Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Sumatera Utara ini juga menuturkan, persoalan besar yang ada di Belawan. Dimulai dari proses angkut kontainer dari kapal ke darat menggunakan crane. Jika crane tidak berfungsi maka terhambat semua proses selanjutnya.
Masih Hendrik, PT Pelabunan Indonesia I harusnya menyiapkan infrastruktur berupa crane dan lokasi yang mencukupi, berdasarkan taksasi kebutuhan. Dia contohkan Pelindo butuh 8 crane jika setiap hari butuh 6 unit crane yang beroperasi. Kontainer yang diangkut dari kapal butuh tempat. Sedangkan saat ini, banyak lokasi di belawan yang tidak dimanfaatkan oleh Pelindo
“Saya sarankan crane yang lama diganti dan tetap ada cadangan. Lokasi tempat sementara juga harus diperluas. Masih luas lokasi yang tidak dimanfaatkan,” katanya.
Setelah kontainer turun, dilakukan pemeriksaan isi oleh pihak Karantina. Kejadian di Belawan, kerap pemeriksaan di Karantina lama dengan alasan alat atau laboratorium pemeriksa tak tersedia. Pihak Karantina beralasan membawa materi ke daerah lain Surabaya dan Pelabuhan Tanjungperiok, Jakarta.
“Kalau mau cepat, siapkan lab (laboratuorium) yang memadai. Jadi tak ada alasan lama karena harus diperiksa ke daerah lain,” katanya.
Setelah pemeriksaan oleh Karantina, berlanjut pemeriksaan isi oleh Bea dan Cukai (BC). Dalam tahap ini juga kerap pihak BC menunggu konfirmasi, apakah barang yang dikirim mendapat izin perdagangan atau tidak. “Kalau belum ada izin perdaganganya, Bea Cukai tak akan berani melepas. Jadi sebaiknya ada petugas berwenang dari perdagangan,” katanya.
Pemeriksaan yang dilakukan Bea Cukai dilakukan dengan cara membuka satu per satu peti kemas. Dengan sistem ini, membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Hendrik, pemeriksaan bisa dilakukan menggunakan Echo Xray, yaitu alat scanning isi peti kemas.
Dengan alat itu, sambung politisi Demokrat ini, Bea Cukai bisa menyeleksi mana yang harus dibongkar secara teliti dan mana yang bisa diloloskan. Sebab, barang yang masuk, baik impor maupun domestik ada juga yang jenisnya berulang-ulang dan ada juga yang merupakan barang baru.
Menurutnya, pengadaan Echo Xray bukanlah hal yang sulit Bea dan Cukai. Sebab dilihat dari kontribusi Pelabuhan Belawan kepada negara sampai hari ini, nilainya sudah mencapai triliunan rupiah. “Harganya memang mahal, miliaran. Tapi, berapalah itu jika dibandingkan dengan triliunan yang sudah diterima negara dari situ,” katanya.
Dia mensinyalir ketiadaan infrastruktur ini disengaja sehingga terjadi permainan antara oknum pejabat berwenang di lapangan dengan pengusaha. “Pengusaha itu maunya cepat. Apalagi hanya mereka (pihak Pelindo, kaantina dan BC) yang tau urutan bongkar muat, di sinilah mainnya,” katanya seraya apresiasi atas perhatian Presiden Joko Widodo dan reaksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut B Panjaitan yang ingin menertibkan Pelabuhan Belawan
Tapi, menurutnya, pemerintah harus melihat persoalan lebih komprehensif, sehingga pungli tidak terjadi. “Pungli tidak akan bisa diungkap, kalau infrastruktur ini belum ditata. Kenapa? Pengusaha pun mau kok, supaya barangnya cepat keluar. Dan mereka tidak akan mau menyebut memberi pungli,” pungkasnya. (rul/ted/prn/ril)
