25.6 C
Medan
Sunday, May 19, 2024

Jokowi Janji Tak Lindungi Ahok

Presiden Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo, Meresmikan Bendungan Waduk Nipah, di Desa Montor, Kec. Banyuates, Kab Sampang Madura kemarin (19/03). Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Basoeki Hadimoeljono, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Syaifullah Yusuf, Bupati Sampang A. Fannan Hasib.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemerintah memang terus menjalin komunikasi dengan para ulama. Bahkan, sebelum aksi masa pada Jumat (4/11) itu juga sudah mengundang para ulama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Dia pun menepis anggapan kalau pemerintah terlambat menggandeng ulama sehinga aksi tersebut tetap berjalan. ”Dua minggu sebelumnya kan majelis ulama, NU, muhammadiyah, semua kan diundang. Ya tidak bisa juga dibilang telat, karena sudah diketahui tanggal 4 itu ada demo besar-besaran,” ungkap dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Muhammad Zaitun Rasmin menuturkan mereka masih menunggu terus kelanjutan penyelidikan kasus Ahok. Hasil dari penyelidikan itu akan menentukan sikap GNPF MUI selanjutnya. ”Kami akan mengikuti perkembangan proses hukumnya,” ujar dia kemarin (8/11).

Tapi, kini mulai muncul lagi suara untuk menggelar aksi kembali bila tuntutan untuk menyeret Ahok ke meja pengadilan tidak terwujud. GNPF MUI pun sudah mengetahui ada ajakan untuk menggelar aksi bela Islam tahap III. ”Tapi kalau dari masyarakat sudah mulai. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini adalah persoalan seluruh ummat atau mayoritasnya,” imbuh Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu.

Sejauh ini GNPF MUI tetap yakin bahwa kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu begitu terang benderang. Dasarnya adalah fatwa dari MUI yang menegaskan adanya penistaan agama oleh Ahok. Selama ini, MUI juga dipandang sebagai rumah bagi ahli-ahli agama Islam. Sehingga fatwa tersebut mewakili sikap dari mayoritas ulama-ulama .”Harusnya MUI yang dijadikan rujukan bahwa ada penistaan agama,” tegas itu.

Zaitun menuturkan tidak akan berhenti berjuang untuk mengawal terus fatwa MUI tersebut. Dia yakin mayoritas ulama juga akan sependapat dengan MUI dalam kasus Ahok itu. Apalagi melihat ada jutaan umat muslim yang turun jalan pada Jumat (4/11) lalu. Dari data GNPF hampir semua lapisan turun. Mulai dari gubernur hingga masyarkat biasa turut serta. ”Kami mengetuk hati nuran pemerintah, presiden, dan kepolisian untuk memenuhi rasa keadilan mayarakat,” tambah dia.

Terpisah, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menuturkan mereka ingin terus mendinginkan suasana pasca aksi Jumat tersebut. Sebab, dia tahu betul para anggota muslimat itu cukup punya pengaruh di masyarakat. Mereka akan terus menyuarakan toleransi yang juga disebutkan dalam kitab suci Al Quran. ”Kalau di dalam komunitas Muslimat NU, sama mensosialisasikannya. Bahwa Allah itu menciptakan bersuku suku bangsa berkabilah-kabilah,” ujar Menteri Sosial itu sambil mendalilkan surat.

Dia menyebutkan perbedaan di kalangan umat itu bukan untuk dibesar-besarkan yang akhirnya memicu konflik. Tapi, berbedaan itu justru harus dijadikan dasar untuk saling berlomba dalam melakukan kebajikan. ”Masing masing supaya berlomba lomba menuju kebaikan, bagaiaman ini jadi ruh kehidupan kita bermasyarakat berbangsa bernegara,” tambah menteri asal Surabaya itu.

Di sisi lain, Polri memastikan sudah mengetahui rencana aksi demonstrasi berikutnya pada 25 November mendatang. ’’Ada informasi, tapi kami akan antisipasi,’’ ujarnya usai rapat terbatas di kantor presiden kemarin. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa langkah antisipasi dari aparat. Namun, sejauh ini informasi soal rencana tersebut lebih banyak beredar di media sosial.

Hingga saat ini pun, belum ada satu pun surat pemberitahuan yang masuk ke Polri mengenai rencana aksi tersebut. ’’Biasanya kan beberapa hari. Undang-Undang mengatakan dua hari sebelumnya (memberitahu aparat keamanan),’’ lanjutnya. Sehingga, aparat keamanan bsa mempersiapkan pengamanan aksi tersebut dengan baik.

Terpisah, Menkopolhukam Wiranto menolak menjabarkan lebih jauh siapa yang dimaksud Presiden sebagai aktor politik dalam aksi demonstrasi tersebut. ’’Anda sendiri lihat kan, anda lihat bahwa memang ada tokoh-tokoh politik yang masuk dalam arena demonstrasi,’’ ujarnya.

Meski tidak menyebut nama, namun pernyataan tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi identitas para politisi. Saat hari H demonstrasi, ada sosok Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang terlibat dalam aksi. Keduanya bahkan berada di atas mobil komando bersama Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Selain keduanya, tampak sosok Amien Rais. Amien sempat ikut masuk ke halaman kompleks Sekretariat Negara dan bertemu sejumlah menteri Jokowi.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wiranto mempersilakan media maupun masyarakat menerjemahkannya sendiri. ’’Kita nggak bisa tuduh menuduh, tapi kan pada kenyatannya, banyak politisi yang juga hadir dalam arena itu,’’ lanjutnya. Begitu pula mengenai pihak yang merasa dituduh sebagai dalang aksi demo. ’’Kalau merasa ya terserah, itu urusan masing-masing,’’ tambahnya. (byu/idr/jun/jpg)

Presiden Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo, Meresmikan Bendungan Waduk Nipah, di Desa Montor, Kec. Banyuates, Kab Sampang Madura kemarin (19/03). Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Basoeki Hadimoeljono, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Syaifullah Yusuf, Bupati Sampang A. Fannan Hasib.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemerintah memang terus menjalin komunikasi dengan para ulama. Bahkan, sebelum aksi masa pada Jumat (4/11) itu juga sudah mengundang para ulama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Dia pun menepis anggapan kalau pemerintah terlambat menggandeng ulama sehinga aksi tersebut tetap berjalan. ”Dua minggu sebelumnya kan majelis ulama, NU, muhammadiyah, semua kan diundang. Ya tidak bisa juga dibilang telat, karena sudah diketahui tanggal 4 itu ada demo besar-besaran,” ungkap dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Muhammad Zaitun Rasmin menuturkan mereka masih menunggu terus kelanjutan penyelidikan kasus Ahok. Hasil dari penyelidikan itu akan menentukan sikap GNPF MUI selanjutnya. ”Kami akan mengikuti perkembangan proses hukumnya,” ujar dia kemarin (8/11).

Tapi, kini mulai muncul lagi suara untuk menggelar aksi kembali bila tuntutan untuk menyeret Ahok ke meja pengadilan tidak terwujud. GNPF MUI pun sudah mengetahui ada ajakan untuk menggelar aksi bela Islam tahap III. ”Tapi kalau dari masyarakat sudah mulai. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini adalah persoalan seluruh ummat atau mayoritasnya,” imbuh Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu.

Sejauh ini GNPF MUI tetap yakin bahwa kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu begitu terang benderang. Dasarnya adalah fatwa dari MUI yang menegaskan adanya penistaan agama oleh Ahok. Selama ini, MUI juga dipandang sebagai rumah bagi ahli-ahli agama Islam. Sehingga fatwa tersebut mewakili sikap dari mayoritas ulama-ulama .”Harusnya MUI yang dijadikan rujukan bahwa ada penistaan agama,” tegas itu.

Zaitun menuturkan tidak akan berhenti berjuang untuk mengawal terus fatwa MUI tersebut. Dia yakin mayoritas ulama juga akan sependapat dengan MUI dalam kasus Ahok itu. Apalagi melihat ada jutaan umat muslim yang turun jalan pada Jumat (4/11) lalu. Dari data GNPF hampir semua lapisan turun. Mulai dari gubernur hingga masyarkat biasa turut serta. ”Kami mengetuk hati nuran pemerintah, presiden, dan kepolisian untuk memenuhi rasa keadilan mayarakat,” tambah dia.

Terpisah, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menuturkan mereka ingin terus mendinginkan suasana pasca aksi Jumat tersebut. Sebab, dia tahu betul para anggota muslimat itu cukup punya pengaruh di masyarakat. Mereka akan terus menyuarakan toleransi yang juga disebutkan dalam kitab suci Al Quran. ”Kalau di dalam komunitas Muslimat NU, sama mensosialisasikannya. Bahwa Allah itu menciptakan bersuku suku bangsa berkabilah-kabilah,” ujar Menteri Sosial itu sambil mendalilkan surat.

Dia menyebutkan perbedaan di kalangan umat itu bukan untuk dibesar-besarkan yang akhirnya memicu konflik. Tapi, berbedaan itu justru harus dijadikan dasar untuk saling berlomba dalam melakukan kebajikan. ”Masing masing supaya berlomba lomba menuju kebaikan, bagaiaman ini jadi ruh kehidupan kita bermasyarakat berbangsa bernegara,” tambah menteri asal Surabaya itu.

Di sisi lain, Polri memastikan sudah mengetahui rencana aksi demonstrasi berikutnya pada 25 November mendatang. ’’Ada informasi, tapi kami akan antisipasi,’’ ujarnya usai rapat terbatas di kantor presiden kemarin. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa langkah antisipasi dari aparat. Namun, sejauh ini informasi soal rencana tersebut lebih banyak beredar di media sosial.

Hingga saat ini pun, belum ada satu pun surat pemberitahuan yang masuk ke Polri mengenai rencana aksi tersebut. ’’Biasanya kan beberapa hari. Undang-Undang mengatakan dua hari sebelumnya (memberitahu aparat keamanan),’’ lanjutnya. Sehingga, aparat keamanan bsa mempersiapkan pengamanan aksi tersebut dengan baik.

Terpisah, Menkopolhukam Wiranto menolak menjabarkan lebih jauh siapa yang dimaksud Presiden sebagai aktor politik dalam aksi demonstrasi tersebut. ’’Anda sendiri lihat kan, anda lihat bahwa memang ada tokoh-tokoh politik yang masuk dalam arena demonstrasi,’’ ujarnya.

Meski tidak menyebut nama, namun pernyataan tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi identitas para politisi. Saat hari H demonstrasi, ada sosok Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang terlibat dalam aksi. Keduanya bahkan berada di atas mobil komando bersama Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Selain keduanya, tampak sosok Amien Rais. Amien sempat ikut masuk ke halaman kompleks Sekretariat Negara dan bertemu sejumlah menteri Jokowi.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wiranto mempersilakan media maupun masyarakat menerjemahkannya sendiri. ’’Kita nggak bisa tuduh menuduh, tapi kan pada kenyatannya, banyak politisi yang juga hadir dalam arena itu,’’ lanjutnya. Begitu pula mengenai pihak yang merasa dituduh sebagai dalang aksi demo. ’’Kalau merasa ya terserah, itu urusan masing-masing,’’ tambahnya. (byu/idr/jun/jpg)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/