Selaku Ketua Tim Investigasi yang diamanahkan Gubsu, Hasban mengatakan bahwa usai mentabulasi ijazah-ijazah tersebut, pihaknya akan melayangkan himbauan ke seluruh instansi kab/kota untuk melakukan pengumpulan ijazah PNS. Di mana untuk kemudian dilakukan verifikasi atas keabsahan dokumen negara itu.
“Yang pasti metoda penelitian ada, dan seandainya palsu juga pasti ketahuan,” katanya.
Selain melibatkan pihak inspektorat, nantinya Tim Investigasi yang dipimpin Sekdaprovsu Hasban Ritonga ini, akan meminta pendampingan dari Kopertis atau instansi terkait lainnya guna menverifikasi nomor induk pada lembar ijazah tersebut. “Begitu juga dengan Satpol PP yang turut kita libatkan dalam hal pengawasan dan pengamanan. Karena kalau nanti hilang, kan bisa gawat,” ucapnya.
Lantaran pihaknya belum sampai pada tahap penelusuran ijazah, Hasban mengakui sejauh ini belum ada indikasi PNS Pemprovsu memakai ijazah palsu. Tetapi ia optimis, dengan metoda yang dipakai dan ada pendampingan dari pihak terkait seperti Kopertis, maka hal itu akan mudah terdeteksi. “Iya, pasti bisa diketahui. Cuma sejauh ini kita belum ditahapan penelusuran ijazah palsu, maka itu kita belum bisa pastikan keabsahannya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi belum lama ini telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2015 tentang pengumpulan ijazah milik PNS. Kebijakan baru ini diambil setelah terungkapnya pemakaian ijazah palsu asal kampus abal-abal oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Di Medan, Sumatera Utara, Polresta Medan berhasil mengungkap 1.200 ijazah palsu berasal dari University of Sumatera.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Pandapotan Siregar sebelumnya mengatakan, tim yang sudah dibentuk terdiri dari dinas teknis seperti Inspektorat, BKD dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pengawasan. “Saat ini kita tengah mentabulasi data atau memilah ijazah sarjana, S2 sampai S3 milik PNS kita,” katanya.
Diakuinya bahwa tim investigasi tersebut juga akan langsung turun ke perguruan tinggi terkait, yang disinyalir keabsahannya. Namun upaya itu baru akan mereka lakukan, usai tim investigasi memverifikasi ijazah milik PNS. “Nanti kita turun langsung ke universitasnya. Kita ikut meneliti dan menunggu mekanismenya,” ucapnya.
Sementara itu Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dian Armanto mengaku siap jika diminta melakukan pendampingan oleh Tim Investigas Pemprovsu. Bahkan pihaknya bersedia membantu verifikasi ijazah milik PNS. (ris/prn/rbb)
