Menurut mantan Sekda Pemprov Sumut ini, dengan adanya KA tersebut, harapannya tentu akan menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Namun begitu, rencana pembangunan infrastruktur ini harus memperhatikan juga aspek pembebasan lahan. “Persoalan wisatawan selama ini yang ingin berkunjung ke sana selalu masalah akses. Mereka mengeluhkan jalan yang dilalui jelek, padahal pesona Danau Toba sangat indah. Makanya, persoalan pembebasan lahan perlu dipikirkan juga. Pemerintah tentunya harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan ganti rugi yang sesuai, sehingga tidak akan menolak,” jelas RE.
Sementara, pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, kehadiran KA hingga ke Danau Toba sudah pasti akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun, pada intinya tujuan dari pembangunan jalur KA tersebut meningkatkan jumlah wisatawan.
Kendati demikian, dalam proyek ini pembebasan lahan memang kerap menjadi kendala utama. Umumnya diakali dengan menggunakan lahan milik pemerintah. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada lahan milik masyarakat di situ. “Lakukan pendekatan yang maksimal, berikan ganti rugi yang sesuai. Sedangkan kepada masyarakat, sebaiknya jangan hanya memposisikan diri dengan hitung-hitungan ganti rugi saja, tapi coba memahami, pembebasan lahan ini juga terkait dengan kepentingan bersama. Dengan kata lain, manfaat yang didapat dari pembebasan lahan ini pada dasarnya jauh lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan hanya nominal ganti rugi,” jelas Gunawan.
Terkait adanya investor Tiongkok yang ingin membantu pembangunan proyek ini, menurut Gunawan, merupakan hal yang biasa dalam hal kerja sama bisnis. Ia mengatakan, kehadiran investor dari Negeri Tirai Bambu itu jangan dipolitisasi. “Ini memperingan beban pemerintah, dan saya yakin ini hanya bermotif keuntungan. Jadi, jangan dibesar-besarkan dan melebar ke isu yang lainnya,” pungkas praktisi ekonomi dari UIN Sumut ini. (ris/saz)
Menurut mantan Sekda Pemprov Sumut ini, dengan adanya KA tersebut, harapannya tentu akan menarik minat wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Namun begitu, rencana pembangunan infrastruktur ini harus memperhatikan juga aspek pembebasan lahan. “Persoalan wisatawan selama ini yang ingin berkunjung ke sana selalu masalah akses. Mereka mengeluhkan jalan yang dilalui jelek, padahal pesona Danau Toba sangat indah. Makanya, persoalan pembebasan lahan perlu dipikirkan juga. Pemerintah tentunya harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan ganti rugi yang sesuai, sehingga tidak akan menolak,” jelas RE.
Sementara, pengamat ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, kehadiran KA hingga ke Danau Toba sudah pasti akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun, pada intinya tujuan dari pembangunan jalur KA tersebut meningkatkan jumlah wisatawan.
Kendati demikian, dalam proyek ini pembebasan lahan memang kerap menjadi kendala utama. Umumnya diakali dengan menggunakan lahan milik pemerintah. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada lahan milik masyarakat di situ. “Lakukan pendekatan yang maksimal, berikan ganti rugi yang sesuai. Sedangkan kepada masyarakat, sebaiknya jangan hanya memposisikan diri dengan hitung-hitungan ganti rugi saja, tapi coba memahami, pembebasan lahan ini juga terkait dengan kepentingan bersama. Dengan kata lain, manfaat yang didapat dari pembebasan lahan ini pada dasarnya jauh lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan hanya nominal ganti rugi,” jelas Gunawan.
Terkait adanya investor Tiongkok yang ingin membantu pembangunan proyek ini, menurut Gunawan, merupakan hal yang biasa dalam hal kerja sama bisnis. Ia mengatakan, kehadiran investor dari Negeri Tirai Bambu itu jangan dipolitisasi. “Ini memperingan beban pemerintah, dan saya yakin ini hanya bermotif keuntungan. Jadi, jangan dibesar-besarkan dan melebar ke isu yang lainnya,” pungkas praktisi ekonomi dari UIN Sumut ini. (ris/saz)
