DEMO_Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI berunjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM jenis Pertalite di depan gedung DPRD Sumut, Selasa (4/3). Mereka memprotes kenaikan harga Pertalite karena dinilai akan berdampak dengan naiknya harga kebutuhan lain serta meminta pemerintah menjamin stok ketersediaan BBM jenis premium.
SUMUTPOS.CO – Puluhan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol QQMedan, Selasa (3/4). Mereka memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite serta menuntut agar harganya kembali diturunkan.
Dalam aksinya, massa yang sejak awal menggelar aksi di depan gerbang kantor dewan itu berusaha memaksa masuk ke dalam dan berunjukrasa di depan gedung utama, menyampaikan aspirasinya kepada para anggota legislatif. Meskipun begitu, sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan.
Menurut pengunjuk rasa, kebijakan menaikkan harga BBM jenis Pertalite tidak dibarengi dengan ketersediaan jenis premium sebagai bahan bakar utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga mereka menilai, hal tersebut adalah akal-akalan pemerintah agar seolah Pertalite adalah pilihan utama warga.
“Kalau Premium mudah didapat, maka dapat dipastikan Pertalite akan sepi pembeli apalagi mengalami peningkatan penjualan hingga 195 persen. Langkanya Premium saat ini menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan penjualan Pertalite dan membuat seolah-olah masyarakat cinta akan Pertalite. Dan perlahan-lahan Premium akan dihapuskan di Indonesia ini,” ujar Ketua Umum KAMMI Medan Ari Aliansyah Siregar.
Karenanya, lanjut Ari, pihaknya menuntut agar Pertamina dapat menyalurkan kembali BBM jenis Premium ke seluruh Indonesia dengan tetap menjaidkan Pertalite sebagai bahan bakar pilihan bagi masyarakat. Penurunan harga tersebut menurut mereka agar mengembalikan gairah ekonomi dan menjaga inflasi. KAMMI juga mendesak pemerintah agar meminta maaf kepada masyarakat atas kebijakan menaikkan harga ini.
Selaian itu, KAMMI juga sempat menyampaikan aspirasinya, menuntut agar Dirut Pertamina dan Menteri ESDM diturunkan dari jabatannya. Sekaligus juga, mengkampanyekan wacana penggantian Presiden pada Pemilu 2019 karena telah membuat kebijakan yang dinilai tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota Komisi B DPRD Sumut Richard Sidabutar, Lidiani Laser, Robi Mangga dan Robi Agusman Harahap menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut sekaligus mengapresiasi sikap kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.
Pun begitu, mereka mengaku tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait tuntutan menurunkan harga Pertalite. Sebab dalam orasinya, mahasiswa meminta dewan mengultimatum pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM serta tuntutan lain.
“Semua tahu bahwa kebijakan ini berada di tangan pemerintah pusat. Namun kami sangat menghargai aspirasi teman-teman mahasiswa dan akan segera kita sampaikan ke pemerintah pusat. Aspirasi teman-teman hari ini juga akan kami laporkan ke Pimpinan DPRD. Laporan itu nanti ada tindaklanjutnya. Kami juga akan menjadwalkan pertemuan dengan Pertamina,” ujar Richard. (bal/ila)
