MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 63 hari memimpin Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Edy Rahmayadi mengaku belum puas melihat kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu. Hal itu disampaikannya menjawab Sumut Pos usai melantik Bupati Batubara di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Kamis (8/11) pagi.
Dengan mimik wajah ketidakpuasan yang terlihat waktu dilayangkan pertanyaan soal kinerja ASN sejauh ini, menurutnya ke depan masih banyak yang perlu dibenahi dan disinkronisasi antara tugas, pokok dan fungsi ASN sehingga hasil dan target yang akan dicapai menjadi optimal. “Masih banyak perlu sinkronisasi tugas, siapa berbuat apa, ini yang harus jelas,” katanya.
Kata Edy, kondisi ini yang terus masih ia pelajari dan mencoba melakukan perbaikan di internal ASN Pemprovsu. Termasuk, tentang instruksinya kepada ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk saban hari mengantongi selembar kertas yang berisi tupoksi mereka. “Iya, termasuk hal itu (tupoksi ASN). Itu dia yang akan saya cek selalu. Karena akan menuntun dia (ASN) untuk sampai ke tujuan dan target yang akan dicapai,” katanya.
Diketahui, pada awal Oktober lalu, Gubsu Edy Rahmayadi memberikan motivasi dalam acara temu ramah ASN di lingkungan Setdaprovsu. Menurutnya Sumut punya sumber daya alam yang melimpah. Dan itu merupakan karunia yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun kalau tidak dibarengi kualitas sumber daya manusia mumpuni untuk mengelolanya, maka kesejahteraan rakyat tidak akan dapat diwujudkan.
“Sumut ini besar. Kita punya jajaran 33 kabupaten dan kota. Saya tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa bantuan saudara-saudara semua. Mulai besok kantongi tugasnya masing-masing. Kepala biro/kepala badan bertanggungjawab atas itu. Dilaminating dan kantongi (kertas tupoksi yang mau dikerjakan). Nanti setiap saya ketemu akan tanya mana tupoksimu,” ujar mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad itu.
Terpisah, Kepala Badan Kepagawaian Daerah Setdaprovsu, Kaiman Turnip mengatakan, masih minimnya serapan anggaran per OPD jika dinilai dari sisi kinerja jelas kinerjanya rendah. Artinya, kalau semakin sedikit serapan anggaran tentu kinerjanya juga semakin rendah. “Kalau memang kinerja berbasis anggaran tentu anggaran berbasis kinerja. Yang tujuannya adalah capaian kegiatan itu sendiri,” katanya.
Disebut Kaiman, jika 23 OPD di lingkungan Pemprovsu itu kinerjanya rendah, tentu pimpinannya yakni gubernur akan menilai atau melihat apakah perlu dievaluasi atau tidak pimpinan OPD itu. “BKD hanya membuat regulasi secara keseluruhan kinerja pimpinan OPD. Untuk mengevaluasinya tentu pak Gubsu,” pungkasnya.
Pengamat Pemerintahan Shohibul Anshor Siregar mengatakan,
Gubsu harus segera mengevaluasi pimpinan OPD di lingkungan Pemprovsu yang dinilai tak mampu mengoptimalkan anggaran yang diberikan tersebut. “Sudah saatnya (Gubsu Edy Rahmayadi) melakukan evaluasi kinerja pimpinan OPD paska kepemimpinannya lebih kurang 2 bulan ini. Gubsu harus bergerak cepat demi Sumut bermartabat. Bagaimana mungkin program Sumut Bermartabat bisa tercapai bila kinerja OPD-nya lemah atau buruk,” ujar pengamat pemerintahan Shohibul Anshor Siregar.
Secara pribadi, dirinya amat sedih membaca berita media massa bahwa 23 OPD di jajaran Pemprovsu memiliki kinerja buruk atau daya serapan anggaran yang cukup rendah. Pimpinan OPD seperti ini, kata dia, seharusnya tidak layak dipertahankan. “Copot saja pimpinan OPD yang tidak mampu bekerja profesional atau tidak mendukung program Sumut Bermartabat,” imbuh dosen FISIP UMSU Medan itu.
Gubsu, sambung Shohibul, sebaiknya mengevaluasi secara menyeluruh pimpinan OPD agar bisa diketahui mana yang bisa dipertahankan dan mana yang harus disingkirkan.
“Tentu lewat evaluasi inilah pimpinan OPD versi Gubsu lama dibedah kembali untuk perekrutan ulang. Kedepan perekrutan pejabat eselon III dan II sebaiknya dengan cara meried sistem jangan berdasarkan like or dislike. Dengan demikian para ASN berlomba kualitas/prestasi,” ujarnya. (prn/ila)
