UNJUK RASA_Puluhan siswa SMA Negeri 2 Medan yang masuk tidak melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) duduk di lantai dasar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (16/1). Para siswa, meminta Pemerintah Provinsi Sumut memberikan solusi terhadap ratusan siswa yang masuk tidak melalui jalur PPDB agar dapat mengikuti proses di sekolah seperti siswa lainnya.
MEDAN SUMUTPOS.CO – Puluhan siswa SMA Negeri 2 Medan didampingi orang tua, mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Mereka menuntut kejelasan nasib, karena hingga saat ini tidak menerima rapor dan tidak diberikan pelajaran karena persoalan kasus ‘siswa siluman’ di PPDB lalu. Dalam kasus ini, Dinas Pendidikan (Disdik) dinilai ingin ‘cuci tangan’ karena tidak memberikan solusi jelas.
“Tolong jangan dibeda-bedakan. Anak kami juga tidak masuk begitu saja. Ini seperti didiskriminasi, tidak belajar, tidak diberi rapor. Mereka kan tidak ada salahnya,” sebut Neneng Zakia, orangtua siswa tambahan di ruang Lobi Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/1).
Dirinya menilai, perintah atau imbauan dari pihak Disdik Sumut agar mereka memindahkan anaknya ke sekolah swasta tidak memberikan solusi yang baik. Sebab, selain tidak ada jaminan soal bantuan biaya yang harus dikeluarkan terkait pemindahan sekolah, juga ada intimidasi yang mereka terima dari oknum pemerintah dengan ancaman tidak naik kelas atau tidak diberikan rapor sekolah sebagaimana yang dialami saat ini.
“Sebagian memang sudah pindah, karena kita didatangi satu-satu ke rumah, ditakut-takuti begitu, diancam. Inikan bukan solusi namanya, mereka mau cuci tangan. Jadi kalau ada masalah di mereka, ya silahkan selesaikan, jangan korbankan anak-anak,” sebutnya.Menurutnya, masalah ‘siswa siluman’ hingga ratusan siswa ini muncul karena sistem yang dibangun tidak dijalankan dengan jelas. Sehingga ketika ada celah untuk membuka, itu berasal dari dalam pemerintahan, bukan dari orang tua siswa. Karenanya mereka meminta, solusi yang diberikan juga lebih tersistem dan tidak ‘cuci tangan’ seperti selama ini.
“Kalai terus terang dari awal, kita tidak akan begini. Kita masuk kan karena katanya ada buka gelombang kedua (PPDB),” katanya.
Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur Sumut Dr Hj Nurhajizah Marpaung mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Komnas Perlindungan Anak (PA) dan perwakilan siswa tambahan dari SMA Negeri 2 Medan. Untuk mencari solusi yang baik, akan dilakukan pertemuan bersama dengan siswa agar dapat didengarkan pendapatnya. Sebab selama ini, baru orang tua yang memberikan pernyataannya. “Tunggu nanti kita bertemu bersama anak-anak (siswa). Kalau aturan tentu sudah kita jalankan, kebijakan kita berikan, tetapi tidak juga. Karenanya kita akan komunikasikan secara utuh,” sebut Nurhajizah.
