26.7 C
Medan
Wednesday, May 29, 2024

Berkas Golkar Nyaris Ditolak KPU

Sedangkan untuk kabupaten/kota di Sumut, Herri bilang pihaknya targetkan 21,5 persen. Dari setiap dapil yang ada pihaknya menempatkan bacaleg berlatarbelakang tokoh masyarakat, tokoh agama maupun mantan kepala daerah. Sedangkan untuk komposisi bacaleg Demokrat tingkat DPRD provinsi sebanyak 75 persen atau 75 orang. Dari jumlah itu menurut dia sudah disaring dengan maksimal termasuk tidak mengikutsertakan bacaleg yang tersandung masalah hukum. “Supaya Demokrat ke depan lebih bersih lagi dan ada tim penjaringan untuk menyeleksi bacaleg kami,” ujar pria yang akan maju DPR RI dari Dapil Sumut 1 ini.

PDI Perjuangan daftarkan 100 bacaleg yang tersebar di 12 dapil untuk DPRD provinsi. Namun nama-nama lama apalagi yang berpotensi tersandung hukum, seperti Brilian Mochtar, sengaja tidak pihaknya libatkan lagi. Menurut Sekertaris PDIP Soetarto, bacaleg yang didaftarkan selain dari kader sendiri juga tokoh masyarakat dan para relawan Djoss seperti Thamrin Munthe. Soal target pihaknya secara maksimal ingin memperoleh 24 persen atau 24 kurai. ”Periode sebelumnya kan 16 kursi, mendatang ini 20-24 persen,” ujarnya seraya menyebut untuk keterwakilan perempuan sesuai dengan kuota 30 persen.

Ketua PKPI Sumut Juliski Simorangkir menyebut pihaknya menambah target tiga kursi dari sebelumnya di DPRD Sumut. Potensi daerah diharapkan dari petahana sebagai penyumbang suara terbanyak. “Banyak anak-anak muda yang didaftarkan sebagai bacaleg. Disamping itu kami mengharapkan ketokohan pendiri PKPI untuk memenangkan hati rakyat,” katanya.

Ketua PAN Sumut Yahdi Khoir mengungkapkan pihaknya memasang target minimal 10 kursi. Dimana ada kolaborasi antara wajah  lama dan wajah baru. “Memang mau kita kolaborasi dan menciptakan ‘pemain-pemain’ ditiap dapil. Kita lihat secara faktual, hampir ditiap dapil bisa berharap mendulang suara. Seperti di Nias kita optimis bisa mendulang suara banyak sebab bacalegnya selain potensial juga merupakan putra daerah,” katanya.

Dari 100 persen bacaleg yang didaftarkan, 37 persen diantaranya perempuan dan 67 persen laki-laki. “Alhamdulillah terisi di semua dapil,” ujarnya.

Sedangkan PKS Sumut mendaftarkan bacaleg hanya 85 orang. Ada lima kabupaten/kota yang tidak dimasukkan PKS untuk daftar calegnya seperti Tobasa, Samosir, Humbanghasundutan, Nias, Nisel, dan Nias Utara. Untuk kuota bacaleg perempuan, PKS mampu memenuhi capaian sekitar 40 sampai 45 persen.

Sesuai target dari DPP, di Pileg 2019 PKS menargetkan 12 kursi untuk tingkat provinsi. “Sebagian besar (bacaleg) tetap, sebagian lagi ada berpindah dapil. Ada juga pendatang baru. Tujuannya untuk mengokohkan dan menguatkan target-target kita ditiap dapil. Target lainnya di dapil tertentu bisa mendapatkan dua kursi,” kata Ketua PKS M Hafes didampingi Sekretaris Abdul Rahim Siregar.

Informasi yang diperoleh, parpol lain yang sedang menuju ke kantor KPU untuk mendaftar, antara lain Perindo, PSI, Partai Berkarya dan Partai Garuda. Perlu diketahui, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bacaleg pada 19-20 Juli, dan kemudian diberi kesempatan pada parpol melakukan perbaikan pada 22–31 Juli. (prn)

 

Sedangkan untuk kabupaten/kota di Sumut, Herri bilang pihaknya targetkan 21,5 persen. Dari setiap dapil yang ada pihaknya menempatkan bacaleg berlatarbelakang tokoh masyarakat, tokoh agama maupun mantan kepala daerah. Sedangkan untuk komposisi bacaleg Demokrat tingkat DPRD provinsi sebanyak 75 persen atau 75 orang. Dari jumlah itu menurut dia sudah disaring dengan maksimal termasuk tidak mengikutsertakan bacaleg yang tersandung masalah hukum. “Supaya Demokrat ke depan lebih bersih lagi dan ada tim penjaringan untuk menyeleksi bacaleg kami,” ujar pria yang akan maju DPR RI dari Dapil Sumut 1 ini.

PDI Perjuangan daftarkan 100 bacaleg yang tersebar di 12 dapil untuk DPRD provinsi. Namun nama-nama lama apalagi yang berpotensi tersandung hukum, seperti Brilian Mochtar, sengaja tidak pihaknya libatkan lagi. Menurut Sekertaris PDIP Soetarto, bacaleg yang didaftarkan selain dari kader sendiri juga tokoh masyarakat dan para relawan Djoss seperti Thamrin Munthe. Soal target pihaknya secara maksimal ingin memperoleh 24 persen atau 24 kurai. ”Periode sebelumnya kan 16 kursi, mendatang ini 20-24 persen,” ujarnya seraya menyebut untuk keterwakilan perempuan sesuai dengan kuota 30 persen.

Ketua PKPI Sumut Juliski Simorangkir menyebut pihaknya menambah target tiga kursi dari sebelumnya di DPRD Sumut. Potensi daerah diharapkan dari petahana sebagai penyumbang suara terbanyak. “Banyak anak-anak muda yang didaftarkan sebagai bacaleg. Disamping itu kami mengharapkan ketokohan pendiri PKPI untuk memenangkan hati rakyat,” katanya.

Ketua PAN Sumut Yahdi Khoir mengungkapkan pihaknya memasang target minimal 10 kursi. Dimana ada kolaborasi antara wajah  lama dan wajah baru. “Memang mau kita kolaborasi dan menciptakan ‘pemain-pemain’ ditiap dapil. Kita lihat secara faktual, hampir ditiap dapil bisa berharap mendulang suara. Seperti di Nias kita optimis bisa mendulang suara banyak sebab bacalegnya selain potensial juga merupakan putra daerah,” katanya.

Dari 100 persen bacaleg yang didaftarkan, 37 persen diantaranya perempuan dan 67 persen laki-laki. “Alhamdulillah terisi di semua dapil,” ujarnya.

Sedangkan PKS Sumut mendaftarkan bacaleg hanya 85 orang. Ada lima kabupaten/kota yang tidak dimasukkan PKS untuk daftar calegnya seperti Tobasa, Samosir, Humbanghasundutan, Nias, Nisel, dan Nias Utara. Untuk kuota bacaleg perempuan, PKS mampu memenuhi capaian sekitar 40 sampai 45 persen.

Sesuai target dari DPP, di Pileg 2019 PKS menargetkan 12 kursi untuk tingkat provinsi. “Sebagian besar (bacaleg) tetap, sebagian lagi ada berpindah dapil. Ada juga pendatang baru. Tujuannya untuk mengokohkan dan menguatkan target-target kita ditiap dapil. Target lainnya di dapil tertentu bisa mendapatkan dua kursi,” kata Ketua PKS M Hafes didampingi Sekretaris Abdul Rahim Siregar.

Informasi yang diperoleh, parpol lain yang sedang menuju ke kantor KPU untuk mendaftar, antara lain Perindo, PSI, Partai Berkarya dan Partai Garuda. Perlu diketahui, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bacaleg pada 19-20 Juli, dan kemudian diberi kesempatan pada parpol melakukan perbaikan pada 22–31 Juli. (prn)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/