Hari Ini Pasar Mini Marelan Beroperasi

“Pembongkaran akan dilanjutkan kembali besok (hari ini, Red), sebab para pedagangnya sudah menandatangani setuju dilakukan pembongkaran. Ditambah lagi tempat mereka pun belum siap sepenuhnya dan masih dalam pengerjaan. Kita upayakan dalam sepekan ini pembongkaran dan pembersihan selesai dilakukan. Apalagi kita diukung penuh alat berat dari Dinas PU,” paparnya.

Lebih lanjut Osman mengatakan, para pedagang yang kiosnya telah dibongkar, mereka selanjutnya akan menempati tempat di lantai satu Pasar Mini Marelan. Di lantai satu itu terdapat sekitar 170-an kios/lapak.”Jadi, besok (hari ini, Red)  langsung kita uji coba pengoperasian Pasar Mini Marelan. Dengan demikian para pedagang yang kiosnya telah dibongkar langsung dapat berjualan,” bebernya.

Kepala Cabang III PD Pasar, Ismail Pardede dikonfirmasi mengaku telah mendapat izin dari pimpinan untuk segera merelokasi pedagang, mengingat kondisi akses ke gedung baru agar segara dibuka untuk ditempati.”Kami tetap relokasi pedagang, karena semua sudah sesuai prosedur. Relokasi akan kita lakukan bertahap, tahap awal kita buka jalan dulu, lalu dilanjutkan ke pedagang lain untuk dipindahkan,” kata Ismail.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya menyatakan, bahwa pembangunan pasar tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan, kata Rusdi, pasar Mini Marelan segera beroperasi. “Mulai besok (hari ini,Red) sudah beroperasi kok, dan kita tidak mau diganggu oleh oknum-oknum,” ujarnya.

Disinggung mengenai rekomendasi Komisi C DPRD Medan untuk distanvaskan, Rusdi menyebutkan hal itu bukan urusan mereka. “Enggak ada, enggak ada urusan Komisi C, oknum di situ. Jangan dia mencampurilah karena itu domainnya eksekutif. Jadi jangan mencampurilah,” ucapnya.

Diutarakan Rusdi, ia tetap tegas dan konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu, pihaknya tidak bisa diintervensi oleh mereka.”Kalau mereka bilang P3TM tidak kompeten, tidak kompeten apa? Orang yang dikerjakan meja, lapak dan kios saja kok jadi apa sulitnya. Jadi, kalau mereka bilang tidak kompeten, enggak rasional lah. Kecuali, kalau membangun hotel atau ruko mungkin sulit. Saya rasa itu ada ‘ajangnya’ yang tak terpenuhi, dan jangan intervensi,” tegasnya.

Kata Rusdi, izin pembangunan yang dilakukan P3TM bukan dari Wali Kota, namun dari PD Pasar. Jadi, P3TM melakukan swadaya untuk membuat meja dan lapak. “Pembangunan itu tidak menggunakan anggaran kami. Kalau kami yang membangun meja, lapak dan kios bukan dari anggaran kami, maka hal ini bisa disebut pungli (pungutan liar),” tegasnya lagi.

Dari gedung dewan Kota Medan, rekomendasi penghentian pembangunan (stanvas) meja dan kios Pasar Marelan belum diputuskan oleh pimpinan DPRD Medan. Padahal, surat rekomendasi tersebut sudah diserahkan Komisi C DPRD Medan.”Surat rekomendasinya sudah kita serahkan dan kita masih menunggu keputusan. Jadi, sekarang tinggal tergantung keputusan pimpinan dewan,” kata Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS, Senin (12/3).

Menurutnya, pembangunan meja, lapak dan kios yang dilakukan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Medan (P3TM) Marelan tidak berkompeten. “Kalau mereka masih terus melakukan pembangunan, berarti menyalahi prosedur. Biarkan saja masih berlanjut, mungkin mereka merasa dibekingi oleh oknum pejabat Pemko,” cetus Hendra DS.

Hendra menuturkan, selain menunggu putusan pimpinan DPRD Medan, pihaknya juga tengah menunggu Badan Pengawas tentang laporan pembangunan itu. “Kami harap rekomendasi ini sama-sama kita jalankan. Jadi, aktivitas pembangunan agar distanvaskan dulu,” tegasnya.

Hendra menambahkan, pengundian meja atau kios agar diulang. Sebab, hal itu menjadi hak semua pedagang untuk mendapatkannya di Pasar Marelan.

Sementara, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung yang dikonfirmasi mengenai surat rekomendasi itu tak ada memberikan jawaban. Ketika dihubungi berkali-kali nomor ponselnya tak bersedia mengangkat. Bahkan, pesan singkat yang dikirim berisi tentang bagaimana keputusannya terhadap rekomendasi stanvas Pasar Marelan, Henry Jhon juga tak menjawab.

Anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe kecewa dengan sikap PD Pasar yang telah merelokasi pedagang. Sebab, PD Pasar dianggap telah ingkar dengan kesepakatan hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan.

“Pembohong itu Dirut PD Pasar! Silahkan saja bongkar, tapi selesaikan dulu kesepakatan yang telah ditetapkan. Kalau sudah dijalankan kesepakatan itu, pasti pedagang akan pindah sendiri,” tegas pria akrab disapa Bayek.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi C ini, dari hasil kesepakatan RDP yang disepakati oleh PD Pasar, DPRD dan pedagang dirumuskan bahwa, gedung stanvas dengan tidak ada kegiatan pembangunan di gedung baru Pasar Marelan.

Selanjutnya, kata Bayek,  sebelum gedung rampung dan diresmikan, seluruh pedagang belum boleh direlokasi. Kalau belum deal harga lapak dan kios sesuai kesepakatan, pedagang belum bisa direlokasi.  Kemudian, relokasi dapat dilakukan apabila seluruh masalah telah selesai dan akan dilakukan relokasi secara keseluruhan.

“Pembongkaran akan dilanjutkan kembali besok (hari ini, Red), sebab para pedagangnya sudah menandatangani setuju dilakukan pembongkaran. Ditambah lagi tempat mereka pun belum siap sepenuhnya dan masih dalam pengerjaan. Kita upayakan dalam sepekan ini pembongkaran dan pembersihan selesai dilakukan. Apalagi kita diukung penuh alat berat dari Dinas PU,” paparnya.

Lebih lanjut Osman mengatakan, para pedagang yang kiosnya telah dibongkar, mereka selanjutnya akan menempati tempat di lantai satu Pasar Mini Marelan. Di lantai satu itu terdapat sekitar 170-an kios/lapak.”Jadi, besok (hari ini, Red)  langsung kita uji coba pengoperasian Pasar Mini Marelan. Dengan demikian para pedagang yang kiosnya telah dibongkar langsung dapat berjualan,” bebernya.

Kepala Cabang III PD Pasar, Ismail Pardede dikonfirmasi mengaku telah mendapat izin dari pimpinan untuk segera merelokasi pedagang, mengingat kondisi akses ke gedung baru agar segara dibuka untuk ditempati.”Kami tetap relokasi pedagang, karena semua sudah sesuai prosedur. Relokasi akan kita lakukan bertahap, tahap awal kita buka jalan dulu, lalu dilanjutkan ke pedagang lain untuk dipindahkan,” kata Ismail.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya menyatakan, bahwa pembangunan pasar tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan, kata Rusdi, pasar Mini Marelan segera beroperasi. “Mulai besok (hari ini,Red) sudah beroperasi kok, dan kita tidak mau diganggu oleh oknum-oknum,” ujarnya.

Disinggung mengenai rekomendasi Komisi C DPRD Medan untuk distanvaskan, Rusdi menyebutkan hal itu bukan urusan mereka. “Enggak ada, enggak ada urusan Komisi C, oknum di situ. Jangan dia mencampurilah karena itu domainnya eksekutif. Jadi jangan mencampurilah,” ucapnya.

Diutarakan Rusdi, ia tetap tegas dan konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu, pihaknya tidak bisa diintervensi oleh mereka.”Kalau mereka bilang P3TM tidak kompeten, tidak kompeten apa? Orang yang dikerjakan meja, lapak dan kios saja kok jadi apa sulitnya. Jadi, kalau mereka bilang tidak kompeten, enggak rasional lah. Kecuali, kalau membangun hotel atau ruko mungkin sulit. Saya rasa itu ada ‘ajangnya’ yang tak terpenuhi, dan jangan intervensi,” tegasnya.

Kata Rusdi, izin pembangunan yang dilakukan P3TM bukan dari Wali Kota, namun dari PD Pasar. Jadi, P3TM melakukan swadaya untuk membuat meja dan lapak. “Pembangunan itu tidak menggunakan anggaran kami. Kalau kami yang membangun meja, lapak dan kios bukan dari anggaran kami, maka hal ini bisa disebut pungli (pungutan liar),” tegasnya lagi.

Dari gedung dewan Kota Medan, rekomendasi penghentian pembangunan (stanvas) meja dan kios Pasar Marelan belum diputuskan oleh pimpinan DPRD Medan. Padahal, surat rekomendasi tersebut sudah diserahkan Komisi C DPRD Medan.”Surat rekomendasinya sudah kita serahkan dan kita masih menunggu keputusan. Jadi, sekarang tinggal tergantung keputusan pimpinan dewan,” kata Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS, Senin (12/3).

Menurutnya, pembangunan meja, lapak dan kios yang dilakukan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Medan (P3TM) Marelan tidak berkompeten. “Kalau mereka masih terus melakukan pembangunan, berarti menyalahi prosedur. Biarkan saja masih berlanjut, mungkin mereka merasa dibekingi oleh oknum pejabat Pemko,” cetus Hendra DS.

Hendra menuturkan, selain menunggu putusan pimpinan DPRD Medan, pihaknya juga tengah menunggu Badan Pengawas tentang laporan pembangunan itu. “Kami harap rekomendasi ini sama-sama kita jalankan. Jadi, aktivitas pembangunan agar distanvaskan dulu,” tegasnya.

Hendra menambahkan, pengundian meja atau kios agar diulang. Sebab, hal itu menjadi hak semua pedagang untuk mendapatkannya di Pasar Marelan.

Sementara, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung yang dikonfirmasi mengenai surat rekomendasi itu tak ada memberikan jawaban. Ketika dihubungi berkali-kali nomor ponselnya tak bersedia mengangkat. Bahkan, pesan singkat yang dikirim berisi tentang bagaimana keputusannya terhadap rekomendasi stanvas Pasar Marelan, Henry Jhon juga tak menjawab.

Anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe kecewa dengan sikap PD Pasar yang telah merelokasi pedagang. Sebab, PD Pasar dianggap telah ingkar dengan kesepakatan hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan.

“Pembohong itu Dirut PD Pasar! Silahkan saja bongkar, tapi selesaikan dulu kesepakatan yang telah ditetapkan. Kalau sudah dijalankan kesepakatan itu, pasti pedagang akan pindah sendiri,” tegas pria akrab disapa Bayek.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi C ini, dari hasil kesepakatan RDP yang disepakati oleh PD Pasar, DPRD dan pedagang dirumuskan bahwa, gedung stanvas dengan tidak ada kegiatan pembangunan di gedung baru Pasar Marelan.

Selanjutnya, kata Bayek,  sebelum gedung rampung dan diresmikan, seluruh pedagang belum boleh direlokasi. Kalau belum deal harga lapak dan kios sesuai kesepakatan, pedagang belum bisa direlokasi.  Kemudian, relokasi dapat dilakukan apabila seluruh masalah telah selesai dan akan dilakukan relokasi secara keseluruhan.