Kebakaran, Sulit Cari Air

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan mengaku kesulitan mencari sumber air, saat hendak memadamkan api dalam peristiwa kebakaran. Salah satu kendala itu disebabkan, lantaran banyak hidran milik PDAM Tirtanadi Sumut yang tidak berfungsi.

“Dari 118 hidran milik PDAM cuma 35 yang berfungsi. Ironinya sudah 10 tahun lebih kondisi ini terjadi. Padahal kita sudah sering sampaikan masukan ini kepada mereka, namun alasannya lagi pembenahan,” kata Plh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan DP2K Medan, Huddin P Hasibuan kepada Sumut Pos, Selasa (2/1).

Pihaknya sudah sering surati perusahaan plat merah milik Pemprovsu itu atas masalah ini. Namun sampai sekarang belum ada realisasi dan solusi konkrit dari manajemen PDAM.

Huddin menyebut, beberapa wilayah hidran milik PDAM Tirtanadi tidak berfungsi seperti di Padangbulan, jembatan Sudirman, sepanjang Jalan Medan-Belawan, Jalan Sisingamangaraha, Brayan, Glugur, Krakatau simpang komplek DPR, Gajah Mada, Darussalam, simpang Marindal dan Delitua.

“Upaya di lapangan, paling bisa kita ambil (sumber air) di kantor-kantor cabang PDAM terdekat dari lokasi kebakaran. Yang 118 ini bahkan sampai ke Delitua, Diski selanjutnya Pancing juga tidak ada hidran bisa dipakai. Bahkan di beberapa titik dan wilayah hidrannya sudah tidak nampak lagi. Pihak PDAM kami pikir sudah mengetahui hal itu,” jelasnya.

Data-data tersebut bukan tanpa dasar. Menurut Huddin, pihaknya pada 2006 pernah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi hidran sebagai sumber air yang berada di jalan, yang dikelola PDAM Tirtanadi. “Itu hasil pemeriksaan tim kita sejak 2006. Artinya sudah hampir 11 tahun belum ada realisasi. Seperti kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Gang Manggis, Titikuning. Terakhir kami harus ambil air sampai ke simpang Avros karena di situ tidak ada hidran,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Pak Haji ini bilang, alasan PDAM bahwa debit air terbatas untuk diperoleh sebenarnya bisa disiasati dari kontribusi pelanggan. Apalagi diketahui, mayoritas pelanggan PDAM itu adalah warga Kota Medan, yang suatu saat bisa terkena bencana kebakaran. “Padahal kan kita nyedot pada saat ada kasus saja, kenapa Pemko bisa kerja sama dengan PLN terhadap LPJU masyarakat ada dikenakan pajak. Seribu rupiah saja perbulan, dari partisipasi warga Rp12 ribu kalau mau dibuat itu sudah bagus. Artinya tidak memberatkan masyarakat membayar. Toh suatu saat terjadi insiden kebakaran, masyarakat sudah turut berkontribusi atas bencana tersebut,” katanya.

Pihaknya juga menyarankan, agar di komplek-komplek perumahan elit di Medan memberi sumbangsih hidran di wilayahnya. “Padahal meteran air yang dipasang PDAM, itu selalu kita bayar loh tiap bulan. Semestinya ada juga kontribusi pelanggan air terhadap bencana kebakaran, sebab masalah ini tidak mampu kami atasi sendiri. Peran serta masyarakat sangat penting dalam hal ini,” katanya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan mengaku kesulitan mencari sumber air, saat hendak memadamkan api dalam peristiwa kebakaran. Salah satu kendala itu disebabkan, lantaran banyak hidran milik PDAM Tirtanadi Sumut yang tidak berfungsi.

“Dari 118 hidran milik PDAM cuma 35 yang berfungsi. Ironinya sudah 10 tahun lebih kondisi ini terjadi. Padahal kita sudah sering sampaikan masukan ini kepada mereka, namun alasannya lagi pembenahan,” kata Plh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan DP2K Medan, Huddin P Hasibuan kepada Sumut Pos, Selasa (2/1).

Pihaknya sudah sering surati perusahaan plat merah milik Pemprovsu itu atas masalah ini. Namun sampai sekarang belum ada realisasi dan solusi konkrit dari manajemen PDAM.

Huddin menyebut, beberapa wilayah hidran milik PDAM Tirtanadi tidak berfungsi seperti di Padangbulan, jembatan Sudirman, sepanjang Jalan Medan-Belawan, Jalan Sisingamangaraha, Brayan, Glugur, Krakatau simpang komplek DPR, Gajah Mada, Darussalam, simpang Marindal dan Delitua.

“Upaya di lapangan, paling bisa kita ambil (sumber air) di kantor-kantor cabang PDAM terdekat dari lokasi kebakaran. Yang 118 ini bahkan sampai ke Delitua, Diski selanjutnya Pancing juga tidak ada hidran bisa dipakai. Bahkan di beberapa titik dan wilayah hidrannya sudah tidak nampak lagi. Pihak PDAM kami pikir sudah mengetahui hal itu,” jelasnya.

Data-data tersebut bukan tanpa dasar. Menurut Huddin, pihaknya pada 2006 pernah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi hidran sebagai sumber air yang berada di jalan, yang dikelola PDAM Tirtanadi. “Itu hasil pemeriksaan tim kita sejak 2006. Artinya sudah hampir 11 tahun belum ada realisasi. Seperti kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Gang Manggis, Titikuning. Terakhir kami harus ambil air sampai ke simpang Avros karena di situ tidak ada hidran,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Pak Haji ini bilang, alasan PDAM bahwa debit air terbatas untuk diperoleh sebenarnya bisa disiasati dari kontribusi pelanggan. Apalagi diketahui, mayoritas pelanggan PDAM itu adalah warga Kota Medan, yang suatu saat bisa terkena bencana kebakaran. “Padahal kan kita nyedot pada saat ada kasus saja, kenapa Pemko bisa kerja sama dengan PLN terhadap LPJU masyarakat ada dikenakan pajak. Seribu rupiah saja perbulan, dari partisipasi warga Rp12 ribu kalau mau dibuat itu sudah bagus. Artinya tidak memberatkan masyarakat membayar. Toh suatu saat terjadi insiden kebakaran, masyarakat sudah turut berkontribusi atas bencana tersebut,” katanya.

Pihaknya juga menyarankan, agar di komplek-komplek perumahan elit di Medan memberi sumbangsih hidran di wilayahnya. “Padahal meteran air yang dipasang PDAM, itu selalu kita bayar loh tiap bulan. Semestinya ada juga kontribusi pelanggan air terhadap bencana kebakaran, sebab masalah ini tidak mampu kami atasi sendiri. Peran serta masyarakat sangat penting dalam hal ini,” katanya.