Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, Timsus yang sudah dibentuk hanya terdiri dari anggota Korps Bhayangkara. “Timsus sudah dibentuk gabungan Polda Sumut dengan Polres Belawan,” tulis Rina via WhatsApp.
Dia menyebutkan, keanggotan Timsus melibatkan dari lintas direktorat yang ada di Polda Sumut. Seperti, Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Intelkam. Begitupun, menurut Rina, kegiatan yang dilakukan adalah kordinasi dengan para stakeholder yang ada di Pelabuhan Belawan guna mengusut adanya dugaan pungli tersebut. “Pemetaan dan lidik permasalahan yang ada di Belawan dan melakukan penegakan hukum,” sebutnya.
Disinggung apakah Polda Sumut sudah mengantongi kelompok yang dicurigai sebagai terduga pelaku pungli, Rina enggan menanggapinya. “Baru itu yang bisa saya jelaskan. Biar mereka bekerja dulu. Sabar ya. Tim sedang bekerja,” tandasnya.
TAK ADA ECHO XRAY
Minimnya infrastruktur bongkar muat peti kemas menjadi peluang pungutan liar (pungli) oknum-oknum berwenang di Pelabuhan Belawan, Medan. Ketiadaan infrastruktur ini terkesan dikondisikan, sehingga praktik ‘uang pelicin’ tetap ada selama pelabuhan beroperasi.
“Kalau menurut saya infrastrukturnya yang tak cukup menjadi biang kerok. Seperti ketiadaan Echo Xray di Belawan,” kata anggota DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul kepada wartawan, Kamis (15/9).
Menurutnya, jika pemerintah ingin investigasi pungutan liar di Belawan, harus menelusuri persoalan dari hulu hingga hilir. Tidak berfungsinya crane hanya bagian kecil yang mengakibatkan dwell time mencapai 8 hari.
