Ketua pedagang Pasar Sukaramai, Kamaludin Tanjung, saat diwawancarai, Kamis (19/2/2015).
Langkah cepat yang diambil Pemko Medan disambut baik oleh Ketua Pedagang Pasar Sukaramai, Kamaludin Tanjung. Dirinya menilai selebaran itu adalah peringatan keras bagi pedagang Jalan Akik. Selama ini lanjutnya, pedagang di Jalan Akik sudah begitu terlena karena tidak ada pihak yang meributi keberadaan mereka. Padahal mereka tak hanya merugikan pedagang Pasar Sukaramai, tapi juga menimbulkan bau tak sedap.
“Paretnya kan nggak jalan di sana, akibatnya baunya sampai Pasar Sukaramai. Itu kan nggak sehat. Katanya Medan mau menuju kota metropolitan, tapi kok masih ada yang kumuh begitu. Saya mewakili pedagang sangat berterima kasih kepada Pemko Medan,” ungkapnya.
Pasca menerima surat pemberitahuan, sebagian pedagang Jalan Akik yang memiliki kios/stand di Pasar Sukaramai mulai siap-siap pindah. Tentu ini menjadi tanda yang baik bahwa pedagang Pasar Sukaramai yang dipastikan akan kembali ke masa kejayaannya.
“Dulu istriku yang jualan di sana mampu meraup omset Rp7 juta sehari. Tapi sekarang hanya mendapat omset sebesar Rp1,5 juta saja sehari,” kenangnya.
Ketua DPC PP Medan Area itu mengatakan, apa yang dilakukan Pemko Medan merupakan bukti bahwa PP tidak ada di belakang pedagang Jalan Akik. Khusus di wilayah kekuasaanya, Kamaludin mengaku selalu berkoordinasi dengan Muspida setempat sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat.
Kamaludin pun sebelumnya pernah didatangi 60 pedagang Pasar Sukaramai. Pedagang banyak mengeluhkan akan sepinya pembeli. “Jangankan cari untung, untuk makan saja susah karena sepinya pembeli. Bahkan ada pedagang kain yang sejak Pasar Sukaramai dibuka hingga sekarang belum laku sepotong pun. Pedagang -pedagang tersebut juga mempertanyakan padanya apakah benar PP ada di belakang berdirinya pasar akik. Saya jamin khusus PP di Medan Area sangat kondusif. Kami tidak mau lagi dicap sebagai preman,”ungkapnya. Meski keinginan mereka telah terwujud, tapi Mia salah seorang pedagang Pasar Sukaramai masih menyayangkan lambannya Pemko Medan.
Jika pihaknya tak melakukan aksi turun ke badan jalan, mungkin tidak ada surat perintah pengosongan pedagang Jalan Akik. Karena itu, Mia masih meragukan komitmen Pemko Medan sebelum pengosongan benar-benar dilakukan. Jika memang pengosongan akan dilakukan, dirinya menyambut dengan senang hati. Karena dengan begitu, ia yakin akan mampu menuntaskan kewajibannya membayar pelunasan kios/stand. “Pemerintah ini kan banyak omong aja. Kita lihat aja nanti actionnya cemana,”ungkapnya. Mia dan pedagang lain mengancam akan tetap jualan di badan jalan hingga pedagang Jalan Akik dan PKL ditertibkan oleh Pemko Medan. “Apa pun ceritanya kami tahankan jualan di jalan ini,”ungkapnya. (win/deo)
