Di Jepang Lebih Sadis
Kebijakan pemerintah soal tangkap ikan seyogyanya menertibkan dan mengatur mitra atau stakeholdernya dalam membangun sektor kelautan. Akan tetapi kenyataan di lapangan justru dianggap mempersulit. Keluhan tersebut tidak saja datang dari pengusaha tetapi juga datang dari akademisi yang selama ini berjuang untuk membangun sektor kelautan dan perikanan di tanah air.
Ari Purbayanto, Pakar Perikanan Laut, Dewan Guru Besar IPB mengatakan banyak yang harus diluruskan dari kebijakan yang selama ini dikeluarkan menteri fenomenal Susi Pudjiastuti. Seperti larangan cantrang lewat PermenKP 71/2016.
“Sepengetahuan saya pelarangan sejumlah alat tangkap hanya terjadi di Indonesia. Itu terjadi karena ketidakmampuan pemerintah melakukan pengelolaan termasuk didalamnya pengendalian, pengaturan dan bahkan perbaikan teknologinya,” ujar pria yang akrab disapa Prof Ari itu.
Lebih lanjut dia mengatakan berbagai kebijakan Susi dikeluarkan secara arogan. Karena untuk alat tangkap saja seharusnya ada badan riset kelautan dan perikanan (BRKP) yang diberikan dana riset. Akan tetapi tidak pernah ada hasil riset dan implementatif nya. Terutama terkait dengan cantrang dan beberapa alat penangkap ikan yang dilarang. “Apakah kebijakan itu sudah dikaji dengn baik, kemudian dikembangkan dengan perbaikan teknologi ramah lingkungan,” tanya Prof Ari.
Lebih lanjut Ari Purbayanto menjabarkan Malaysia, meskipun wilayah lautnya terbatas trawl (alat tangkap yang dilarang di Indonesia) diizinkan beroperasi tanpa pembatasan, begitu juga Thailand. Ikan pun mudah didapat dalam kualitas yang bagus. Mau makan seafood segar tersedia mudah dan produksi mencukupi masyarakat, meskipun ekspornya rendah. Di Korea sebagian besar khususnya Busan menggunakan “steern rig trawl” untuk perikanan laut dalam, produksinya melimpah. Lihat sendiri di pasar pelelangan ikan di Busan di kala pagi, begitu banyak ikan yang didaratkan dasar hasil tangkapan trawl. Korea punya cold storage terbesar di dunia untuk menyimpan produk perikanannya.
Sementara di Indonesia dilarang keras. Di Jepang, trawl tetap diizinkan beroperasi sekalipun di Teluk Tokyo. Tetapi Pemerintah Jepang membatasinya dengan aturan yang ketat, yaitu mesh selectivity dan legal size ikan yang ditangkapnya. Australia telah berhasil membuat trawl ramah lingkungan (eco-friendly trawling fisheries). Para periset bekerjasama dengan nelayan, meneliti, mengujicoba dan menerapkannya teknologi yang telah diperbaiki. (nel/jpg)
Di Jepang Lebih Sadis
Kebijakan pemerintah soal tangkap ikan seyogyanya menertibkan dan mengatur mitra atau stakeholdernya dalam membangun sektor kelautan. Akan tetapi kenyataan di lapangan justru dianggap mempersulit. Keluhan tersebut tidak saja datang dari pengusaha tetapi juga datang dari akademisi yang selama ini berjuang untuk membangun sektor kelautan dan perikanan di tanah air.
Ari Purbayanto, Pakar Perikanan Laut, Dewan Guru Besar IPB mengatakan banyak yang harus diluruskan dari kebijakan yang selama ini dikeluarkan menteri fenomenal Susi Pudjiastuti. Seperti larangan cantrang lewat PermenKP 71/2016.
“Sepengetahuan saya pelarangan sejumlah alat tangkap hanya terjadi di Indonesia. Itu terjadi karena ketidakmampuan pemerintah melakukan pengelolaan termasuk didalamnya pengendalian, pengaturan dan bahkan perbaikan teknologinya,” ujar pria yang akrab disapa Prof Ari itu.
Lebih lanjut dia mengatakan berbagai kebijakan Susi dikeluarkan secara arogan. Karena untuk alat tangkap saja seharusnya ada badan riset kelautan dan perikanan (BRKP) yang diberikan dana riset. Akan tetapi tidak pernah ada hasil riset dan implementatif nya. Terutama terkait dengan cantrang dan beberapa alat penangkap ikan yang dilarang. “Apakah kebijakan itu sudah dikaji dengn baik, kemudian dikembangkan dengan perbaikan teknologi ramah lingkungan,” tanya Prof Ari.
Lebih lanjut Ari Purbayanto menjabarkan Malaysia, meskipun wilayah lautnya terbatas trawl (alat tangkap yang dilarang di Indonesia) diizinkan beroperasi tanpa pembatasan, begitu juga Thailand. Ikan pun mudah didapat dalam kualitas yang bagus. Mau makan seafood segar tersedia mudah dan produksi mencukupi masyarakat, meskipun ekspornya rendah. Di Korea sebagian besar khususnya Busan menggunakan “steern rig trawl” untuk perikanan laut dalam, produksinya melimpah. Lihat sendiri di pasar pelelangan ikan di Busan di kala pagi, begitu banyak ikan yang didaratkan dasar hasil tangkapan trawl. Korea punya cold storage terbesar di dunia untuk menyimpan produk perikanannya.
Sementara di Indonesia dilarang keras. Di Jepang, trawl tetap diizinkan beroperasi sekalipun di Teluk Tokyo. Tetapi Pemerintah Jepang membatasinya dengan aturan yang ketat, yaitu mesh selectivity dan legal size ikan yang ditangkapnya. Australia telah berhasil membuat trawl ramah lingkungan (eco-friendly trawling fisheries). Para periset bekerjasama dengan nelayan, meneliti, mengujicoba dan menerapkannya teknologi yang telah diperbaiki. (nel/jpg)
