MEDAN, SUMUTPOS.CO –Pemko Medan diminta menyelesaikan masalah dengan tidak menambah masalah baru seperti pembenahan drainase guna mengantisipasi banjir di kala musim hujan dengan melakukan pengorekan. Ironinya, tanah atau sendimen parit ?yang dikeruk terkadang dibiarkan saja di pinggir jalan tidak langsung diangkut. Akibatnya, di jalan-jalan tersebut menjadi sempit dan kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas.
“Terlebih lagi, terkadang pengerukan drainase dilakukan di kedua ruas kanan dan kiri di mana timbunan tanahnya berhadap-hadapan yang mengakibatkan penyempitan ruas jalan,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Anton Panggabean kepada wartawan, Senin (14/11).
Dampaknya, ungkap Anton, pada jam-jam padat lalu lintas seperti pagi hari jam pergi anak sekolah dan masuk kantor terjadi kemacatan luar biasa di kawasan itu. “Contohnya terjadi seperti di Jalan Pasar 3, Jalan Rakyat, Jalan Dorowati, Jalan Purwo, Jalan Darussalam dan ruas lainnya,” sebutnya.
Dia juga mengutarakan seharusnya tanah kerukan jangan dibiarkan terlalu lama ditepi jalan karena sangat mengganggu. Apalagi di musim penghujan, tanah hasil kerukan itu akan masuk kembali dan menjadi lumur sedangkan jika musim kemarau tanah itu akan menjadi debu. “Jadi percuma saja dilakukan pengerukan jika tanahnya tidak cepat diangkut,” beber politisi Dapil IV itu.
Parahnya lagi, ungkapnya, pekerjaan pengerukan drainase dengan membongkar titi dilaksanakan di kawasan bukan rawan banjir, sementara di daerah rawan tidak dilakukan pengerukan. ?Hal ini, kata dia, juga sempat mendapat protes warga Padang Bulan di mana Dinas Bina Marga membongkar jembatan di atas parit guna dilaksanakan peremajaan parit.
“Mereka protes kalau di kawasan itu drainasenya bagus dan tidak termasuk daerah rawan banjir, tetapi aneh kenapa dilaksanakan pembongkaran sehingga membuat resah warga akan dampaknya,” ucap Wakil Ketua Komisi C ini.
Atas kondisi tersebut pihaknya berharap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, dapat memerhatikan permasalahan ini dengan segera mengangkut tanah hasil pengerukan secepatnya, dan tidak membiarkannya begitu saja. “Melalui perpanjangan tangan Fraksi Demokrat di di Komisi D, kami akan melakukan pemanggilan terkait masalah ini. Jangan sampai masyarakat tidak menganggap Medan bukan rumah kita lagi,” pungkasnya. (prn)
