Cuaca ekstrem yang melanda Kota Medan dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menyebabkan pohon tumbang dan banjir di sejumlah wilayah, tetapi juga memicu kerugian materiil bagi masyarakat serta terganggunya aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dinilai harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Datuk Iskandar Muda, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang bertanggung jawab dalam penanganan lingkungan, kebencanaan, dan infrastruktur kota.
Menurut Datuk, banyaknya pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah. Dampaknya tidak hanya merusak kendaraan maupun bangunan milik warga, tetapi juga mengganggu pasokan listrik di sejumlah kawasan.
“OPD terkait harus dievaluasi. Banyaknya pohon tumbang tidak terlepas dari lemahnya pengawasan. Selain menimbulkan kerugian materiil dan imateriil, dampak yang paling terasa adalah terganggunya kelistrikan,” kata Datuk, Jumat (12/6/2026).
Politisi PKS itu menilai langkah antisipatif harus segera dilakukan melalui pendataan dan audit terhadap pohon-pohon tua yang berpotensi tumbang. Ia meminta Pemko Medan tidak menunggu jatuh korban atau kerusakan yang lebih besar sebelum mengambil tindakan. “Segera lakukan pendataan dan pemangkasan berkala. Keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan tugas pokok yang harus diberikan pemerintah,” ujarnya.
Selain persoalan pohon tumbang, Datuk juga menyoroti banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik saat hujan deras mengguyur Kota Medan. Menurutnya, masyarakat tidak mengharapkan pemerintah mampu menghentikan hujan, tetapi mereka berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, koordinasi yang baik, serta kehadiran pemerintah ketika bencana terjadi.
“Masyarakat tidak menuntut hujan dihentikan, tetapi masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, koordinasi yang baik, dan kehadiran pemerintah ketika bencana terjadi. Pemko Medan harus bertransformasi dari sekadar responsif menjadi antisipatif agar warga merasa terlindungi,” tegasnya.
Datuk menilai peristiwa hujan badai yang berulang harus dijadikan momentum evaluasi terhadap blueprint penanganan banjir yang selama ini dijalankan. Pembangunan fisik semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan sistem mitigasi dan tata kelola kota yang mampu menghadapi ancaman cuaca ekstrem.
“Jangan sampai kita memiliki banyak proyek fisik, tapi belum memiliki sistem kota yang tangguh menghadapi cuaca ekstrem. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya saluran yang lebih besar, tetapi kepastian bahwa saat hujan deras datang kota tetap berfungsi, jalan tetap bisa dilalui, dan pelayanan publik tetap hadir,” pungkasnya. (map/ila)
