27.8 C
Medan
Monday, May 20, 2024

Kasus Harian Covid di Sumut Nyaris Tembus 900 Orang, Gubsu: Jangan Khawatir!

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KASUS harian covid-19 di Provinsi Sumatera Utara kembali melonjak. Update data Covid Sumut pada Rabu (14/7), menunjukkan pertambahan terkonfirmasi positif sebanyak 896 kasus. Sehingga total terkonfirmasi menjadi 40.653 kasus. Dari jumlah itu, total yang sembuh sebanyak 34.604 orang setelah pada Rabu itu bertambah 165 orang.

Sementara yang meninggal dunia bertambah 12 orang dan totalnya menjadi 1.269 orang. Dan hingga Rabu 14 Juli itu, total pasien Covid aktif di Sumut sebanyak 4.780 orang. Total jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 630.569.

Meskipun pertambahan kasus harian Covid meningkat tajam di Sumut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyebut hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia meminta masyarakat harus tetap tenang. “Kalau tracing (pelacakan) itu ditambah, kasus pasti akan bertambah. Kalau mau rendah, ya nggak usah dilakukan tracing,” kata Edy didampingi Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (15/7).

Ia mengatakan ketersediaan ruangan kamar di rumah sakit sejauh ini masih cukup. “Anda tinggal monitor saja di rumah sakit. BOR (bed occupancy rate) ini kita kendalikan,” katanya.

Dan andaikan kamar rumah sakit tidak cukup menampung pasien Covid, Pemprov Sumut, kata Edy, akan menambahnya. “Kalau tak cukup tempat tidur, kita tambah tempat tidur,” katanya.

Dan kalau rumah sakit khususnya di Medan sekitarnya sudah penuh, Edy mengatakan akan menambah rumah sakit. “Karena ada rumah sakit-rumah sakit cadangan yang disiapkan apabila terjadi peningkatan (kasus Covid) yang signifikan.

Demikian juga soal tenaga kesehatan yang menangani Covid, tambah Edy Rahmayadi, masih bisa dikendalikan. Ketersediaan tenaga kesehatan Sumut itu menurutnya dikoordinasikan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan asosiasi tenaga kesehatan lainnya.

Namun ia tetap mengimbau agar masyarakat semakin meningkatkan kepatuhan akan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan mengatur jarak dan menghindari kerumunan.

Terkait penerapan PPKM Darurat di Kota Medan, Edy mengatakan, Pemko Medan telah menyiapkan

bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan itu. “Ini akan ada yang menangani. Wali Kota sudah menyiapkan itu (bansos). Karena yang tahu daerahnya, PPKM Darurat inikan khusus di Kota Medan,” kata Edy.

Namun menurutnya, tidak tertutup kemungkinan Pemprov Sumut turut memberikan bantuan kepada masyarakat Sumut. “Sumut melihat dulu. Sumut kan bukan hanya bantu yang di Kota Medan aja, tapi membantu se provinsi,” katanya.

Di samping Pemko Medan, ungkap Edy, bantuan juga akan diberikan oleh pemerintah pusat. Karenanya ia meminta masyarakat agar bersabar. “Pusat juga ada menyiapkan, dari kota juga ada,” ungkapnya.

Pemprov Sumut, imbuh Edy, masih tetap memantau perkembangan kasus Covid ada seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut. Termasuk pelaksanaan pada beberapa daerah yang masih berstatus PPKM Mikro, tetap akan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi untuk mempersiapkan skema penanganan di segala aspek. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang berkerumum demi memutus rantai penularan Covid-19.

Sembari juga melihat progres kesiapan rumah sakit dalam menampung setiap pasien positif Covid-19 di Kota Medan. “PPKM itu apa sih artinya? Penyekatan dan pembatasan. Itu yang dilakukan agar rakyat tidak berkerumun. Kenapa? Karena dengan berkerumun membuat orang terpapar. Itulah yang dilakukan penyekatan-penyekatan. Kita terus memonitor dan memantau rumah sakit, Bed Occupancy Rate (BOR) kita pantau. Kalau tidak cukup kita tambah. Kita ada cadangan apabila ada penambahan signifikan,” pungkasnya.

Sementara, anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur menilai, penambahan angka kasus positif Covid di Indonesia termasuk Sumut yang melampaui India, itu wajar secara keilmuan. “Selama ini angka Covid didapat dari hasil test. Karena keterbatasan alat (tes per hari) dan jumlah orang yang mau ditest, maka jumlah Covid seakan-akan masih rendah. Ketika kemarin dites 4.600 orang ada sekitar 811 orang yang positif. Ini adalah orang-orang yang dites sesuai anjuran WHO, 2.500 orang per hari. Apakah kalau tidak dites lalu yang 811 orang itu tidak positif Covid? Dites atau tidak, mereka memang positif Covid,” katanya.

Sejak awal, politisi PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengusulkan agar tes Covid dilakukan secara statistik. Artinya, setiap kelompok masyarakat, berdasarkan kesamaan perilaku, ras, agama, pekerjaan, dan sebagainya diambil samplingnya. “Sebagai contoh, 50 tukang becak disampling di setiap kecamatan di Medan. Bila hasilnya ada lima orang tukang becak yang positif, maka berarti ada 10% tukang becak yang positif Covid. Kalau di Medan ada 100 ribu tukang becak, berarti dari kelompok masyarakat yang berprofesi tukang becak, menyumbangkan angka 10.000 positif Covid. Ini diulang untuk kelompok masyarakat yang lainnya,” ungkapnya.

Tanpa data, menurut legislator asal Binjai-Langkat, semua pihak termasuk masyarakat sulit berperang melawan Covid. Sebab data menyangkut keilmuan. “Kita seperti zaman kemerdekaan, melawan senjata otomatis dengan bambu runcing. Sesudah data Covid secara statistik dengan margin error kecil kita dapatkan, barulah kita lakukan program vaksinasi sebagai alat perang kita terhadap Covid,” sebut Sugianto.

Sementara sampai hari ini, ungkapnya, masyarakat yang mau mendapatkan vaksin masih kesusahan. Seperti Rabu kemarin, ada yang menunggu dari pagi di rumah sakit Bangkatan, Binjai, belum juga mendapatkan vaksin. Ada pula yang sudah berkali-kali ke puskesmas, sesampainya di sana disuruh pulang. “Kalau program vaksin yang dicanangkan gubernur 70%, pelaksanaannya seperti ini, amburadul sekali. Yang paling gawat, ada 5.000 vaksin yang kadaluarsa yang diperuntukkan untuk Madina (Kabupaten Mandailing Natal). Kalau kita masih berkutat dengan PPKM yang sebenarnya adalah lockdown, sebagai alat memerangi Covid19, kita akan gagal. Karena penderita covid dalam areal PPKM tetap saling menularkan. Yang dibatasi adalah keluar masuknya orang. Lalu kegiatan nonesensial juga diminta tutup,” urainya.

Di satu sisi lagi, kata dia, masyarakat tetap harus membeli dan menjual bahan makanan. Lantas apa strategi pemerintah provinsi akan hal ini? “Dalam memerangi Covid19 ini, kita harus cerdas berstrategi. Sesudah semua upaya kita lakukan sesuai dengan akal budi yang kita miliki, kita serahkan dalam doa kepada Sang Pencipta,” pungkasnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KASUS harian covid-19 di Provinsi Sumatera Utara kembali melonjak. Update data Covid Sumut pada Rabu (14/7), menunjukkan pertambahan terkonfirmasi positif sebanyak 896 kasus. Sehingga total terkonfirmasi menjadi 40.653 kasus. Dari jumlah itu, total yang sembuh sebanyak 34.604 orang setelah pada Rabu itu bertambah 165 orang.

Sementara yang meninggal dunia bertambah 12 orang dan totalnya menjadi 1.269 orang. Dan hingga Rabu 14 Juli itu, total pasien Covid aktif di Sumut sebanyak 4.780 orang. Total jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 630.569.

Meskipun pertambahan kasus harian Covid meningkat tajam di Sumut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyebut hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia meminta masyarakat harus tetap tenang. “Kalau tracing (pelacakan) itu ditambah, kasus pasti akan bertambah. Kalau mau rendah, ya nggak usah dilakukan tracing,” kata Edy didampingi Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (15/7).

Ia mengatakan ketersediaan ruangan kamar di rumah sakit sejauh ini masih cukup. “Anda tinggal monitor saja di rumah sakit. BOR (bed occupancy rate) ini kita kendalikan,” katanya.

Dan andaikan kamar rumah sakit tidak cukup menampung pasien Covid, Pemprov Sumut, kata Edy, akan menambahnya. “Kalau tak cukup tempat tidur, kita tambah tempat tidur,” katanya.

Dan kalau rumah sakit khususnya di Medan sekitarnya sudah penuh, Edy mengatakan akan menambah rumah sakit. “Karena ada rumah sakit-rumah sakit cadangan yang disiapkan apabila terjadi peningkatan (kasus Covid) yang signifikan.

Demikian juga soal tenaga kesehatan yang menangani Covid, tambah Edy Rahmayadi, masih bisa dikendalikan. Ketersediaan tenaga kesehatan Sumut itu menurutnya dikoordinasikan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan asosiasi tenaga kesehatan lainnya.

Namun ia tetap mengimbau agar masyarakat semakin meningkatkan kepatuhan akan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan mengatur jarak dan menghindari kerumunan.

Terkait penerapan PPKM Darurat di Kota Medan, Edy mengatakan, Pemko Medan telah menyiapkan

bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan itu. “Ini akan ada yang menangani. Wali Kota sudah menyiapkan itu (bansos). Karena yang tahu daerahnya, PPKM Darurat inikan khusus di Kota Medan,” kata Edy.

Namun menurutnya, tidak tertutup kemungkinan Pemprov Sumut turut memberikan bantuan kepada masyarakat Sumut. “Sumut melihat dulu. Sumut kan bukan hanya bantu yang di Kota Medan aja, tapi membantu se provinsi,” katanya.

Di samping Pemko Medan, ungkap Edy, bantuan juga akan diberikan oleh pemerintah pusat. Karenanya ia meminta masyarakat agar bersabar. “Pusat juga ada menyiapkan, dari kota juga ada,” ungkapnya.

Pemprov Sumut, imbuh Edy, masih tetap memantau perkembangan kasus Covid ada seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut. Termasuk pelaksanaan pada beberapa daerah yang masih berstatus PPKM Mikro, tetap akan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi untuk mempersiapkan skema penanganan di segala aspek. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang berkerumum demi memutus rantai penularan Covid-19.

Sembari juga melihat progres kesiapan rumah sakit dalam menampung setiap pasien positif Covid-19 di Kota Medan. “PPKM itu apa sih artinya? Penyekatan dan pembatasan. Itu yang dilakukan agar rakyat tidak berkerumun. Kenapa? Karena dengan berkerumun membuat orang terpapar. Itulah yang dilakukan penyekatan-penyekatan. Kita terus memonitor dan memantau rumah sakit, Bed Occupancy Rate (BOR) kita pantau. Kalau tidak cukup kita tambah. Kita ada cadangan apabila ada penambahan signifikan,” pungkasnya.

Sementara, anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur menilai, penambahan angka kasus positif Covid di Indonesia termasuk Sumut yang melampaui India, itu wajar secara keilmuan. “Selama ini angka Covid didapat dari hasil test. Karena keterbatasan alat (tes per hari) dan jumlah orang yang mau ditest, maka jumlah Covid seakan-akan masih rendah. Ketika kemarin dites 4.600 orang ada sekitar 811 orang yang positif. Ini adalah orang-orang yang dites sesuai anjuran WHO, 2.500 orang per hari. Apakah kalau tidak dites lalu yang 811 orang itu tidak positif Covid? Dites atau tidak, mereka memang positif Covid,” katanya.

Sejak awal, politisi PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengusulkan agar tes Covid dilakukan secara statistik. Artinya, setiap kelompok masyarakat, berdasarkan kesamaan perilaku, ras, agama, pekerjaan, dan sebagainya diambil samplingnya. “Sebagai contoh, 50 tukang becak disampling di setiap kecamatan di Medan. Bila hasilnya ada lima orang tukang becak yang positif, maka berarti ada 10% tukang becak yang positif Covid. Kalau di Medan ada 100 ribu tukang becak, berarti dari kelompok masyarakat yang berprofesi tukang becak, menyumbangkan angka 10.000 positif Covid. Ini diulang untuk kelompok masyarakat yang lainnya,” ungkapnya.

Tanpa data, menurut legislator asal Binjai-Langkat, semua pihak termasuk masyarakat sulit berperang melawan Covid. Sebab data menyangkut keilmuan. “Kita seperti zaman kemerdekaan, melawan senjata otomatis dengan bambu runcing. Sesudah data Covid secara statistik dengan margin error kecil kita dapatkan, barulah kita lakukan program vaksinasi sebagai alat perang kita terhadap Covid,” sebut Sugianto.

Sementara sampai hari ini, ungkapnya, masyarakat yang mau mendapatkan vaksin masih kesusahan. Seperti Rabu kemarin, ada yang menunggu dari pagi di rumah sakit Bangkatan, Binjai, belum juga mendapatkan vaksin. Ada pula yang sudah berkali-kali ke puskesmas, sesampainya di sana disuruh pulang. “Kalau program vaksin yang dicanangkan gubernur 70%, pelaksanaannya seperti ini, amburadul sekali. Yang paling gawat, ada 5.000 vaksin yang kadaluarsa yang diperuntukkan untuk Madina (Kabupaten Mandailing Natal). Kalau kita masih berkutat dengan PPKM yang sebenarnya adalah lockdown, sebagai alat memerangi Covid19, kita akan gagal. Karena penderita covid dalam areal PPKM tetap saling menularkan. Yang dibatasi adalah keluar masuknya orang. Lalu kegiatan nonesensial juga diminta tutup,” urainya.

Di satu sisi lagi, kata dia, masyarakat tetap harus membeli dan menjual bahan makanan. Lantas apa strategi pemerintah provinsi akan hal ini? “Dalam memerangi Covid19 ini, kita harus cerdas berstrategi. Sesudah semua upaya kita lakukan sesuai dengan akal budi yang kita miliki, kita serahkan dalam doa kepada Sang Pencipta,” pungkasnya. (prn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/