“Jika ditemukan ada kesalahan keuangan dan potensi kerugian negara, maka pihak BPK RI tetap akan mengungkapkan secara transparan,”jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Ir H Oki Doni Siregar dan Sekdako Johan Samose Harahap mengungkapkan, bahwa penghargaan yang diberikan oleh pihak BPK RI atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini merupakan bukti bahwa Pemko Tebingtinggi dalam mengelola anggaran selalu accountable, transparan. Ini merupakan momentum bagi kita, agar kedepan, Pemko Tebingtinggi bisa mempertahankan WTP ini. “Ini sebuah kinerja dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi, maka kita perlu mempertahankan kepercayaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari pihak BPK RI,”pinta Umar Zunaidi Hasibuan.
Menurut Umar, untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat, dibutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Tebingtinggi dan pihak DPRD Tebingtinggi untuk memproses APBD Induk, agar tidak ada keterlambatan pembahasan APBD tahun 2018.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Muhammad Hazly Azhari Hasibuan memberikan apresiasi tinggi kepada Pemko Tebingtinggi yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. (ian/han)
“Jika ditemukan ada kesalahan keuangan dan potensi kerugian negara, maka pihak BPK RI tetap akan mengungkapkan secara transparan,”jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Ir H Oki Doni Siregar dan Sekdako Johan Samose Harahap mengungkapkan, bahwa penghargaan yang diberikan oleh pihak BPK RI atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini merupakan bukti bahwa Pemko Tebingtinggi dalam mengelola anggaran selalu accountable, transparan. Ini merupakan momentum bagi kita, agar kedepan, Pemko Tebingtinggi bisa mempertahankan WTP ini. “Ini sebuah kinerja dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi, maka kita perlu mempertahankan kepercayaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari pihak BPK RI,”pinta Umar Zunaidi Hasibuan.
Menurut Umar, untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat, dibutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Tebingtinggi dan pihak DPRD Tebingtinggi untuk memproses APBD Induk, agar tidak ada keterlambatan pembahasan APBD tahun 2018.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Muhammad Hazly Azhari Hasibuan memberikan apresiasi tinggi kepada Pemko Tebingtinggi yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. (ian/han)
