28.9 C
Medan
Sunday, May 12, 2024

Usut Pungli Pelabuhan Belawan Butuh Sebulan

Sementara itu, turunnya polisi berpakaian preman untuk menindak lanjuti perintah PresidenJokowi dalam memberangus pungli di pelabuhan Belawan, membuat aktivitas keluar masuknya barang dari dan menuju pelabuhan, lebih tertib. Bahkan, sejumlah sopir truk pengangkut kontainer mengakui, kalau proses bongkar muat barang menggunakan kontainer di pelabuhan, berlangsung lebih cepat dari sebelumnya.

“Ya, agak lebih baiklah. Petugas crane geraknya juga cepat,” tutur, Andreas Tarigan, sopir truk pengangkut kontainer.

Dia mengakui, kalau selama ini praktik pungli di pelabuhan memang ada terjadi. Hanya saja, pungutan dengan nilai bervariasi di setiap pos, tidak disertai dengan bukti pembayaran. “Nggak ada kuitansinya. Cuma lagi, uang itu diselipkan ke bon atau faktur DO. Kalau tak setor, lambat kontainer kita dimuat ke truk,” sebutnya.

Kawasan pelabuhan baik di internasional maupun domestik, memang rentat terjadi pungli. Bukan cuma di dalam, tapi di luar pelabuhan seperti di Jalan Pelabuhan Raya, Gabion Belawan, juga marak terjadi pengutipan dilakukan oknum petugas. “Apa yang dibilang pak Jokowi soal pungli itu betul. Tapi, susah dibuktikan. Kecuali ada yang tertangkap tangan,” ungkap, Andreas.

Pengutipan liar tidak pula dialami sopir truk pengangkutan saja. Namun, kalangan pengguna jasa seperti perusahaan keagenan pelayaran, EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) maupun importir, turut mengalami nasib serupa. “Namanya juga pelabuhan. Istilahnya, ada duit bisa lancar. Tapi, aku tak yakin kalau pungli bisa dihapuskan,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk menindak oknum yang menghambat durasi bongkar muat barang atau dwell time di pelabuhan. Sebab, ia mendapatkan informasi bahwa dwelling time di Belawan mengalami hambatan paling parah atau mencapai tujuh hingga delapan hari.

Kondisi ini kata, Jokowi diduga karena masih adanya pungutan liar (pungli) yang membebankan pemilik kontainer. Disamping itu, di Belawan dari delapan crane yang ada, hanya satu yang dioperasikan. Kuat dugaan pengoperasian satu crane, hanya untuk daya tawar.(rul/ted/ril)

Sementara itu, turunnya polisi berpakaian preman untuk menindak lanjuti perintah PresidenJokowi dalam memberangus pungli di pelabuhan Belawan, membuat aktivitas keluar masuknya barang dari dan menuju pelabuhan, lebih tertib. Bahkan, sejumlah sopir truk pengangkut kontainer mengakui, kalau proses bongkar muat barang menggunakan kontainer di pelabuhan, berlangsung lebih cepat dari sebelumnya.

“Ya, agak lebih baiklah. Petugas crane geraknya juga cepat,” tutur, Andreas Tarigan, sopir truk pengangkut kontainer.

Dia mengakui, kalau selama ini praktik pungli di pelabuhan memang ada terjadi. Hanya saja, pungutan dengan nilai bervariasi di setiap pos, tidak disertai dengan bukti pembayaran. “Nggak ada kuitansinya. Cuma lagi, uang itu diselipkan ke bon atau faktur DO. Kalau tak setor, lambat kontainer kita dimuat ke truk,” sebutnya.

Kawasan pelabuhan baik di internasional maupun domestik, memang rentat terjadi pungli. Bukan cuma di dalam, tapi di luar pelabuhan seperti di Jalan Pelabuhan Raya, Gabion Belawan, juga marak terjadi pengutipan dilakukan oknum petugas. “Apa yang dibilang pak Jokowi soal pungli itu betul. Tapi, susah dibuktikan. Kecuali ada yang tertangkap tangan,” ungkap, Andreas.

Pengutipan liar tidak pula dialami sopir truk pengangkutan saja. Namun, kalangan pengguna jasa seperti perusahaan keagenan pelayaran, EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) maupun importir, turut mengalami nasib serupa. “Namanya juga pelabuhan. Istilahnya, ada duit bisa lancar. Tapi, aku tak yakin kalau pungli bisa dihapuskan,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk menindak oknum yang menghambat durasi bongkar muat barang atau dwell time di pelabuhan. Sebab, ia mendapatkan informasi bahwa dwelling time di Belawan mengalami hambatan paling parah atau mencapai tujuh hingga delapan hari.

Kondisi ini kata, Jokowi diduga karena masih adanya pungutan liar (pungli) yang membebankan pemilik kontainer. Disamping itu, di Belawan dari delapan crane yang ada, hanya satu yang dioperasikan. Kuat dugaan pengoperasian satu crane, hanya untuk daya tawar.(rul/ted/ril)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/