Prediksi ASITA diamini sejumlah perwakilan kabupaten/kota. Sebab, tujuh Pemda yang mengelilingi Danau Toba belum memiliki persiapan apapun untuk menyambut event Nasional itu. Sekda Humbahas, Saor Situmorang menyebutkan tidak ada kegiatan yang bisa berjalan tanpa ada uang. Menurutnya, uang adalah instrumen penting dalam setiap menyelenggarakan kegiatan.Jika harus dilakukan anggaran pendahuluan, Saor meminta surat sakti dari Komisi B DPRD Sumut.
“Surat itu akan kami bahas bersama anggota dewan disana, apakah boleh pendahuluan sementara P-APBD belum dibahas,”ujarnya ditempat yang sama.
Secara pribadi, Saor berharap agar tujuh kabupaten/kota yang mengelilingi Danau Toba dapat ikut mensukseskan kegiatan itu.
Plt Sekda Samosir, Tombor Simbolon juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, Pemkab Samosir belum pernah diajak berdiakusi mengenai agenda besar itu. “Kami belum pernah dilibatkan dalam rapat apapun untuk kegiatan festival danau Toba. Pada intinya kami mendukung kegiatan tersebut, tapi karena terkendala belum tersedianya Anggaran,” ucapnya.
Perwakilan Pemkab Karo, R Sitepu mengatakan, pihaknya akan tetap mendukung kegiatan tersebut meski belum ada anggaran pendukung. Karena ketiadaan anggaran, dia mengaku Pemkab Karo hanya akan mengikuti dua dari banyak festival yang akan diperlombakan.
“Kami hanya dua agenda yang ikut, itupun bukan festival kapal hias di Danau Toba,” ucapnya.
Sekretaris Komisi B, Aripay Tambunan menyebutkan, pihaknya sudah meminta draft pengajuan anggaran P-APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprovsu. Dimana didalamnya diajukan dana pendampingan. “Nanti akan kita konsultasikan ke BPK bahkan sampai ke KPK, capek persoalan dengan masalah hukum. Memang perlu ada dana pendamping dari masing-masing daerah khususnya tuan rumah. Minggu kedua Agustus Komisi B akan meninjau persiapan nya,” kata Politisi PAN itu.
“Sayangnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Elisa Marbun ataupun perwakilannya tidak hadir dalam kesempatan ini,” tukasnya. (bal/dik/adz)
