Namun demikian, Wiranto memastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah tidak lantas mencampuri urusan pemerintah Myanmar dengan negaranya sendiri. ”Di sisi lain kami tetap prihatin, menyesalkan itu terjadi. Sehingga bantuan apapun yang dibutuhkan mereka (Indonesia berikan),” terang mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.
Wiranto juga memastikan, langkah yang dilakukan pemerintah sudah terorganisir dan melalui pertimbangan matang. ”Dalam batas hukum internasional kan gitu,” imbuhnya. Karena itu, dia meminta tidak ada gejolak di dalam negeri. ”Nggak usah diributkan. Dalam negeri nggak usah ribut,” tambah dia. Sebab, pemerintah sudah melakukan upaya maksimal untuk membantu negara tetangga.
Sementara itu, lokasi konflik antara aparat Myanmar ada di Rakhie bagian utara. Berdasarkan peta yang diterima Jawa Pos, kawasan konflik tersebut dimulai dari Ponnagyun dan Sittwe dan sisi utaranya hingga menjelang perbatasan dengan Bangladesh. Konflik tidak sampai meluas ke Rakhine bagian selatan.
Sementara, para pengungsi yang tidak mampu menjangkau perbatasan karena alasan jarak memilih berkumpul di lokasi-lokasi yang dianggap aman. Salah satunya di kawasan pesisir Rathedaung.
Di sisi lain, Dewan HAM PBB telah membentuk tim pencari fakta sejak pekan lalu. TPF beranggotakan tiga orang, masing-masing mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dari Indoensia, pengacara Radhika Coomaraswamy asal Srilanka, serta konsultan asal Australia Christopher Dominic Sidoti. Marzuki ditujuk memimpin TPF tersebut.
Marzuki menuturkan, saat ini pihaknya sedang berjuang untuk bisa masuk wilayah myanmar. ’’Kami akan menelusuri pola kejadian dan pikiran-pikiran yang ada di kawasan itu,’’ terangnya kepada Jawa Pos. Untuk menelusurinya, mereka juga harus memeriksa dokumen maupun fakta yang terjadi hingga lima tahun ke belakang.
Ruang lingkupnya tidak hanya khusus di Rakhine Utara, melainkan sudah mencakup keseluruhan Myanmar. Mengingat, persoalan di Rakhine Utara juga terkait dengan pemerintah Myanmar. Meskipun demikian, TPF akan lebih fleksibel dalam bekerja. “Kondisi di sana (Rakhine) akan memnentukan bagaimana TPF bekerja,” lanjut Marzuki.
Untuk saat ini, ada tiga persoalan utama yang sedang dipetakan TPF sembari berupaya masuk ke Myanmar. Yakni, krisis pembangunan, kriis HAM, dan krisis keamanan. Selebihnya, pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan apapun karena memang belum bekerja. Marzuki berharap bisa segera mendapatkan akses untuk masuk ke Rakhine State sehingga bisa mulai memetakan masalah-maslah yang ada dan bsia memberi rekomendasi. (and/syn/byu/lyn/jpg)
