Oleh karena itu, kata Irfan, sekitar 70 warga yang mendiami lahan PT KAI telah menyurati Menteri BUMN, HAM, walikota, gubsu dan DPRD serta melakukan pertemuan dengan pihak PT KAI. Namun, belum ada keputusan. Maka, warga akan melakukan demo ke kantor gubsu.”Dalam 2 hari ini, kami seluruh warga yang menjadi korban kepentingan oknum PT KAI dan pengembangan akan melakukan demo ke kantor Gubsu,” ungkap bapak anak 3 ini.
Pria yang membuka usaha sepatu ini mengaku, tetap mempertahankan dan tetap menolak untuk dibongkar. “Saya sudah 12 tahun disini, apapun ceritanya saya tetap menolak. Kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan biaya bangunan kami, jadi, kalau nanti benar terjadi, pasti masyarakat di Belawan akan marah,” kata Irfan.
Dirinya tetap tidak terima dengan sikap PT KAI bila membongkar paksa yang merugikan sepihak untuk kepentingan pengembang. “Ini sudah melanggar HAM, kami di sini cari makan, dengan adanya surat dan ancaman pembongkaran sudah merusak psikologis kami, ekonomi dan mengganggu kejiwaan anak istri kami. Ingat, Jokowi berpesan silahkan membangun, tapi jangan sengsarakan rakyat. Apapun yang terjadi nanti, kami tetap bertahan,” tegas Irfan lagi.
Begitu juga dengan Aguan, pria berusia 60 tahun ini menolak untuk digusur. Akan tetapi, bila nilai kompensasi pembongkaran sesuai dengan nilai bangunan, dirinya menerima bersedia membongkar bangunan.”Kalau hanya dikasih Rp1,5 juta, siapa yang mau. Lihatlah, bangunan saya aja sudah berapa biayanya. Belum lagi ongkos bongkar bangunan. Jadi, saya tetap bertahan,” kata pria yang memiliki usaha air isi ulang ini.
Kepala Stasiun PT KAI cabang Belawan, Herianto Siregar dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah mengeluarkan surat pembongkaran (SP) untuk ke 3 kali.”Itu semua kewenangan kantor PT KAI Medan, saya hanya menyampaikan surat kepada masyarakat, untuk lebih jelas tanyakan ke kantor Medan,” kata Herianto. (fac/ila)
