MEDAN, SUMUTPOS.CO – TAMPUK kepemimpinan di sembilan provinsi resmi berganti. Kemarin (5/9), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melantik sembilan penjabat (Pj) gubernur di provinsi tersebut. Beberapa di antaranya adalah purnawirawan TNI-Polri.
Dari sembilan nama, empat di antaranya berlatar belakang TNI-Polri. Bahkan, nama seperti Mayjen (purn) Hasanuddin dan Komjen (purn) Andap Budhi baru dipensiundinikan pekan lalu untuk memenuhi persyaratan sebagai penjabat gubernur tersebut.
Tito menjelaskan, banyaknya purnawirawan TNI-Polri itu bukan persoalan. Sesuai undang-undang tentang pilkada, Pj gubernur harus diisi pejabat pimpinan tinggi madya. “Itu adalah eselon 1 struktural, di situ tidak disebutkan dia harus ASN, dari Polri/TNI juga nggak dilarang,” ujarnya.
Yang terpenting, lanjut Tito, statusnya sudah dinonaktifkan dan beralih menjadi pejabat sipil. Diberdayakannya pejabat TNI-Polri dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria kebutuhan. Dia meyakini, mereka juga memiliki kapasitas kepemimpinan. Sebab, di dua institusi negara itu terdapat mekanisme untuk melahirkan kepemimpinan yang bagus.
Disinggung kekhawatiran Pj gubernur dimanfaatkan untuk mobilisasi politik di Pemilu 2024, Tito membantahnya. Sebab, dalam bekerja, Pj gubernur akan diawasi banyak pihak. Di internal, antara lain, ada inspektorat. Lalu di eksternal, ada pengawasan masyarakat, Bawaslu, hingga semua elemen parpol. Dengan begitu, sulit bagi Pj melakukan kerja politik.
Tito menegaskan, Kemendagri juga akan melakukan pembinaan dan evaluasi rutin setiap tiga pekan. “Kalau ada yang tidak netral, kita periksa. Kalau terbukti, ya kita beri sanksi,” kata mantan Kapolri itu.
Di tempat terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pihaknya sudah meminta seluruh jajarannya untuk memegang kuat komitmen netralitas. “Dalam rangka Pemilu 2024 nanti, kepada kodam, kodim, koramil bahwa pegang teguh netralitas,” ungkapnya.
Dudung menegaskan, pihaknya tegak lurus serta loyal kepada panglima TNI dan presiden. Karena itu, netralitas menjadi harga mati. Setiap personel TNI-AD tidak boleh terlibat dukung-mendukung kepada para peserta pemilu. Tugas mereka hanya membantu agar pesta demokrasi berlangsung sukses.
Soal purnawirawan TNI-AD yang ikut memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu, Dudung menyebut hal itu menjadi hak masing-masing. Sebab, mereka sudah bukan lagi personel aktif. Namun, dia meminta agar tidak ada satu pun purnawirawan yang menyeret-nyeret prajurit aktif. “Jangan coba-coba mengganggu prajurit aktif untuk memengaruhi atau mendukung salah satu calon,” tegasnya. (far/syn/c6/hud/jpg)
