan untuk JR Saragih saja, tetap saja itu akan menjadi problem.

“Pasangan calon itukan satu paket, apa pun alasannya, kalau hanya satu saja yang dilantik, itu akan muncul masalah. Nah, ini adalah implikasi dari putusan MA, bukan salahnya KPU Simalungun. Yang terpenting, KPU sudah berupaya untuk menegakkan aturan. KPU Siantar juga harus seperti itu, ajukan kasasi saja,” saran Jerry.

Sementara di gedung PTUN Medan, Jalan Bunga Raya Medan, para pendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga menyambut gembira putusan PTUN Medan yang mengabulkan permohonan pasangan calon tersebut.

“Hidup Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga. Masyarakat Siantar ingin mereka menjadi pemimpin Pematangsiantar,” teriak seorang pendukung di ruang utama gedung PTUN Medan usai sidang, Kamis (25/2).

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketui Sugianto, memutuskan dan menetapkan No 98/D/2015 PTUN-MEDAN Tanggal 8 Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

“Mewajibkan tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkan, yaitu berita acara KPU Pematangsiantar tentang tindak lanjut surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terkait pencoretan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Surfenov -Parlindungan,” ujar Sugianto.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga.
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menyarankan, KPU Pematangsiantar mengajukan kasasi atas putusan PTUN Medan yang mengeluarkan putusan memenangkan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga.

Langkah kasasi, lanjut Jerry, penting untuk menunjukkan, KPU Pematangsiantar berupaya menegakkan aturan pilkada. Pasalnya, pasangan Surfenov-Parlindungan yang diusung Partai Golkar hanya mendapat rekomendasi dari kubu Aburizal Bakrie. Padahal, sesuai peraturan KPU, bakal paslon dari Golkar harus diusung dua kubu, yakni Aburizal Bakri dan Agung Laksono.

“Sebaiknya KPU kasasi, karena sudah jelas pasangan tersebut tidak memenuhi persyaratan. KPU harus berjuang untuk menegakkan aturan,” terang Jerry kepada koran ini, kemarin (25/2).

Dikatakan Jerry, justru KPU Siantar akan disalahkan jika menerima begitu saja putusan PTUN Medan itu. Jika KPU mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung (MA) juga memenangkan Surfenov-Parlindungan, kata Jerry, itu soal lain. Dengan kata lain, misal MA nantinya memenangkan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, KPU Siantar sudah tidak bisa disalahkan karena yang memutuskan MA.

“Misal dalam kasus Pilkada Simalungun, komplikasi-komplikasi yang muncul belakangan ini, sudah bukan salahnya KPU Simalungun,” ujar Jerry.

Komplikasi yang dimaksud Jerry adalah polemik seputar pelantikan pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih, JR Saragih-Amran Sinaga. Menurut Jerry, jika pada akhirnya nanti Mendagri Tjahjo Kumolo hanya mengeluarkan SK pengesahan dan pelantikan untuk JR Saragih saja, tetap saja itu akan menjadi problem.

“Pasangan calon itukan satu paket, apa pun alasannya, kalau hanya satu saja yang dilantik, itu akan muncul masalah. Nah, ini adalah implikasi dari putusan MA, bukan salahnya KPU Simalungun. Yang terpenting, KPU sudah berupaya untuk menegakkan aturan. KPU Siantar juga harus seperti itu, ajukan kasasi saja,” saran Jerry.

Sementara di gedung PTUN Medan, Jalan Bunga Raya Medan, para pendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga menyambut gembira putusan PTUN Medan yang mengabulkan permohonan pasangan calon tersebut.

“Hidup Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga. Masyarakat Siantar ingin mereka menjadi pemimpin Pematangsiantar,” teriak seorang pendukung di ruang utama gedung PTUN Medan usai sidang, Kamis (25/2).

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketui Sugianto, memutuskan dan menetapkan No 98/D/2015 PTUN-MEDAN Tanggal 8 Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

“Mewajibkan tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkan, yaitu berita acara KPU Pematangsiantar tentang tindak lanjut surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terkait pencoretan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Surfenov -Parlindungan,” ujar Sugianto.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/