MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan meminta Pemko Medan melalui Dinas Koperasi agar lebih fokus menyelamatkan nasib pelaku UMKM sebelum ‘naik kelas’. Untuk itu, kebijakan yang terkesan hanya mengejar naik kelas namun mengabaikan bantuan langsung tunai kepada UMKM yang nyaris bangkrut dinilai perlu dikaji ulang.
Hal tersebut disampaikan Ke-tua Komisi III Afif Abdillah yang merupakan kesimpulan rapat konsultasi komisi dengan OPD Pemko Medan terkait P APBD Kota Me-dan TA 2023 di ruang Komisi III gedung DPRD, Senin (4/9) sore.
Rapat dipimpin langsung Ketua Afif Abdillah bersama Ishaq Abrar Tarigan, Hendri Duin Sembiring, Mulia Syahputra Nasution dan Dhiyaul Hayati. Hadir dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan Anwar S, Ahmad Fadlih dan E Saleh.
Ditegaskan Afif Abdillah, kondisi pelaku UMKM di Kota Medan masih banyak yang terseok seok apalagi dampak Covid 19 lalu.
“Sebelum naik kelas selamatkan dulu nasib mereka. Selamat dulu baru naik kelas,” ucap Afif seraya menyebutkan bahwa saat ini pelaku UMKM membutuhkan bantuan langsung tunai.
Atas dasar itu pula, Afif Abdilah mengaku sangat kecewa dengan Tim Anggaran Pemko Medan yang melakukan pergeseran anggaran yang sudah disahkan sebelumnya di APBD 2023, yakni alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM ternyata ‘hilang’.
Dikatakan Afif, anggaran itu sudah disepakati Rp8 miliar dengan rincian Rp5 miliar untuk bantuan tunai dan Rp3 miliar untuk bantuan peralatan.
“Kita sangat kecewa dengan pergeseran anggaran itu. Padahal, anggaran itu peruntukan penguatan ekonomi kerakyatan. Kita berharap kejadian seperti itu jangan terulang lagi,” ujar Afif.
Dijelaskan Afif Abdillah yang juga Ketua DPD Partai Nasdem itu, kondisi UMKM bukan hanya naik kelas tapi perlu selamat dulu agar jangan sampai bangkrut.
“Pemasaran sangat sulit, kita apresiasi naik kelas tapi selamatkan dulu maka perlu bantuan tunai langsung,” ulangnya.
Pendapat hampir sama juga disampaikan sekretaris Komisi III Hendri Duin Sembiring. Ia menyebutkan, pelaku UMKM di Medan perlu diselamatkan agar mampu bertahan dan berkembang.
Sementara itu, anggota dewan lainnya, Mulia Syahputra Nasution, mempertanyakan konsep, implementasi dan progres naik kelas seperti apa. Bagi pelaku UMKM yang sudah mendapat pelatihan dan bagaimana jenjang kelanjutannya.
“Sebab masih banyak pelalu UMKM dilapangan yang belum menikmati pelatihan dan nyaris tutup apalagi naik kelas,” pungkasnya. (map/ila)
